Ketua KPA Papua: Atasi HIV/AIDS di Papua Butuh Kerja Cepat dan Tidak Bermuluk-Muluk

Ketua KPA Papua: Atasi HIV/AIDS di Papua Butuh Kerja Cepat dan Tidak Bermuluk-Muluk

Jayapura, Suara Meepago – Ketua Komis Pengulangan HIV/AIDS Provinsi Papua, Yanuel Matuan mengatakan bahwa, penyampaian kritik dan saran oleh pengurus lama harus disampaikan sesuai bukti perbandingan 10 tahun masa pengurusannya Dengan pengurusnya yang baru saat ini.

“Kami bangga jika ada kritik dan masukan itu sangat baik karena bisa melihat kekurangan kami,” katanya di Jayapura, Senin, (8/7).

Ia mengatakan dari koordinasi langsung gubernur provinsi Papua hari ini KPA tampil dengan cara yang berbeda, mengapa Gubernur melakukan keputusan ini karena melihat evaluasi selama 10 tahun kinerja KPA tidak memberikan hasil.

“40 ribuh ODHA ada di pundah hari ini, terus mereka tanya bagaimana kerja KPA yang baru 6 bulan Juni sementara kinerja mereka selama 10 tahun apa yang mereka lakukan, 40 ribuh orang ODHA, masih tangungjawab kami yang cukup berat,” ujarnya.

Selain itu, Dana yang di pakai ini bukan miliknya, tetapi untuk orang-orang yang terinfeksi HIV, maka KPA harus membawa uang dan memberikan kepada orang yang tepat sasaran dengan metode penyembuhan yang tepat.

Sementara itu adanya komentar dari KPA Jayawijaya mengomentari kondisi KPA Papua hari ini kata Yan harus kembali mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan KPA lama.

“Maksud saya tuh silahkan saja kritik dan buat perbandingan misalnya 10 tahun lalu pengurus sudah buat yang terbaik dan sekarang ini yang kita lakukan baru 6 bulan kurang baik, maka harus kita mengikuti apa yang dilakukan pengurus lama tapi kalau tidak begini kan sama saja, harus dilihat dengan fakta-fakta agar jadi perbandigan, kira-kira selama 10 tahun berapa orang yang mereka telah sembuhkan dan mereka bisa bandingkan dengan kami yang pengurus baru berjalan 6 bulan ini, dan ini yang bisa komentar adalah para pasien karena mereka yang makan obat arv dan purtier placenta, karena kami ini orang sehat yang komentar bisa saja tipu,” katanya  meminta wartwan menanyakan pasien ODHA.

Ia mengaku terkait legalitas dari obat tersebut dikatakan bahwa beberapa daerah di indonesia telah mengakui adanya obat purtier placenta tersebut tetapi soal.

“POM mengatakan bahwa obat ini belum terdaftar dan sebagainya kami kurang memahami hal ini tapi kondisi hari ini di Papua, mereka butuh hidup yang sehat, sementara ada obat yang bisa menyembuhkan terus kita terikat dengan aturan maka kami tidak bisa fokus pada aturan terus sementara masyarakat membutuhkan pengobatan Jadi kami lihat sesuai kondisi bukan karena aturan, jika pasien lebih membutuhkan maka itu yang kita utamakan jangan sampai merugikan yang lain,”

Soal adanya beberapa catatan tentang kinerja KPA yang baru yang tersebar di media sosial tanpa menyebutkan nama dari penulis adalah surat kaleng.

” Saya nilai dari 2 Sisi dari sisi penyampaian kritik memberikan masukan saya apresiasi, karena dengan kritik dan masukan kita akam hebat karena kami tidak bisa berkaca tetapi kritik dan saran saran itu harus di barengi dengan fakta fakta agar tidka mendiskreditkan, dan kalaupun mau memberikan masukan langsung saja kepada kantor nya dan menyebutkan sumbernya dari mana kami bisa saja bilang ini catatan kaleng, dan blunder saja,” katanya.

(Admin/SM)

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *