Pemerintah Daerah Belum Mampu Memberikan Pelayanan Tuntas Kepada ODHA dan Pencandu MIRAS

Pemerintah Daerah Belum Mampu Memberikan Pelayanan Tuntas Kepada ODHA dan Pencandu MIRAS

Cp: Ist Peduli keselamatan anak bangsa Papua dari HIV/AIDS. (google sourch)

Oleh: Amoye Pekei)*

Konsep belum membumi, mungkin pernyataan ini yang tepat menggabarkan pelayanan pemerintah untuk menangani masalah sosial di Daerah.

Diketahui ada sekitar 26 jenis penyandang masalah sosial. Mulai dari masalah pada anak, orang dewasa hingga lansia. Masalah sosial tersebut antara lain, pencandu alkohol dan aibon, narkoba, HIV, Disabilitas, PSK, broken home, KAT, kekerasan perempuan, fakir miskin, golongan ekonomi lemah, ganguaan jiwa, dll. Kelompok ini yang disebut penyandang masalah sosial.

Urus masalah sosial identik dengan mengurus manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Jika seorang dokter mengurus sistem manusia, sehingga harua menciptakan sistem untuk membantu mengwmbalikan fungsi tubuhnya kembali berfungsi. Sosial mengurus manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dengan demikian dalam penanganan masalah sosial diperlukan membangun sistem yang dapat membantu orang teraebut bisa kembali berfungsi sosial, agar keluarga dan lingkungannya dapat menerimanya menjadi pribadi yang dapat berperan sesuai dengan norma dan nilai yang bisa diterima di masyarakat atau keluarga.

Banyak pejabat pemerintah baik itu kalangan eksekutuf dan legislatif belum mengerti pentingnya perannya bidang sosial dalam pembangunan. Tidak heran semua kebijakan pemerintah bidang sosial banyak yang tidak masuk dalam skala program prioritas pemerintah di daerah di Paapua.

Menurut saya pemerintah pusat suda mengerti sehingga bidang sosial suda masuk dalam skala prioritas program nasional melalui program keluarga harapan. Program keluarga harapan menjadinujung tombak penangan masalah kemiskinan di Indonesia.

Kenyataannya kemiskinan di Indonesia secara umum telah berhasil menurunkan angka tingkat kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data angka kemiskinan pada Maret turun menjadi 9,82% alias 1 digit atau di bawah 10%. Sala satu faktor adalah adanya kebijakan program perlindungan sosial melalui PKH dan Rastra. Kita ketahui PKH adalah program yang menangan 6 masalah sekaligus, antara lain masalah anak balita, Anak sekolah, ibu hamil, disabilitas, lansia dan keluarga miskin. Terakhir kalinya program Rastra akan diberikan juga kepada penerima bantuan PKH.

Bayangkan saja satu program tangani 5 masalah sekaligus, artinya menangani masalah manusi secara tuntas. Diharapkan prosea pemberdayaan pemerima bantuan sosial ini bisa didampingi baik oleh pendamping PKH untuk menciptakan sistem baru untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Ada kebijakan pendampingnya akan disertifikasi dan kemudian diangkat jadi PNS kontrak (semoga).

Melihat arah program pembangunan nasional diatas harusnya pemerintah daerah dapat mereplikasi program baik seperti ini, ada program prioritas daerah bidang sosial yang diterapkan didaerah. Hal ini sangat tergantung pada pemahaman pemerintah daerah terhadap masalah sosial didaerah. Masalah sosial akan meluas, kesenjangan soaial akan meluas karena mobilitas penduduk dari hari ke hari semakin tinggi, baiknywng datang lahir dan juga mati. Hanya pemerintqh yang mengerti yang dapat menerapkan program yang bisa langsung menyentuh masalah- masalah yang disebutkan diatas.

Apakah pemerintah daerah tidak tahu ada masalah ini? Menurut saya tidak masalahnya saat ini belum ada inovasi pelayanan sosial yang menyentuh. Hak ini berkqitan denga sumber daya aparatur pemerintah yang belum baik dalam mengembangkan program program inovasi daerah. Sehingga banyak program hanya kopi paste tanpa melalui hasil kajian dan monev pembangjnan dijadikan dasar untuk membaharui ( inovasi) program – program pemerintah.

Perubahan program sosial setiap saat berubah sehingga program pemerintah juga dari harys mampu menyesuaikan perubahan itu. Saat ini kita ketahui dari tahun ke tahun tingkatan masalah HIV makin berkembang tetapi belum ada penyediaan fasikitas dan pelayanan bagi tenaga pendamping Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) oleh pemerintah daerah, seperti pendamping PKH dan program nasional seperti pendamping kampung dan pendamping anak.

Saat ini pemerintah daerah kasih uang besar ke KPA besar tetapi program KPA dari tahun ke tahun tidak ada inovasi. semikian sama halnya dengan dinas sosial, pemerintah mulai gabung sosial dan kependudukan padahal masalah sosial didaerah suda meluas, terus masalah kependudukan ditambahkan di dinas. Artinya beban dinas sosial bertambah tidak menyelesaikan masalah kita. Belum ada pelayanan sosial sama halnya dengan puskesmas berada di tiap kabupaten kota, yang ada program sosial adalah milik pemerhati sosial dan yayasan dengan keterbatasan. Belum ada pelayanan khusus dari rumah kerumah untuk menjangkau orang dengan HIV yang ada terpapar dan tersisi di rumah denfan pelayanan minum obat, motivasi dan pemberdayaan ODHA. Untuk mengurangi diskriminasi terhadap ODHA dannharapan hidup ODHA bertambah. Kalau tidak orang – orang disekitar kita akan banyak yang mati. Kita fokal sekali dengan Genoside tetapi belum ada upaya pemerintah menekan laju masalah itu.

Selain HIV ada juga Pencandu Alkohol atau MIRAS. Tidak sadar pintu masuk tidak langsung HIV adalah konsumsi MIRAS. Karena miras mereka akan berhububgan seks tidak aman karena tanpa kondom, karena katanya tidak enak. Perda terkait Miras suda ada tetapi pada tataran pelayanan belum baik, semua berperang dengan pengusaha miras tetapi tidak ada layanan langsung ke pencandu alkohol, siapa yang bina mereka ? gereja, pemerintah atau adat. Apakah ada data pengklasteran masalah pencandu miras milik pemerintah, gereja atau adat. Atau mungkinnkita semua mengetahuinya tapi pura – pura tidak tahu.

Kita butuh pemerintah yang reaponsif. Rensponsif terhadap masalah dengan inovasi program berbasis masalah, jika berbasis masalah artinya pasti ada data kasusnya, jangan juga buat program berbasis masalah tetapi data masalahnya tidak ada.

Lalu apa tugas legialatif, buat perda saja? Tidak jelas harusnya buat perda tapi mengawasi, kalau tidak sesuai revisi lagi perda dari hasil monitoring dan pengawasannya. Perda itu bukan kitab suci jadi tidak bisa dirubah. Sekarang berapa persa yang suda direvisi, Misalnya Perda KAT yang dilihat dari sisi pendidikannya dan miskin konsep pemberdayaan masyarakat, apakah tidak bisa direvisi? Bagi saya ini peran yang belum berjalan. Bisa mneyuarakan aspirasi rakyat tapi tidak visa melihat hasil dari perda itu apa.

Saat ini kita tidak butuh anggota DPR yang banyak buat wacana saja tetapi DPR juga harus mempunya sistem monitoring yang terbangun baik sehingga umpan balik itu bisa berjalan dengan baik agar monitoring itu terukur. Kita harus bisa berbicara dengan keras masalahnya dan tetapi harus bisa mengusulkan solusi dengan konsepnyang baik. Pasngbstaf ahli itu untuk apa, apakah hanya jadi assisten saja anggota dewan?. Staf ahlinya harus bisa dinilai kalau kinerjanya tidak baik. Ganti dengan – orang – orang yang produktif. Jabatan staf ahli bukan seumur hidup. Artinya saat ini kita butuh anggota dewan yang memiliki konsep dan mampu dengan jaringgannya mampu menjaring dan mengawal aspirasi rakyat menjadi usulan program – program untuk kepentingan masyarakat.

Dalam amanat undang – undangan OTSUS dijelasakn penangana penyandang masalah sosial akan diatur dalam peraturan turunannya. Dari 26 diatas baru ada sekitar 3 peraturan turunanya, misal perda narkoba yang baru muncul tahun lalu, miras suda ada tahun 2013 tapi implementasinya belum baik layanan khusus tangani orang mabuk tidak kelihatan di masyarat yang kelihatan itu layanan untuk pengusaha miras di daerah untuk kasih mabuk masyarakat. Anak jalanan belum ada perda, kekerasan perempuan belum ada, lansia juga belum ada, Orang Dengan Ganggan Jiwa (ODGJ) dibiarkan banyak dijalan Mungkin ada tapi persanya suda diarsipkan tidak dibaca ulang.

Mari kita bersama membangun masyarakat, jangan jadikan alasan MIRAS dan HIV itu senjata musuh menjatuhkan lawan, bari kita tidak buat sitem perlindungan, sekarang kurangi mindset menyerang lawan dengan suara kita yang keras di masyarakat “noising” tetapi harus diimbangi kengan sistem layanan yang tersesia dan mari sama-sama kita awasi. Tuhan memberkati.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *