Foto: Dok Pribadi Penulis

Oleh :  Maikel gobai)*

Akhir-akhir ini telah dan sedang marak dengan pemekaran wilayah di tingkat provinsi  Papua tengah. Pemekaran ini dibarengi dengan penerapan UU Otsus tahun 2001 yang telah berjalan sekitar 18 tahun. Dalam kurun waktu  18 tahun implementasi Otsus telah berhasil memekarkan 1 wilayah yaitu papua barat dari  wilayah  Papua .

Papua barat  telah melakukan pemilihan Gubernur pads Randal 11 Maret 2006 lalu. Sementara itu, Bupati Drs. A.P. Youw dalam siaran persnya (22/3) seperti yang dilansir Papua Post Nabire menandaskan, kesiapannya menjadi tuan rumah pada seminar pemekaran Provinsi papua  Tengah . Beberapa wilayah di Papua, sebagian masyarakat menuntut daerahnya tidak mengijnkan untuk  dimekarkan,  Tuntutan pemekaran ini tentu dengan berbagai alasan yang rasional, misalnya kurang ada perhatian dan pelayanan, kurang disentuh oleh pembangunan. Ada juga mengatakan, selama ini menjadi korban pembangunan dari Provinsi Induk.

Selain itu dari kalangan masyarakat sendiri kehilangan kepercayaan terhadap pucuk pimpinan dan aparat yang ada di daerah tersebut baik di tingkat desa, Distrik, Kabupaten maupun Propinsi. Maka tim pemekaran kaum kepentingan kapitalis  ekonomi dan kapitalis birokrat mengajukan aspirasi melalui institusi-institusi yang berkompeten untuk dimekarkan daerahnya. Dari situ timbul pertanyaan apakah dengan pemekaran wilayah itu mampu memecahkan problema yang ada di wilayah itu? Atau lebih kongkret lagi, apakah dengan  rencana Pemekaran Propinsi papua Tengah itu akan mendobrak berbagai persoalan yang ada di daerah ini ?

Kita telah catat bersama, tahun 1999 masyarakat dan mahasiswa seantero Papua melakukan aksi demontrasi besar-besaran di kantor gubernur Papua. Tuntutannya adalah penolakan rencana pemekaran Papua menjadi 3 Propinsi Ketika itu masyarakat menilai, rencana pemekaran provinsi bersifat Top Down bukan Bottom Up (dari bawah ke atas). Artinya tanpa melihat kebutuhan dasar dari masyarakat Papua. Namun kini apa yang terjadi?

Pemekaran wilayah lebih marak pada pasca implementasi Otsus, seperti pemekaran Irian Jaya Barat yang sudah terjadi, walau kerkesan paksaan. Sementara itu, Drs A.P. Youw juga siap jadi tuan rumah dalam seminar pemekaran IRTENG. Lagi-lagi, bupati mimika omalen  pun sempat mengotot untuk wilayah kerjanya Di Timika  ketua DPRD bersama pejabat teras lainnya berjuang mendeklarasikan Timika sebagai Ibu kota provinsi papua Tengah .

Untuk yang di Timika, kita tahu bahwa berakhir dengan pertumpahan darah alias betrok antara masyarakat dengan aparat keamanan. Sedangkan di tingkat kampung, distrik telah terjadi pemekaran secara besar-besaran tanpa menilai syarat-syarat sebuah desa atau distrik atau kabupaten. Dengan demikian hasil pemugaran alias perpecahan mencapai ribuan desa atau wilayah. Lantas semua pemekaran wilayah  papua tengga ini hendak di bawa ke mana? Apakah dari hasil pemekaran itu hendak memecahkan berbagai masalah atau menimbulkan problema baru di atas luka-luka lama yang masih membekas dalam sanubari masyarakat papua yang ada di tanah Papua? Apa untung dan rugi dari sebuah pemekaran papua tengga ? Entalah!

Hegemoni pilitik Jakarta dimaikan oleh para elit lokal papua . Argumen yang diusung para alit lokal atau katanya intelektual tetapi intelektolol untuk menyakinkan rakyat adalah:
(1) faktor geografis tanah Papua luas 3,5 x pulau Jawa,
(2) topografi yang bervariasi sehingga sulit dijangkau seluruh wilayah Papua, sehingga kurang disentuh oleh pembangunan di segala bidang,
(3) keterbatasan arus transportasi dan komunikasi, maka sulit menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, (4) dan masih ada dalih lain lagi yang dipasang demi menyukseskan sebuah ide pemekaran wilayah oleh tim pemekaran provinsi papua tengga.

Argumen-argumen di atas memang cukup rasional bagi kalangan publik, namun bila dilihat lebih jauh nilai pemekaran pada tingkat pedesaan  sampai dengan  kota yang kehidupan masyarakatnya dianggap masih polos dan sederhana serta masyarakatnya masih religius, dan patuh pada nilai-nilai adat, cukup membawa dampak negatif yang lebih besar atau akibat yang diterima oleh masyarakat lokal cukup kompleks. Di antaranya, terjadi perpecahan kesatuan teritorial yang sudah ada sebagai suatu etnis yang mendiami beberapa wilayah di meepago

Telah dan akan merusak batas-batas konfederasi tradisional yang ada sejak leluhurnya. Hilangnya kerja sama dalam masyarakat tradisional dalam berbagai bidang (ekonomi, hukum, sosial dan kesehatan  lain-lain) yang munculnya rasa individualisme. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Dualisme kepemimpinan di sini kepemimpinan tradisional (tonowi, bobot, Nagawan, Ondoawi, Sonowi, Mabri) dan kepemimpinan pemerintah/Bupati, kepala desa, camat dan lain-lain).

Dengan adanya pemekaran pula ruang gerak masyarakat lokal semakin sempit, di mana tempat/sumber pencaharian hidup mereka dibongkar demi sebuah pembangunan kantor-kantor. Selain itu karena terbatas ruang gerak mereka maka akan menjadi pengganguran dan penonton dari pembangunan di segala bidang, sebab masyarakat lokal tidak diberdayakan dahulu. Ini sebagian kecil dari imbas negatif bagi masyarakat tradisional, belum lagi dibahas lebih besar/global yang akan dihadapi masyarakat umumnya.

Pemekaran wilayah papua tengga  cepat atau lambat akan menghilangkan kepolosan masyarakat sederhana sebagaimana terurai di atas. Sejalan dengan itu, pemekaran wilayah papua tengga ,  menjadi pemicuh konflik  baik  di sektor , ekonomi , pendidikan, kesehatan , dan sosial dll. Serta dalam perealisasian setiap program pengembangan dari pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik. Karena hilangnya mosi masyarakat terhadap pimpinan pemerintah provinsi (gubernur dan aparatnya). Maka yang terjadi adalah apatisme terhadap setiap program pengembangan sekalipun kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lantas kita hendak persalahkan siapa ?

Dari uraian di atas dapat dirangkai bahwa sebelum dilakukan pemekaran ada baiknya dirintis suatu studi kelayakan (penelitian) kondisi sosial budaya alias pemetaan sosial budaya pada etnis yang menjadi sasaran pemekaran. Lantas diikuti program pemberdayaan masyarakat lokal agar masyarakat siap menghadapi kehadiran sebuah pemekaran sekali lagi bahwa sebelum dihadirkan sebuah pemekaran, perlu dilakukan persiapan mulai dari penelitian/studi kelayakan hingga pemberdayaan/penguatan masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan sambil menunggu datangnya pemekaran. Tetapi itupun kalau kita tidak mau orang Papua hidup melarat di bawah jembatan di atas tanah yang menghasilkan susu dan madu.

Sebagai tuntutan  dari pihak hak ulayat tanah  dan seluruh komponen wilayah mee pago  bahwa sejak kapan pemerintah bahkan kaum kapitalis birokrat menuntas berbagai persoalan yang telah di prevalensi sejak dahulu hadir daerah otonomi baru  atau ( DOB) baik itu di lahir  tuntutan melalu otonomi khusus  yang meliput , pendidikan , infrastruktur , kesehatan ,  human right  dan sosial budaya dll.

Secara rilis prevalensi  kasus yang telah terjadi secara terstruktur sistermatis .

Sehingga Otonomi khusus papua adalah tidak ada hakekat bagi orang papua dan rakyat papua.

By admin

4 thoughts on “Pemekaran Provinsi Papua Tengah Bukan  Solusi Bagi Orang Papua”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *