Jayapura, Suara Mee- Mengingat penambangan emas ilegal yang terus menerus di lakukan di degeuwo, Mahasiswa Paniai menilai hal ini sudah melahirkan banyak dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang mendiami di area tambang itu,Maka Mahasiswa Paniai meminta kepada Pemerintah kabupaten Paniai maupun Pemerintah provinsi Papua untuk segera tarik Surat ijin.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 1 tahun 2011, tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Papua termasuk tambang Emas di Degeuwo Kab. Paniai, Papua, Belum juga ditindak-lanjuti. Perusahan Ilegal terus melanjutkan aktifitas penambangannya.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2011, tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Papua, termasuk Degeuwo, Bupati Kabupaten Paniai menginstruksikan kepada seluruh stakeholder baik dilingkup pemerintahan maupun kepada seluruh lapisan masyarakat Kab Paniai, terlebih khusus masyarakat degeuwo agar segera bekerja sama antara pemerintah, perusahan dan LSM dalam hal ini (LPMA SWAMEMO). Hal tersebut termuat dalam surat instruksi Nomor 53 tahun 2009, tentang penutupan lokasi penambangan ilegal di degeuwo.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani,Mee Dan Moni (LPMA SWAMEMO) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh maserakat degeuwo dan diresmikan oleh Mantan Bupati Paniai Hengki Kayame SH.MH, sekretariat LPMA SWAMEMO di Nabire, Sabtu (28/03/2015) Siang.

Mahasiswa Asal Baya Biru Paniai, Jhon Timepa, Merasa kesal tidak patuh dan konsistennya pemerintah paniai untuk mengambil kebijakan tegas melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee Dan Moni, (LPMA SWAMEMO), berladaskan instruksi Bupati Paniai dan putusan Gubernur sebagai otoritasnya.

Timepa meminta, Pemerintah kabupaten Paniai dan Pemerinta Propinsi Papua, Harus mengadili para pengusaha dan para pekerja yang bekerja di degeuwo, karena mereka tidak memiliki surat izin kepada masyarakat setempat, dengan kehadiran perusahan tambang di degeuwo terjadi banyak kasus pengorbanan bagi masyarakat di area pendulangan emas itu, Mereka harus diadli dan diproses secara Hukum dipengadilan tinggi,”ujarnya kepada suara Mee di Jayapura Kamis(14/05/2020)

Lanjut Timepa, bumi,air, kekayaan alam, udara dan isinya dikuasai oleh negara dan pemerintah. Seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. Maka pemerintah setempat tidak harus abaikan soal tambang ilegal Degeuwo. Karena, menurutnya, selain mereka melanggar aturan dari pemerintah, akibat ulah mereka banyak terjadi pelanggaran HAM, rusaknya lingkungan dan rakyat asli di daerah itu dirugikan”,katanya.

Perusahan ilegal yang ada di sepanjang sungai degeuwo di Lokasih Penambangan yang sedang beroperasi oleh perusahan dan penambangan ilegal pusatnya di.Baya biru Dan km99,km81, Tayaga, Mimini Biru, Pambo, Tagipige, Damai 1, Lokasi Burung, Amano, 45, Juga Wim 1-2 Serta Koteka.segera cabut surat injin dan adili para pelaku penambangan di pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan angkat mereka kelaur dari tanah degeuwo, 3 suku di Degeuwo mereka juga manusia yang butuh hidup aman, nyaman dan damai diatas tanahnya”,ujar Marten Yeimo dalam keterangan tertulis.

“Harapan kami mahasiswa Paniai Agar Penambangan emas yang sudah berlangsung dari tahun 2000 hingga kini berlangsung tanpa surat ijin,Maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua,segera tutup perusahan ini dan Adili para pelaku penambangan emas ilegal sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku”,tegas Mahasiswa Paniai.

Reporter: Benedict Agapa/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *