Pemerintah dan Perusahaan memerhatikan nasib buruh di Tanah Papua

Pemerintah dan Perusahaan memerhatikan nasib buruh di Tanah Papua

Jayapura, Suara Mee – Gerakan buruh Papua yang tergabung dalam Forum Indenden Mahasiswa (FIM), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA Papua), Papuan Voices, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi Burh Rakyat Papua, ALDP menggelar aki bertema May Day 2019. Dalam aksi tersebut dihadiri oleh mogok kerja PT. Freport Indonesia, aktivis, Mahasiswa. Mereka menunt agar pemerintah dan pihak perusahaan di papua dapat memerhatikan nasib buruh di tanah Papua.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Emanuel Gobay mengatakan, pada momentum hari buruh internasional, pihaknya berkoalisi dengan aktivis, buruh melakukan aksi untuk merayakan hari buruh international.

“Secara nasional pada masa presiden republik Indonesia susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan tanggal 1 Mei sebagi hari buruh nasional. Ditetapkan hari buruh ini untuk menghargai hak-hak buruh di Negara Republik Indonesia. Sehingga kedepan swalayan swalayan, toko- toko yang da itu bissa ditutup, sebagai bentuk penghhrgaan terhadap harkat dan martabat buruh itu sendiri,” katanya kepada wartawan di, Taman Imbi, Kota Jayapura,  Rabu (1/5/2019).

Emanuel mengatakan, di Papua banyak perusahaan diberbagai sektor pertanian kehutanan, pasar perhotelan, tenaga honorer dan disektor infrastruktur semua menyimpan buruh. Yang sangat disayangkan merekka tidak mendaptkan upah. Ini semestinya menjadi tanggung jawab peerintah untuk memberi tegguran kepada pihak perusahaan sesuai dengan UMP.

“Kami hitung sejak udang-undang nomor 13 tahun 2003 itu dikeuluarkan hingga saat ini para buruh di papua belum mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan udang undang yang berlaku. Tidak ada sikap yang jeals. Kami melihat juga bahwa pihak perusahaan di papua tidak memberikan ruang kepada para buruh utnuk membentuk serikat, ini juga melemah karena serikat pekerjja ini yang akan berdiri untuk memperjuangkan hak hak buruh,” katanya.

Emanuel mengatakan, dengan tidak ada serikat buruh maka banyak hak ha karyawan yang terabaikan begitu saja.  Di papua perusahaan dan pemerintah sam sama mengbaikan undang undang nomor 30 tahun 2003. Sikap iini kemudian menyengsarakan buruh. “Sehingga  pemerintah dan pihak pemerintah harus kembali meninjau peraturan ini agar bisa berjalan dengan baik, agar persoalan buruh di papu bisa ditangani dengan baik,” katanya.

Sementara itu koordinator aksi Yohanis Mambrasar membacakan pernyataan sikap gerakan buruh papua dihadapan puluhan massa aksi yang hadir. “Ada beberapap tuntutna massa aksi berdasarkan sekepakatan bersama yakni, pemerintah provinsi segera mengaudit upah buruh di seluruh perusahaan yang ada di Tanah Papua,” katanya.

Lanjut Yohanis, pemerintah dan PT Freeport segera selesaikan masalahmu kerja 8310 Freeport. “Kami juga meminta agar pemerintah, hapus sistem out soorsing di bumi Papua. Kemudian buru segera membangun serikat buruh di tempat kerja masing-masing,” katanya.

Yohanis mengatakan, perusahaan wajib liburkan guru saat hari-hari libur nasional khusus 1 Mei. Pemerintah segera membentuk desk buruh untuk selesaikan masalah perburuan. Pengusaha wajib memberikan upah sesuai UMP provinsi Papua. “Perusahaan dilarang pekerjakan anak dibawah umur. Kembalikan 8310 mogok kerja PT Freeport dan hak-hak buruh mogok kerja,” katanya.

Yohanis mengatakan, semenajk pernyataan ini dibacakan , pihakya akan terus menggelar aksi setiap tanggal 1 Mei setip tahun. “Kami akan terus menggelarr aksi sebagai bentuk kepedulian kami terhadap buruh di papua. Harapan kami lakgi bahwa kedepan pemilik swalayan, tokoh, hotel warung, diluburkan dan menyampaikan pikirna pikiran meereka,” katanya.

Reporter : Akapakabi

Editor : –

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *