Pemilihan Umum di Papua Sebagai Demokrasi Murni atau Kotor?

Pemilihan Umum di Papua Sebagai Demokrasi Murni atau Kotor?

Foto: Ist

Oleh: Otis Tabuni)*

A. Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan gubernur, Bupati dan atau wali kota di lembaga eksekutif dan pemilihan legislatif yang terdiri dari pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD baik di tingkat Provinsi maupun DPRD di tingkat kabupaten kota.

Pemilihan merupakan sebagai bagian wujud dari negara demokrasi atau Pemilu tidak lain merupakan instisari dari pada demokrasi.Dari berbagai pendekatan dan sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Namun intinya pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. .
pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkulitas, dan bertanggung jawab. pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannnya suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur.

B. Pemilihan Umum di Papua

Pada bagian ini, pemilihan umum di Papua hendaknya melaksanakan apa yang menjadi tujuan UU pemilu sehingga tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah pemilihan umum di Papua menjadi bagian dari lahan konflik bagi warga Papua. Sandi – sandi munculnya lahan konflik di Papua disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut pendapat penulis, faktor-faktor yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemilu di tanah Papua adalah sebagai berikut;

1. Faktor Eksternal

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa MK dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi atau pemilihan kolektif di Papua khususnya kabupaten pegunungan tengah yang kerap kali menggunakan pemilu sistem Noken sejak keputusan MK ini.
Tidak ada satu pasal atau ayat dari UU Pemilu memberikan kekuatan hukum dalam peraktek pemilihan sistem Noken. Sampai pemilihan umum 2019 ini, masih menggunakan sistem Noken. Jadi dasar hukum pemilu sistem di Papua adalah keputus MK.
Oleh karena itu, UU pemilu sama sekali tidak di peraktekan dalam sistem pemilu di Papua khususnya wilayah – wilayah yang masih menggunakan sistem Noken ini.

2 Faktor Internal

Jika kita ukur menggunakan optik akademik, ada berbagai persoalan dalam diri Orang Papua itu sendiri. Bagi penulis, Persoalan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan penguasa di tingkat provinsi, kabupaten dan atau kota.

Kebijakan ini penulis bisa sebut sebagai intervensi kepentingan atas kekuasaan beserta partai politik yang didudukinya. Intervensi ini dimaksudkan agar partai politik miliknya tetap berkuasa di daerahnya.

b. Adanya dugaan kebijakan pimpinan partai politik di Papua

Selain adanya intervensi penguasa lokal, Kabijakan pimpinan Partai politik sangat berpengaruh terhadap stabilitas pelaksanaan pemilu di Papua. Kebijakan partai politik ini dapat mempengaruhi masing-masing daerah pemilihan di Papua khususnya basis yang menjadikan pemilihan menggunakan sistem Noken.
Menurut Penulis, pimpinan partai politik di Papua hanya sekedar saran tetapi bahasa kasar penulis “yang lebih gila” adalah para calon yang menginginkan adanya nafsu kekuasaan di daerah. Nafsu penguasaan ini akan mendorong upaya penyusupan- penyusupan di tingkat Kabupaten kota, Distrik-distrik hingga ke kampung- kampung. Mengapa demikian? Karena disana ada basis, ada suara yang diperebutkan oleh masing-masing calon.

Penyusupan lewat kepala kampung, lewat kepala suku/ kepala adat, tokoh masyarakat bahkan intelektual yang punya pengaruh di daerah yang menjadi basis perebutan suara itu dilakukan dengan penuh kecurigaan. Jika ditanya mengapa harus penuh curiga? Jawabannya singkat ” karena ingin mendapatkan dukungan dalam bentuk suara” oleh karena itu berbagai langkah pasti dilakukan. Oleh sebabnya jangan ditanya kalau pemilihan di Papua membutuhkan biaya sampai miliaran rupiah. Dengan itu, maka potensi Mony Politik atau peraktek Mony Politik itu berjalan secara nyata.

c. Proses Sistematis
Apa yang disebut sebelumnya berjalan secara sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat dibenarkan karena jika diukur dari optik yang sehat, rupanya ada suatu proses intrusi dari atas sampai di tingkat kampung. Misalnya dari provinsi mengintruksikan ke kabupaten kota, Kabupaten kota mengintruksikan ke distrik dan Distrik mengintruksikan ke Desa dan bahkan secara personal juga bermain didalam. Penulis tidak bisa sebutkan bagaimana itu peraktek sesungguhnya Karena hal itu dapat pembaca saksikan sendiri atau bahkan pembaca bisa saja menjadi
Aktor dibalik peraktek itu!

d. PEMILU di Papua Berpotensi Konflik

Konflik yang dimaksud menajdi rahasia untuk umum dan dapat pembaca mengetahui apa saja bentuk konfliknya? Sebagai contoh, konflik di puncak 2011, Intan Jaya 2017 dan lainnya. Selain itu konflik antar warga di tingkat DAPIL juga menjadikan persoalan tersendiri. Semua konflik itu kembali hanya karena satu, yaitu pengaruh calon yang menginginkan nafsu jabatan dan kekuasaan. Disisi lain, adanya masyarakat yang lebih radikal dalam mendukung para calon masing-masing. Para calon itu kemudian bermain dengan tim sukses dan atau siapa saja yang ditunjuk mewakili suara dari kampung – kampung. Masyarakat kadang berpecah hanya karena pengaruh pemilu. Selian beberapa faktor Diatas, orang Papua itu tipenya lebih kuat isme dan itu dasar dari masyarakat mengambil keputusan untuk memilih para calon yang secara klien lebih dekat daripada calon yang lainnya.
Isme ini nilai dasar yang diperaktekan di di Papua dalam pemilihan umum. Selian isme, konsep komitmen juga dasar kedua dari isme. Seketika para peserta pemilu berkomitmen dan memutuskan untuk memilih salah satu dari calon lainnya, maka hasilnya yang lain pasti nihil.

E.Kemana Esensi Dari Pemilu?

Jika setiap kali pemilihan umum tidak melahirkan pemimpin yang berintegritas, jujur, bersih, transparansi, akuntabel dan sosok figur yang memiliki kemampuan akan segudang akal berfikir dan konseptual yang kuat, maka daerah itu tidak mendidik Demokrasi yang baik, tidak memberikan pendidikan dan etika berpolitik yang cerdas, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Papua. Kalau ini sudah terjadi, maka penulis sebutkan berpolitik GAGAL PAHAM. Gagal paham karena konsep tidak ada, tujuan tidak ada, motivasi tidak ada, dan pengetahuan juga nihil, sehingga hasil yang didapat dari proses yang panjang hanya politik mengandu Domba selama masyarakat.

Pemilihan yang bebas, jujur, rahasia dan bertanggungjawab yang merupakan esensi terpenting pemilihan umum dalam negara yang Demokrasi telah luntur di tanah Papua.
Konsep PEMILU yang demokratis, adik dan beradab telah rusak dan luntur.

F. Kesimpulan

Pemilihan umum sebagian wilayah di Papua tidak menggunakan peraktek demokrasi yang sesungguhnya sehingga unsur bebas, rahasia, jujur dan lainnya telah gagal di Papua.

Pengandu domba, saling merusak dan lahirnya konflik di Papua akibat daripada peraktek pemilihan yang kotor, tidak adik dan tidak jujur.

Mohon maaf jika dalam tulisan ini ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan pembaca.

Semoga ini sedikit dari berbagai kompleksitas persoalan di Papua.

 

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *