Tony Wanggai: semua pihak harus menahan diri dan tidak main hakim sendiri

Tony Wanggai: semua pihak harus menahan diri dan tidak main hakim sendiri

Jayapura, Jubi – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua, Tony Wanggai menyesalkan dan mengutuk keras aksi amuk massa pengunjukrasa anti rasisme di Kota Jayapura pada Kamis (29/8/2019), karena tindakan itu merugikan rakyat sendiri. Menangapi sejumlah peristiwa kekerasan dan persekusi oleh sekelompok warga terhadap warga lainnya, Wanggai meminta semua pihak, termasuk para korban amuk massa, dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri.

“Jika masyarakat mengambil tindakan sendiri, maka akan merugikan banyak pihak. Akan ada aksi saling balas yang berkepanjangan dan konflik horizontal, “kata Wanggai saat dihubungi di Jayapura pada Jumat (30/8/2019).

Wanggai menyatakan memahami kemarahan kelompok masyarakat yang menjadi korban dan terdampak amuk massa pada Kamis. Ia memahami mereka telah bersusah payah membangun usahanya dalam waktu lama, kemudian dihancurkan dalam sehari. Namun Wanggai menegaskan, aksi main hakim sendiri justru akan memperparah konflik yang terjadi.

Wanggai meminta Forum Komuniksi Pimpinan Daerah segera memfasilitasi rekonsiliasi di antara berbagai kelompok masyarakat di Jayapura, untuk mengamankan dan menenangkan masyarakat. “Saat ini sudah ada aksi balas membalas. Jika tidak segera dilakukan rekonsiliasi,  dan kemudian menjadi konflik horizontal berbau SARA. Itu akan sangat mengkhawatirkan,” kata Wanggai yang juga anggota Majelis Rakyat Papua itu.

Wanggai mendesak pemerintah segera menengahi potensi konflik horisontal di antara berbagai kelompok masyarakat di Jayapura, dengan mengumumkan pemberian ganti rugi terhadap seluruh warga yang menjadi korban amuk massa pada Kamis lalu. Wanggai menyatakan ganti rugi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat kecil yang terdampak amuk massa.

“Ketika ada jaminan dari pemerintah soal ganti rugi, baik oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi, masyarakat bisa tenang. Saya khawatir jika tidak ada ganti rugi, mereka tidak punya usaha lagi,” kata Wanggai.

Wanggai menuturkan pada Jumat sore ini ia bertemu para tokoh agama, Polda Papua,  Kodam, Korem, Kodim, Bupati Jayapura dan Bupati Keerom, Badan Intelijen Negara Daerah Papua, dan salah satu ondoafi Port Numbay, George Awi. Pertemuan yang difasilitas Wali Kota Jayapura, Tomi Benhur Mano itu membicarakan langkah antisipasi dan rekonsiliasi untuk segera memulihkan keamanan Kota Jayapura.

Wanggai pun meminta aparat keamanan memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua. “Jika tidak,  masyarakat akan mengambil tindakan sendiri, dan itu mestinya diwaspadai. Masyarakat akan lakukan itu karena merasa aparat tidak mampu memberikan keamanan,” katanya.

Unjukrasa anti rasisme yang diikuti ribuan warga di Kota Jayapura pada Kamis (29/8/2019) berkembang menjadi amuk massa yang terjadi di Abepura, Kotaraja, dan Entrop. Massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, dan merusak sejumlah kantor, hotel, toko, warung makan dan pusat perbelanjaan di Abepura, Kotaraja, dan Entrop. Massa juga membakar Markas Kepolisian Sektor Jayapura Selatan, merusak dua Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum dan Stasiun Bumi penangkap sinyal satelit milik PT Telkom Indonesia Tbk.

Amuk massa pengunjukrasa mendapat reaksi dari kelompok warga lainnya, termasuk dari merek yang menjadi korban amuk massa. Sejak Kamis petang, mereka berkumpul di kawasan Entrop, Kota Jayapura, dan menutup jalan utama menuju Kota Jayapura.  Akibatnya, gelombang ketiga pengunjukrasa anti rasisme tertahan, dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Kantor Gubernur Papua di Dok II Kota Jayapura.

Meskipun situasi tegang, namun massa pengunjukrasa yang tertahan maupun warga yang menutup jalan masih saling menahan diri, dan tidak terjadi bentrokan. Massa pengunjukrasa akhirnya tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Kantor Gubernur Papua. Sementara massa yang menutup jalan tetap bertahan di Entrop.

Sejumlah kekerasan terhadap warga terjadi pada Jumat. Seorang warga Kota Jayapura yang tengah menjalani program pemagangan profesi kedokteran ditikam pelaku yang belum diketahui nama di Kota Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019) pagi. Korban itu, Abetius, kini dirawat di RSUD Waena.

Pada Jumat pagi sekitar pukul 05.00 WP, Abetius meninggalkan rumahnya di Perumnas III Abepura, Kota Jayapura. Rekan Abetius, Veronika, menjelaskan Abetius harus berangkat pagi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura di Dok II Kota Jayapura, karena harus bertugas jaga di rumah sakit itu mulai pukul 06.00 WP.

“Yusup, [seorang rekan saya dan Abetius,] kasih tahu Abetius ditikam orang di Entrop, [Kota Jayapura],” kata Veronika yang juga tengah menjalani program pemagangan Dokter Muda bersama Abetius, Jumat (30/8/2019).

Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua melaporkan kekerasan yang dialami warga di Argapura pada Jumat siang. Mobil yang ditumpang Daud bersama tujuh orang lainnya dihadang sekelompok orang. Mereka memaksa Daud, Alex, Andi, Ferry, Yonatan, Melek, Mery, dan Aser turun dari mobil. Mereka menganiaya Daud dan keenam penumpangnya itu, lalu membakar mobil Daud.

Daud, Alex, Andi, Ferry, Yonatan, Melek, dan Mery sempat menjalani perawatan di RSUD Jayapura, dan telah pulang pada pukul 19.00 WP. Seorang penumpang lainnya, Aser, melarikan dari kerumunan massa, dan belum diketahui keberadaannya.

SKPKC Fransiskan Papua juga mencatat penyerangan terhadap warga bernama Yomiles. Yomiles yang mengalami luka tikam dan panah juga sedang dirawat di RSUD Jayapura.

Ketegangan juga dialami oleh ribuan pengunjukrasa anti rasisme yang pada Kamis malam menginap di Kantor Gubernur Papua. Pada Jumat pagi, pengunjukrasa takut untuk pulang, karena mendengar kabar sekelompok warga akan menghadang pengunjukrasa yang pulang. Para pengunjukrasa di Kantor Gubernur Papua akhirnya menerima tawaran aparat keamanan untuk dipulangkan ke Abepura dan Waena memakai truk dan bus aparat keamanan.

Salah satu pengunjukrasa, Samuel Womsiwor mengatakan, sejak pukul 07.00 hingga pukul 15.00 WP, sudah ada 11 truk dan bus aparat keamaanan yang memulangkan pengunjukrasa dari Kantor Gubernur Papua. “Akan tetapi, bus terakhir tertahan di Markas Kodam XVII Cenderawasih. Bus tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada informasi bus itu akan dihadang oleh warga yang menolak unjukrasa,” kata Womsiwor saat dihubungi pada Jumat.

Sekitar 1.000 pengunjukrasa yang masih berada di Kantor Gubernur Papua akhirnya juga dilarang pulang oleh aparat keamanan. Hingga Jumat pukul 20.00 WP, mereka diminta bertahan di Kantor Gubernur Papua. Massa pengunjukrasa dalam keadaan lelah, kekurangan makanan dan minuman, serta berharap segera dapat pulang.

Pada Jumat malam, ketegangan juga terasakan di Abepura, Kotaraja, maupun Entrop. Jalanan di Kota Jayapura lengang, dan para warga menghindari aktivitas di luar rumah.(*)

Jurnalis Jubi Angela Flassy dan Victor Mambor ikut berkontribusi dalam pemberitaan ini

Editor: Aryo Wisanggeni G

https://www.jubi.co.id/tony-wanggai-semua-pihak-harus-menahan-diri-dan-tidak-main-hakim-sendiri/

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *