Keputusan Menkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID- VB19 Mendiskriminasi Tahanan Politik Papua.

Bahwa pada hari Selasa, 12 Mei 2020 Tapol Papua Jakarta atas nama Suryanta Ginting, dkk seharusnya sudah bebas karena telah memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Namun ternyata pembebasan itu batal.

Padahal, Para Tahanan Politik Papua ( Tapol ) sudah menjalankan seluruh prosedur administrasi untuk bebas hari ini (12/5) dan pihak Rutan Salemba bagian registrasi telah memastikan Tahanan Politik Papua akan bebas di hari ini Selasa (12/5) karena telah menjalani hukuman 2/3, dan atas dasar surat Eksekusi serta perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba hari ini (12/5) pada Pukul 14.00Wib, Tim Kuasa Hukum Para Tapol Papua dan kawan-kawan yang lainnya yg sejak Pagi menunggu bebasnya Para Tapol Papua, dan Para Tapol sudah mempersiapkan diri dan mengemasi barang-barang dan menunggu di ruang transit bebas Keluar , ketika siang Pukul 14:00 Wib bagian Registrasi memanggil Kembali Para Tapol Papua dan sampaikan tidak memberikan asimilasi Dengan alasan ” Para Tapol melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara” dimana berbenturan dengan PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Atas batalnya Tapol Papua Jakarta bebas, awalnya Pihak Rutan Salemba sudah memastikan kepada Tahanan Politik Papua bebas hari ini dan tiba-tiba membatalkan pernyataan pembebasan tersebut. Sehingga Kami menduga adanya tekanan Politik atau terjadi dugaan abuse of power oleh pemegang Kekuasaan.

Bahwa batalnya Para Tapol Papua bebas dari penjara merupakan tindakan diskriminasi terhadap Para Tapol Papua. Dimana Keputusan Menkumham tentang pembebasan tahanan dalam pencegahan covid 19 tidak berlaku bagi Tapol Papua.

Bahwa demi kemanusiaan sudah semestinya bebas para Tahanan Politik Papua karena sudah menjalani Massa Tahanan 2/3 sehingga diperkuat dgn Ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya Tim Kuasa Hukum para Tapol Papua melakukan protes keras kepada Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan yang membatalkan pembebasan dengan alasan administrasi sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tim Kuasa Hukum Para Tapol Papua meminta kepada Ombudsman RI dan Komnas Ham RI untuk memastikan dan mendesak Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan membebaskan Para Tapol Papua dengan alasan kemanusiaan dan keselamatan. Jangan sampai masalah administrasi di internal Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan mengalahkan nilai kemanusiaan dan keselamatan.

Tim Kuasa Hukum juga mengingatkan Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Dirjen Pemasyarakatan untuk tidak membebaskan Para Tapol Papua.

Hormat kami
Tim Advokasi Papua

Narahub:
Mike (082234750472)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *