Jayapura suara Mee– Setelah menjadi saksi meringankan terhadap terdakwa Bucthar Tabuni pada Jumat (8/5/2020) lalu, Anggota DPRP, Laurenzus Kadepa dihadirkan kembali oleh tim Penasehat Hukum Tahanan Politik (Tapol) Rasis di Kalimantan Timur untuk menjadi saksi meringankan pada sidang terdakwa Hengky Hilapok, Mahasiswa USTJ Jayapura Papua, Selasa, (26/05/2020)

Kata Kadepa, Aksi menolak rasisme Surabaya di Jayapura pada tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 adalah aksi spontanitas masyarakat Papua yang dikordinir BEM Sejayapura yang dibantu organisasi Cipayung seperti PMKRI, HMI. GMKI dan GMNI. Tidak ada keterlibatan organisasi KNPB, ULMWP, AMP, dan TPN OPM.

“Rakyat Papua marah karena ada ujuran rasis yang berkali-kali kepada orang Papua. Dan peristiwa di Surabaya merupakan puncaknya. Dan rakyat Papua turun jalan sebagai bentuk menentang rasisme di Papua, ” Kata Kadepa selaku Anggota DPR Papua itu.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa pada aksi menolak rasisme pada tanggal 19 dan 29 Agustus justru membantu pemerintah agar aksi berjalan baik. Aksi damai tanggal 29 yang berujung kacau adalah diluar kehendak mahasiswa. Mahasiswa tidak perintahkan masa bakar-bakar gedung, bunuh orang atau kekerasan lainnya.

“Jika mahasiswa tidak mengawal aksi pada 19 dan 29 Agustus 2019 maka Jayapura lautan api. Aksi ribuan rakyat perluh diatur disitu mahasiswa hadir. Seharusnya pemerintah menghargai kehadiran mahasiswa bukan disalahkan,” Ujarnya.

Lanjutnya, adanya atribut Papua Merdeka, Penentuan Nasib Sendiri, Refrendum adalah bentuk kemarahan atas perlakuan ketidakadilan oleh oknum negara dan perlakuan rasis terhadap orang Papua berkali-kali. Tanggal 19 dan 29 Agustus adalah puncaknya dan hampir seluruh kota di dua provinsi baik, Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan aksi.

“Terdakwa Hengki Hilapok dan lainnya adalah korban saja. Saya meminta hakim yang mulia bijak dalam memutuskan perkara ini,” Harapnya.

Reporter: Admin/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *