11 Menit Menentukan Pemimpin Masa Depan Indonesia (Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota)

11 Menit Menentukan Pemimpin Masa Depan Indonesia (Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota)

Oleh: Pares L. Wenda

Sejarah Pemilihan secara demokrasi kepemimpinan lima tahunan Indonesia untuk Presiden dan DPD RI, DPR, DPRD dilaksanakan serentak sesuai amanat UU Pemilu kali ini. 

Pemilu 17 April 2019 mendatang menjadi catatan sejarah tersendiri di dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Mengapa dikatakan menjadi catatan sejarah? Mekanisme pelaksanaan sama, namun kali ini pemilihan serentak. Pertama, Presiden dipilih bersamaan dengan calon wakil rakyat. Kedua, waktu yang biasanya dibutuhkan dari 5 menit lazimnya mejadi 11 menit, bahkan bisa lebih dari itu karena pemilih dilaksanakan setiap warga negara yang normal maupun mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Mereka yang mempunyai kebutuhan khusus bisa membuat pemilihan agak lama dari waktu normal, namun mereka yang normal pun bisa membuat lambat karena kacakapan orang dalam menentukan pilihannya agak berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Specimen kertas suara tidak menggunakan foto dan diikuti oleh 16 partai yang menjadi kontestan pemilu.

Waktu 11 menit adalah waktu normal ini menjadi catatan tersendiri yang wajib diperhatikan oleh KPU, jika waktu normal ini dimanfaatkan setiap orang maka dipastikan surat undangan disetiap TPS yang berjumlah 300 lebih itu menjadi mubasir, para pendukung pun tidak semunya akan menyalurkan hak pilihnya, disini tantangannya bagi KPU untuk mensiasatinya agar partisipan dapat menyalurkan hak pilihnya secara merata dan baik.

Karena itu KPPS di tempat TPS diharapkan dibuka pada jam 7.00AM dan menutup waktu sampai jam 17.00PM ini bertujuan untuk memenuhui seluruh hak suara pemilih sehingga dalam waktu 11 jam dimaksimalkan untuk menyalurkan hak pilih masyarakat dimana masyarakat yang menggunakan undangan dan KTP bisa datang untuk memilih. Jika tidak demikian Golput tidak hanya terjadi karena masyarakat tidak punya minat pemilih, tetapi bisa jadi karena system dan waktu yang tidak diatur dengan baik oleh penyelenggara.


Konteks Papua

Dalam pelaksanaan system akan berlangsung dua mekanisme. Pertama, pemilih di kota adalah pemilih professional yang akan menggunakan kotak suara dan ke bilik suara baik di kabupaten kota di pesisir pantai utara dan selatan Papua dan juga wilayah pegunungan di setiap ibu kota. Kedua wilayah pegunungan di kecamatan dan kampung akan menggunakan system noken. Bagi mereka yang menggunakan system noken akan menggunakan waktu lebih sedikit dari pada pemilih professional di kota-kota besar di Papua. Namun system noken akan mengorbankan rakyatnya dimana hak pilih mereka kebanyakan ditentukan oleh kepala suku, orang kuat, dan orang berpengaruh. Dari sisi biaya penyelenggaraan system noken tidak memproduksi kotak suara dan bilik suara. Pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi  lebih banyak akan ditentukan oleh penyelengara dalam hal ini KPPS, KPU dan Pemerintah daerah (diduga lasim terjadi di seantero Papua), namun masyarakat pemilih akan lebih berkonsentrasi pada pemilihan DPRD Kab/Kota se Papua.

Ada tiga masyarakat pemilih di Papua hal ini di lihat dari pengalaman pemilihan kepala daerah Provinsi dan Kab/Kota. Pertama masyarakat pemilih aktif adalah mereka yang menjadi keluarga politisi dan mereka yang memang mempunyai kesadaran kolektif dalam membangun demokrasi di Indonesia. Kedua, masyarakat yang tidak mau sibuk dengan urusan politik dan tidak mau ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya walaupun mereka adalah warga negara Indonesia yang sah (golongan masyarakat ini adalah masyarakat pendatang dan sebagian masyarakat Papua). Ketiga, masyarakat asli Papua yang berkonsentrasi sebagai pejuang kemerdekaan Papua. Mereka ini sama sekali tidak akan menyalurkan hak pilihnya, karena beda ideology. Kelompok ini pilihannya jelas Papua merdeka di dalam Referendum, apalagi mereka yang ada di luar negeri. Dari ketiga masyarakat ini maka dipastikan di Papua partisipasi pemilih akan sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Kalau demikian bagaimana mensiasatinya? Mesin 16 partai harus dikerakkan untuk mendorong keluarga, teman, handaitolan didorong untuk terlibat menyukseskan dan menyalurkan hak pilih mereka. Jika tidak demikian maka partisipasi warga pemilih diseluruh Papua diduga kuat akan menurun. Semua energei, biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi kurang produktif.

Money Politik dan Pengerahan Masa adalah Budaya Politik 

Money politik sudah biasa terjadi di dunia politik di negara-negara berkembang di dunia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Politik dilihat sebagai tempat meraup uang oleh karena terjepit dengan masalah ekonomi dannkeuangan keluarga, mereka yang menjadi penyelenggara disatu sisi membutuhkan uang dan mereka yang menjadi calon membutuhkan suara. Bagaimana mengatasi hal ini? Komunikasi politik para caleg perlu dibangun dengan baik, misalnya komunikasi dengan para penyelenggara dan juga masa pemilih. Pengerahan masa pemilih dapat terjadi bukan saja dilakukan para caleg tetapi juga peluang untuk itu ada dari sisi system penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Hal ini akan berbuntut pada banyaknya kertas suara yang tersisa akibat partisipasi pemilih yang rendah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga yang bisa dilakukan Panwas menurut hemat saya adalah menjaga agar tidak terjadi konflik di TPS kalau disandingkan dengan waktu 11 menit setiap orang menggunakan bilik suara di TPS, kecil kemungkinan pengerahan/mobilisasi masa akan terjadi tetapi kecil kemungkinan tidak akan terjadi? Waktu 11 menit disetiap bilik suara memang menjadi masalah serius karena banyak yang bisa golput atau mereka yang datang tetapi tidak bisa memilih, yang ini mungkin bisa terjadi konflik karena tidak tersalurkannya hak politik sesorang, justru ini yang punya potensi konflik besar antara penyelenggara dan masa pemilih. Artinya pengerahan masa yang banyak sekalipun tidak bermanfaat, money politik sekalipun tidak bermanfaat apa-apa. Jadi apa yang bisa dibuat KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu? 

Yang bisa dilakukan menurut saya adalah agar Bawaslu tidak melihat pengerahan masa dan money politik yang lazim terjadi, tetapi potensi konflik terbesar adalah ketika hak pilih seseorang tidak terasurkan dengan penggunaan waktu 11 menit setiap orang di bilik pencoblosan suara. Agar tdj terjadi konflik antara pemilih dan KPPS maka waktu pembukaan TPS dipercepat dan ditutup cepat pula.

Terlepas dari apa yang disampaikan di atas, solusinya adalah hanya orang-orang pilihan Tuhan melalui suara rakyat yang akan menduduki kursi empuk , tetapi panas di pundak mereka di letakan tanggungjawab untuk melayani masyarakat di satu sisi, namun disisi yang lain mengabdi bagi negeri Indonesia dan secara khusus di Papua.

Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik di Papua tinggal di Jayapura.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *