Mahasiswa Papua Semarang Menyikapi “Tolak Rasisme Terhadap Orang Papua”

Mahasiswa Papua Semarang Menyikapi “Tolak Rasisme Terhadap Orang Papua”

Suasana aksi Mahasiwa Papua di Semarang. Tolak rasisme dan Dikriminatif. Berikan kami hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. (sesil)

Semarang, Suarameepago – Ratusan massa aksi turung jalan, star sekitar pukul 10. 28 dari asrama West Papua Semarang di kelurahan Candi. Massa aksi meneriak, Papua bukan merah putih, Papua adalah Bintang Kejora. Aksi kali ini mengucur keringat dan air mata dan ramai seluruh Mahasiswa Papua Semarang Salatiga. Bendera Bintang Kejora ikut berkibar. Semarang, (24/08/2019)

Tengah perjalanan menuju simpang Lima, sepanjang Jln. Sriwijaya, massa aksi meneriak gemuruh, Papua Merdeka! Sudah lama Papua hidup bersama negara kolonial Indonesia. Kordum, Juven juga mempaparkan di panggung orasi bahwa, rasisme dan dikriminatif akan subur di negara ini, dia akan bertumbuh merkar dalam pupuk penguasa. Papua harus lepas.

”Kami bangsa Papua tidak pantas hidup di dalam bingkai NKRI, berikan kami penentuan nasib sendiri, referendum. Penghinaan, pembunuhan, tingkah membabi buta bukan hal baru, itu sudah ada sejak Papua dipaksa masuk dalam bingkai NKRI melalui Pepera 1969,” katanya.

Pantauan wartawan http://www.suarameepago.com, Massa aksi membawa poster dan spanduk  yang hiasi tulisan-tulisan demonstran, menolak rasisme dan dikriminatif yang terjadi di Papua, Surabaya, Malang dan lagi depan mata di Semarang yang pernah mengepung oleh Ormas-ormas, TNI/POLRI.

Melihat sejauh ini, beberapa masalah besar yang tidak pernah tangani dan proses secara hukum, hal itu menandakan penindasan oleh para pemimpin dan penguasan Negara terhadap bangsa Papua. Selain itu Massa aksi juga menyampaikan segala keluhan dan kerinduan.

Sejauh ini, Amerika dan Indonesia menggunakan cara siviet yang populer untuk mengalihkan perhatian diri, segala kelakuan penindasan Hak Asasi Manusia . Selain itu, meskipun model bukan hak asasi manusia, pada tahun 1920-an dan 30-an. Saat itu Undang-undang Jim Crow berkembang di Amerika Selatan, menegakkan pemisahan rasial di banyak Negara.  Sementara di Indonesia dianggap Negara Hukum, faktanya sudah saksi bahwa negara Indonesia adalah negara maaf-maafan, hal itu jelas sistem kapitalisme dunia terhadap terjajah.

“Kami sangat merasa tertindas, segala bentuk peenindasan oleh Indonesia, mereka kerja melalui ekonomi, agama, pendidikan, dan banyak faktor dan aspek yang membungkam harkat dan martabat kami bangsa Papua,” beber  Magai saat orasi di Simpang Lima Semarang.

Sebelum akhiri, massa aksi membacakan pernyataan sikap atas kejadian-kejadian represif ini, kami yang bergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua barat Semarang menyatakan sikap:

  1. Mengutuk pelaku kepungan asrama Papua Surabaya, dan penyerangan aksi damai di Malang, memaksakan pemasangan spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang serta pemukulan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon.
  2. Tangkap dan adili aktor dan intelektual pelaku dalam pengepungan asrama Kamasan Papua Surabaya dan penyerangan aksi mahasiswa Papua di Malang (15 Agustus 2019)
  3. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, KODIM Surabaya dan Pemerintah daerah Surabaya bertanggung jawab atas pembiaran terhadap TNI, Pol PP dan ormas Reaksioner yang dengan sewenang-wenang mengepung dan merusak Asrama Kamasan Papua.
  4. Pecat anggota-anggota TNI dan Satpol PP yang memulai provokasi penyerangan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
  5. Hentika rasisme! Manusia Papua bukan monyet!
  6. Tangkap dan adili Pelaku pemberangusan ruang demokrasi di Surabaya, yang mengakibatkan 5 orang terluka berat dan belasan lainnya luka-luka ringan.
  7. Ganti segala kerusakan materil dan immateril akibat dari penyerangan asrama kamasam Surabaya.
  8. Hormat dan lindungi hak kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendspst sebagaiman yang dimaksud  dalam konstitusi.
  9. Hentika Aparat TNI/POLRI provokasi warga yang tak tahu – menahu tentang politik Papua Merdeka dan NKRI Harga mati.
  10. Menolak Perpanjang Otonomi Khusus (Otsus), berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di West Papua.

(Kegou/SM) e

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *