Tokoh pemuda Deiyai minta Pemda buat Perda perlindungan dan pengembangan usaha

Tokoh pemuda Deiyai minta Pemda buat Perda perlindungan dan pengembangan usaha


Deiyai, Suara Mee – Tokoh Pemuda Kabupaten Deiyai Ones Madai mengatakan, pemerintah harus membuat perlindungan dan pengembangan usaha masyarakat asli Deiyai. Agar semua usaha makro dan mikro di kabupaten Deiyai itu dapat dilindungi oleh sebuah peraturan perda yang mengikat.


Ones Madai mengatakan, tanpa sebuah perda untuk memproteksi masyarakat adat itu sebuah ilusi. “Kalau hanya janji saja itu masyarakat tidak akan berkembang sebab perda itulah yang akan mengikat untuk Pemerintah menerjemahkan kerinduan masyarakat,” katanya, kepada Suara Meepago, Minggu (11/8/2019). 


Lanjut Ones Madai, dewan adat selalu menyuarakan mengenai proteksi terhadap pengusaha ilegal yang menjual sayuran dari Nabire ke Deiyai. 

 
“Sebagai pemuda kami usulkan agar perda mengenai pangan lokal itu harus digodok, agar jualan sayur milik masyarkat deiyai itu bisa terjual, dan wajib para penjabat membili jualan milik masyarakat,” katanya.


Ones mengatakan, dampak dari penjualan ilegal itu, jualan milik masyarakat tidak laku terjual. padahal melalui hasil jualan itu mama-mama mereka mebiayai sekolah, kuliah anak-anaknya.  


“Parahnya lagi semua orang mau belanja sayur yang datang dari luar. Sehingga, pemerintah harus membuat peraturan mengenai sayur pedagang liar tersebut,” katanya.


Ketua Dewan Adat Deiyai Frans Mote mengatakan, Pemerintah harus membuat regulasi untuk menghentikan penjualan sayur dari Kabupaten Nabire ke Kabupaten Deiyai.

“Selama ini belum ada peraturan yang mengikat untuk membatasi pedagang sayur-sayuran yang didatangkan dari luar kabupaten Deiyai. Oleh sebab itu pada momentum hari perayaan hari internasional masyarakat adat se dunia ini harus ada perda yang mengikat untuk melindungi pangan lokal kami khususnya masyarakat Deiyai,” katanya.


Frans Mote mengatakan, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas pertanian, DPRD kabupaten Deiyai duduk dan merumuskan peraturan yang memproteksi potensi masyarakat Adat.


“Tanah kami layak dan cocok untuk pertanian, pekebunan, tetapi pedagang non Papua datangkan sayur dari Nabire sehingga jualan yang mama-mama punya jualan ini tidak berlaku,” kata Frans Mote.  

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *