Pengangguran, Pegawai ASN, dan Orang Asli Papua

Pengangguran, Pegawai ASN, dan Orang Asli Papua

Foto Pribadi Yakobus Dumupa, S.Ip (Bupati Dogiyai)

Oleh: Yakobus Dumupa,S.Ip (Bupati Dogiyai)*

(1) Dua tahun terakhir (2018-2019) kita di Papua salah s’atunya dipusingkan oleh rencana Penerimaan CPNS (selanjutnya disebut Penerimaan CPASN). Gubernur dan para Bupati/Walikota telah menghadap Presiden RI akhir tahun 2018 dan meminta penerimaan CPASN di Papua dilakukan secara offline dan harus memprioritaskan Orang Asli Papua. Jadi keberpihakan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua terhadap Orang Asli Papua dalam hal ini sudah jelas dan tegas. Keberpihakan yang sama juga telah ditunjukkan oleh MRP dan DPRP. Sikap dan keputusan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, MRP, dan DPRP ini sudah sesuai dengan aspirasi kebanyakan Orang Asli Papua.

(2) Setelah dilakukan penundaan penerimaan CPASN sejak tahun 2018, kini sedang dilakukan proses pendaftaran CPASN formasi tahun 2018. Ribuan orang (Orang Asli Papua maupun orang non-asli Papua) sedang atau telah mendaftarkan diri. Pesertanya membludak, sebab sejak tahun 2013 baru kali ini dilakukan penerimaan CPASN.

(3) Sudah jelas bahwa setiap peserta dalam penerimaan CPASN ini berharap agar diterima atau lolos sebagai CPASN. Tetapi ada dua hal penting yang perlu disadari. Pertama, jumlah CPASN yang akan diterima terbatas, maka sebagian besar tidak akan diterima. Kedua, Orang Asli Papua akan dijadikan prioritas dalam penerimaan, kecuali jurusan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh Orang Asli Papua atau jurusan tertentu yang memang diperbolehkan bagi orang non-asli Papua. Dua hal ini wajib dipahami oleh para peserta penerimaan CPASN maupun pihak lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan hal-hal lain yang dapat merugikan semua pihak.

(4) Tentu semua pihak sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, salah satunya adalah menjadi dan bekerja sebagai Pegawai ASN. Menjadi Pegawai ASN adalah hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi perlu disadari dua hal. Pertama, untuk mendapatkan hak itu ada ketentuan dan proses yang perlu dipatuhi dan dilalui, bukan diatur sesuka hati sesuai pikiran atau kehendak sendiri masing-masing orang. Kedua, tidak semua orang bisa lolos atau diterima menjadi Pegawai ASN, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk lolos dengan cara-cara yang melanggar ketentuan yang berlaku.

(5) Adalah fakta bahwa banyak penganggur di Papua (terutama para lulusan perguruan tinggi) dan banyak Orang Asli Papua lebih suka menjadi Pegawai ASN dibanding bekerja di lapangan pekerjaan lain, tetapi harus disadari tiga hal sebagai berikut. Pertama, jumlah kebutuhan Pegawai ASN sangat terbatas atau sedikit dibanding jumlah pencari kerja, sehingga jelas tidak semua akan diterima menjadi Pegawai ASN. Kedua, masih ada lapangan kerja diluar pemerintahan yang perlu kita geluti, misalnya pegawai swasta dan berwirausaha (berdagang, bertani, dan beternak), wartawan, seniman, dan masih banyak lapangan kerja yang cukup tersedia, yang penting kita mau dan kita kreatif. Ketiga, Orang Asli Papua harus mengubah pola pikir yang selama ini menyesatkan; bahwa kita berpendidikan bukan hanya untuk menjadi Pegawai ASN saja, tetapi untuk bisa hidup dengan bekerja di lapangan kerja lainnya diluar Pegawai ASN.

(6) Saya berharap semoga maksud saya ini dapat dipahami dengan baik dan benar (rasional dan obyektif) oleh semua pihak, sehingga seluruh proses penerimaan CPASN tahun ini dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saya juga percaya, selain “ladang” Pegawai ASN, TUHAN juga telah menyiapkan “ladang garapan” lainnya, marilah kita menggarap ladang itu, sebab kita pasti hidup.

Terimakasih TUHAN.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *