Wabup Deiyai komitmen, buat perda perlindungan pedagang asli

Wabup Deiyai komitmen, buat perda perlindungan pedagang asli


Deiyai, Suara Mee – Wakil Bupati Deiyai Hengky Pigai mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan dari Kamar Adat Pengusaha Papua, untuk memproteksi potensi ekonomi di kalangan masyarakat maka di perlukan sebuah perda.

“Oleh sebab itu akan membuat peraturan daerah mengenai pelindungan pengusaha asli Papua khususnya di Deiyai. Agar perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik,” katanya kepada Suara Mee, usai membuka Konfrensi Daerah KAPP kabupaten Deiyai pertama, Jumat (9/8/2019).

Hengky Pigai mengatakan, atensi yang disampaikan oleh KAPP dan Dewan adat Deiyai itu akan disingkronkan dengan Visi Misi  Pemerintah.

“Agar apa yang dilaksanakan Oleh KAPP itu bagian dari penyelamatan masyarakat adat khususnya pedang orang asli Papua di Deiyai,” katanya.


Hengky Pigai mengatakan, sudah diatur dalam Pepres Nomor 18 yang mengamanatkan untuk memberdayakan Pengusaha pribumi itu sendiri.


“Sehingga kami minta kerja sama yang baik. Agar kami sama sama berdayakan masyarakat adat di Deiyai agar membangkitkan masyarakat adat,” katanya.


Hengky Pigai mengatakan,  peraturan itu sudah menyatu dengan apa yang kita siapkan.  “Orang Deiyai harus makan dari hasil buminya sendiri. Kami akan membuat perda tidak lanjut bersama agar jualan yang di jual oleh mama-mama itu bisa berjalan,” katanya.


Sementara itu Ketua Dewan Adat Deiyai Frans Mote mengatakan, Pemerintah harus membuat regulasi untuk menghentikan penjualan sayur dari Kabupaten Nabire ke Kabupaten Deiyai. Selama ini belum ada peraturan yang mengikat untuk membatasi pedagang sayur-sayuran yang didatangkan dari luar kabupaten Deiyai.


“Oleh sebab itu pada momentum hari perayaan hari internasional masyarakat adat se dunia ini harus ada perda yang mengikat untuk melindungi pangan lokal kami khususnya masyarakat Deiyai,” katanya.


Frans Mote mengatakan, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas pertanian, DPRD kabupaten Deiyai duduk dan merumuskan peraturan yang memproteksi potensi masyarakat Adat.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *