Oleh: Jhon NR. Gobai

Pengantar
Kolaborasi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Adat perlu dilakukan karena merupakan wujud dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta pembangunan.
hal ini merupakan implementasi Peran Adat dalam Pemerintahan, tentunya ini merupakan bidang-bidang yang dapat dilakukan oleh Adat haruslah dapat dilakukan oleh adat untuk itu harus ada Payung hukum memberikan kewenangan kepada Adat, kewenangan yang dapat diberikan secara berjenjang.

Adanya badan adalah kebutuhan.

Dalam kerangka mengembalikan pemerintahan adat di tanah papua, perlu dimulai dari tingkat provinsi Papua, dengan dasar Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 dan UU No 21 Tahun 2001, atau juga dapatkah dilakukan dengan membentuk sebuah biro yaitu biro pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil, ataukah ditambah menjadi satu bagian yaitu bagian Pemerintahan adat pada biro tata pemerintahan Setda provinsi Papua, ini penting agar dapat menata pemerintahan yang khas untuk papua sebagai bentuk implementasi dari hal mendasar disusunnya UU No 21 Tahun 2001 yaitu Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Hak Masyarakat Adat.
Atau dibentuk wadah fungsional yaitu Badan Urusan Masyarakat Adat Papua, badan ini dipimpin oleh seorang pimpinan adat atau orang yang berpengalaman memimpin badan kelembagaan masyarakat adat sekretarisnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil agar mempermudah administrasi dan pertanggungjawaban,badan ini untuk menyiapkan seluruh proses rapat rapat adat tahunan yang wajib dihadiri oleh Pemerintah dan program-programnya yang diilakukan dalam kerangka mengembalikan Pemerintahan Adat di Tanah Papua, hal ini penting juga dalam kerangka OTSUS dan dia mempunyai mitra kerja terkait urusan Masyarakat Adat Papua/Orang Asli Papua di DPRP yaitu dari Anggota DPRP, MRP, NGO dan Tokoh Adat, Badan ini langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Papua, badan ini berfungsi untuk mengurusi bidang-bidang yang terkait dengan Masyarakat Adat Papua, antara lain; Peradilan Adat, Pemetaan Wilayah Adat, Pemerintahan Adat, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Penjaga Wilayah Adat Adat, Sekolah Adat, dll. Badan ini mempunyai mitra adalah Pemimpin Suku, Dewan Adat, Lembaga Adat Suku yang ada di Papua

Dalam rangka kolaborasi ini, yang menjadi dasar hukum nya adalah, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghornati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”, sebagai perwujudannya adalah adanya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, karena salahsatu hal yang mendasar dari UU Otsus Papua, termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada bagian 1. Umum paragraf 6 berbunyi sebagai berikut: Hal-hal mendasar yang, menjadi isi Undang-Undang ini adalah: Pertama : pengaturan kewenangan antara Pernerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penetapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua : pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar;
Badan ini harus bertingkat ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dananya bersumber dari APBD dan bagi hasil SDA.

Penutup
Dalam rangka kolaborasi Adat dalam pemerintahan DPR Papua telah menyetujuai Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Adat Papua menjadi, Perdasus, ini akan menjadi Payung hukum bagi masyarakat adat dan pembentukan Badan Urusan Masyarakat Adat di Papua.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *