Polda Diminta Tidak Menyalagunakan UUITE Dalam Momen Pilkada 

Polda Diminta Tidak Menyalagunakan UUITE Dalam Momen Pilkada 

Panji Agung Mangkunegoro 

Jayapura, Suara Meepago – Polda Papua diminta jangan menjadikan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam proses Pemilihan Kepala Derah, (Pilkada) sebagi Hukum Positif karena ada kewenaganya ada pada lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Panji Agung Mangkunegoro yang pada saat itu sebagai ketua Relnus (relawan nusantara lukmen) mengaku benar – benar mengalami dan merasa dirugikan dalam  kasus UUITE yang dialami dari laporan dari pasangan calon Gubernur Jhon Wempi Wetipo (JWW) yang melapor ke Polda Papua Tangal 23 Maret 2018, pada pilkada Gubenur sampai saat ini juni. Proses suda berlangsung lama.

“Saya merasa kasus ini tidak melalui proses yang baik di proses penyidikan di Polda Papua karena status yang saya tulis itu dalam rana politik pilkada sebelum pencoblosan pilgup papua,” paparnya di Kota Jayapura, Rabu, (19/6).

Kata Panji dalam situasi Pilkada sebenarnya itu adanya saling singung dan saling menjatuhkan itu menjadi vitamin dalam demokrasi. Karena ini konsekkwensi yang harus dijalani dalam proses pilkada dan semua tau hal itu dan ketika status ini dilarikan ke rana hukum ini menjadi kewenangan Reskimsus Polda Papua ini menjadi sesuaitu yang rancu karena dirinya menilai sebagai ketua Tim Sukses Lukmen pada saat itu dengan SK terdaftar di Bawaslu Papua harunya menjadi kewenagan Bawaslu dan  Gakkumdu.

“Kalau memang saya melanggar aturan pada saat itu saya siap untuk kami diberikan peringatan atau teguran karena undang-undang yang dilanggar adalah undang-undang  pada saat pemilu di bawah naungan Bawaslu dan Gakkundu saat itu, tapi ini menjalani ranah hukum positif kasus undang-undang UTE,” katanya.

Untuk itu ia mempertanyakan kewenangan Reskrimsus Polda Papua itu kewenangannya sampai dimana, karena setiap pelanggaran kasus Pilkada selalu menjadi ranahnya reskrimsus sedsngakan ada Bawslu dan Gakkundu.

“Saya meyakini akan ada banyak kasus, tetapi tidak muncul. Saya minta masyarakat Papua harus jeli melihat dan kritis terhadap hal ini ketika ini masuk dalam ranah politik Polda Papua, harus bijak menangani kasus ini, maka dari sisi hukumnya sampai dua tahun ini, Saya dipengadilan mau dikenakan pasal UTE. Saya merasa tidak adil karena saya melakukan pergulatan politik posisi saya sebagai ketua tim, karena kalau bukan saya ketua Tim untuk apa saya berdebat dan saya dengan JWW tidak punya masalah pribadi maka penyidik harus jeli memproses atau tidak memproses yang dilaporkan seseorang dalam rangka Pilkada karena itu menjadi kewenangan Bawaslu dan ke Gakundu,” paparnya.

Panji yang suda menjalani 10 kali persidangan UUITE ini juga mengungkapkan masyarakat harus paham bahwa setiap permasalahan politik jika ada yang melaporkan ke direskrimsus itu bukan kewenangannya mereka kecuali masalah pribadi terkait UUITE.

“Jadi masalah pribadi baku maki itu boleh ini  masalah personal, ini maslah lembaga dan pada saat momen Pilkada sehingga ini menjadi kewenangan ranah nya Bawaslu dan gakkumdu, sehingga jika saya ditetapkan dalam pasal UTE 6 tahun penjara saya sangat keberatan,” katanya yang menilai kasus yang dirinya alami sama sekalai tidak ada keadilan.

Dia juga menegaskan bahwa dari kasus dirinya alami siapapun dia masyarakat harus bisa mengkritisi masalah kasus UUITE karena ini pasal yang bisa digunakan oleh siapa saja seenaknya.

“Saya berbicara atas nama korban dan saya berhak untuk beropini bahwa UUITE kita sudah masuk dalam posisi the Post modern conflict. UUITE dimana undang-undang ini menjadi suatu fenomena khusus di Papua yang membuat siapapun atas dasar laporan apapun bisa melapor dan anehnya ini terjadi hanya pada saat ranah politik,” ujarnya prihatin

Untuk itu terkait masalah dia juga meminta kepada pakar hukum dan para mahasiswa untuk mengkaji UUITE.

“Walaupun dalam pasalnya  bisa menghantam semuanya tapi yang menjadi catatan adalah Polda Papua harus jelih dalam masalah ini karena setiap masalah akan ada saling pelapor terus, seharusnya kasus Pemilu jangan diambil oleh reskrimsus Polda Papua karena diranah politik yang harus diambil oleh Bawaslu dan Gakkumdu,” humbau jubir Partai Demokrat Kota Jayapura itu.

Ia juga yang menyampaikan permohonan maaf atas persoalan tersebut baik kepada pihak kepolisian dan JWW dan jika dirinya dipenjarakan maka ia akan siap menjalani hukuman namun dalam proses ini ia menyampaikan bahwa harus ada pemahaman yang perlu diketahui masyarakat terkait UUTE.

“Apapun konsekuensi lembaga dan saya harus masuk ke penjara. saya terima tetapi saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat, hati _ hati dengan UUITE dan ketika ada masalah anda bisa dilaporkan, selain itu dalam proses penyidikan juga harus bijak di mana ketika disidik harus lihat statusnya di ranah apa terus komentarnya nih dalam momen apa seharusny dilihat karena ini dinamika Pilkada,” katanya.

Panji juga mengatakan pasal UUTE ini akan menjadi paradoks demokrasi dimana sesuai perkembangan teknologi informasi, masyarakat akan terus berdebat di dunia maya.

“Ketika rana politik pada saat pendaftaran calon sampai dengan akhir perhitungan suara di situ akan terjadi perdebatan politik maka saya minta Kapolda Papua dan Reskrim khusus untuk dapat mencermati mana yang mencari kewenangan reskrimsus Polda Papua dalam kasus UUTE karena ini karena politik biarkan mereka berdebat karena ini sudah menjadi konsekuensi politik seperti di jakarta pemilihan umum dan Pilkada mereka berdebat tapi mereka dewasa dan penyidik juga dewasa terkait ini, sehingga tidak ada di rugikan. Saya dalam kasus ini merasa dirugikan tetapi apapun konsekuensinya saya siap menjalankan hukuman 6 tahun,” sautnya.

Ketua  papua.forum peduli pembangunan demokrasi papua (FPPD)  itu juga berharap bahwa siapapun dia baik lembaga negara maupun institusi lainnya harus siap untuk dikritisi dalam hal penegakan hukum maupun ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat.

“Siapapun dia harus siap untuk dikritisi baik pengadilan, Kepolisian , partai politik dan lembaga lainnya, dan apa yang saya sampaikan ini rana Politik sehingga ketika undang-undang UUTE di bawah ke hukum politik tetap akan dianggap sebagai masalah politik, Selain itu Polda Papua juga harus paham orang Papua yang memiliki karakter kasar dalam berbicara jangan sampai masyarakat dikenakan pasal  UUITE ini seenaknya oleh siapa saja sedangkan itu menjadi karakter orang Papua, polda Papua juga saya harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang UUITE dan pasal ini jangan di sembunyikan,” katanya.

Ia juga menambahkan persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum maka siapa saja bisa untuk meliput dan mengabadikan persidangan.

“Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum,” katanya,

Ia juga menanyakan kasus pemukukan  yang dilakukan Oknum agota inisial (S) yang di laporkan ke Kanit Propam Polda Papua suda sampai dimana?.

“Kejadian pemukukan suda dilaporkan di Polda Papua suda sampai dimana jangan sampai hukum itu tumpul ke atas dan tajam kebawa saya minta kita harus adil, saya siap di pe jarakan tapi kasus pemukilan terhadap saya harus di buktikan dan me jalani proses hukum,” katanya, (oel).

(Admin/SM)

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *