Oleh: Yorim Sasaka

Tanah Papua terus bercerita tentang tragedi kemanusiaan dan situasi yang buruk dengan persoalan hak asasi manusia. Hampir setiap tahun terjadi pelanggaran HAM. Tahun 2018, dibuka dengan bencana kemanusiaan di Asmat. Duka kematian puluhan balita yang terserang wabah campak dan gizi buruk. Sekitar empat bulan Asmat menjadi sorotan publik dan media, tak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Tragedi Asmat mulai reda. Cerita kemanusiaan berganti.
Konflik bersenjata kembali pecah di Nduga, Oksibil Pegunungan Bintang dan Timika.. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, namun yang paling dikorbankan adalah masyarakat sipil. Ada ribuan penduduk Nduga, Oksibil, Timika terancam keselamatannya dan menjadi pengungsi di tanahnya sendiri selama berbulan-bulan dan khususnya di Nduga sendiri sudah hampir menjelang dua tahun.
Selain kebebasan, keadilan, dan perdamaian, alam Papua juga tergerus oleh keserakahan manusia yang mempunyai kepentingan. Ribuan hektare hutan dibabat dan dirusak demi industri perkebunan sawit dan lainnya. Hutan yang menjadi kekayaan alam Papua terus tergerus dengan cepat. Hutan yang melindungi Tanah Papua berada dalam ancaman yang serius.

Banyak pihak yang mencintai terciptanya kedamaian di bumi cendrawasi ini terus bersuara tentang situasi kemanusiaan. SKPKC Fransiskan misalnya. Mereka sudah membantu Pemerintah dan orang Papua dalam merawat dan mempertahankan tradisi mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia sejak 1999. Mereka, dengan semangat St Fransiskus, membentuk dan menjadi gerakan memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di Tanah Papua. Namun, Pemerintah Pusat dan aparat keamanan tidak menanggapinya dengan serius.
Mengupayakan Keadilan di Wilayah Pasca Konflik
Wilayah-wilayah pasca konflik masih saja dalam suasana yang belum sepenuhnya damai sehingga konflik sangat rentan untuk mencuat kembali ke permukaan. Kondisi ini merupakan masalah baru di mana terjadi ketidaksesuaian antara perdamaian ideal sebagaimana diharapkan dengan perdamaian yang rill yang di tempuh di masyarakat. Agar diketahui proses pembangunan perdamaian berkelanjutan, maka urgen untuk melakukan rekonsiliasi masyarakat yang bersandar pada prinsip trust sosial. Ketika ditemui kesenjangan perdamaian maka dalam membangun rekonsiliasi pasca konflik idealnya dimulai dari membangun trust antar masyarakat yang mengalami langsung peristiwa konflik di masa lalu.

Kesenjangan perdamaian disebabkan oleh beberapa dimensi internal dari masyarakat pasca konflik, seperti masih adanya ingatan (trauma) kolektif tentang konflik di masa lalu, dan dapat pula disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan dengan kesepakatan damai yang telah dicapai. Masalah ini sesungguhnya berakar dari hilangnya kepercayaan (trust) antar masyarakat pasca konflik. Jika keadaan ini terus dibiarkan dan berlarut maka dikhawatirkan konflik akan terus subur di bumi cendrawasi ini dan tentunya kembali mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu memberikan jawaban dari pihak terkait dan hadir dan duduk bersama lewat sebuah dialog dan menghadirkan semua pihak untuk bisa melihat secara menyeluruh atau integral dan tidak secara parsial. Sebab ini menyangkut harkat dan martabat manusia yang perlu dilindungi dan dihormati seperti yang lain.

Otsus Tidak Menjamin Upaya Membangun Perdamaian
Upaya membangun kembali perdamaian di Tanah Papua merupakan proyek besar tidak hanya bagi mereka yang ingin menciptakan kedamaian di tanah Papua seperti SKPKC, JDP, LSM, atau apapun namanya, tetapi juga bagi masyarakat yang mengalami peristiwa konflik perluh bersatu, sehati, sepikir dan bertindak bersama. Membangun kembali perdamaian pasca konflik ini diartikan sebagai upaya menata dan menguatkan kembali norma-norma dan nilai-nilai perdamaian yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan pengertian definisi rekonstruksi Fukuyama (2014), yakni suatu upaya untuk menata kembali kebajikan-kebajikan sosial seperti rasa saling percaya (trust), kejujuran, kearifan, kekerabatan dan kekeluargaan, penerimaan sosial dan kerjasama, membangun perdamaian bertujuan untuk mensinergikan antara proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan potensi-potensi perdamaian masyarakat.
Namun, upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik di tanah Papua, seringkali dihadapkan dengan tantangan besar berupa kesenjangan perdamaian. Seperti Trijono (2009), yang menemukan bahwa kesenjangan perdamaian dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lemahnya pencapaian perdamaian (peace making) atau kesepakatan damai (peace accord / aggrement) dicapai, lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat, dan beratnya dampak atau beban masalah yang dihadapi akibat konflik di masa lalu. Dengan demikian perlu melakukan suatu dialog demi menciptakan keharmonisan dan perdamaian di Tanah Papua ini.
Filep Karma mengatakan bahwa orang Papua akan menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang akibat adanya Otonomi Khusus. Masalah bermunculan dari korupsi, mental pejabat yang mementingkan kekuasaan, hingga mental mengemis masyarakat, tanpa mau berusaha lebih keras. Jika Papua merdeka, katanya, mereka kemungkinan besar akan membandingkan mana yang lebih sejahtera: menjadi bagian dari Indonesia atau terpisah sama sekali. Filep menyimpulkan bahwa program otonomi justru menghancurkan psikologi orang-orang Papua secara sistematis. Di tingkat elite hingga lapisan paling bawah (Karma 2014:133).

Hemat saya seakan dengan pemberian Otonomi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) bukan untuk mengurangi atau mengatasi persoalan kemanusian di Tanah Papua, namun justru menambahkan, membangkitkan kembali trauma masa lalu sehingga konfilik masih terus bertumbuh subur. karena dengan melihat realita bahwa setiap kebijakan yang mau diambil oleh pemerintah daerah terus saja dibatasi oleh atasan (Jakarta). Dengan ini kita melihat bahwa Otonomi Khusus tidak diberikan secara utuh, atau tidak dengan sepenuhnya, dalam artian bahwa mereka sendiri masih memegang kepala.

Pemberian Otsus ini dilihat sebagai suatu jembatan untuk mereka bisa menghabisi alam ciptaan Papua yang ada. Karena dilihat bahwa mereka tidak mencintai bangs ras melanesia, mereka lebih mencintai alam Papua yang ada untuk menikmati dan memiliki dan memang realitas seperti demikian.
HAM Sebagai Dasar Dalam Mengupayakan Dialog
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (UU No. 39/1999, tentang HAM). Negara Republik Indonesia telah mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati (Kossay 2015:44). Namun realita yang terjadi dalam keseharian hidup rakyat Papua selalu dihantui dengan dinamika kekerasan dan konfilik yang berujang pada pelanggaran HAM.

Dengan melihat, mengalami banyaknya pelangggaran HAM yang kini masih tersubur di Tanah Papua. Maka, Allah sendiri sebagai kasih tentu memiliki rencana dan misiNya untuk semua manusia. Allah sebagai kasih bertindak hendak menyelamatkan manusia yang ia kasihi melalui orang-orang pilihannya. Berdasar pada kasih inilah Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebay (alm) tergerak hati untuk bersuara sebagai nabi, imam dan raja ditengah hiruk-piuk konfilik di atas tanah Papua ini melalui jalan perdamaian without non violence.
Pater Neles menyadari dirinya sebagai Sang pembuka jalan (Kebadabi) serta mengayati panggilannya sebagi imam, nabi dan raja dan menunjukkan keprihatinannya terhadap manusia di tanah Papua. Sebagai putra asli Papua, kondisi ini menjadi pendorong untuk membuka suara kasih; hendak menegakan hukum cinta kasih Tuhan di atas tanah Papua.

Oleh karenanya dialog hadir sebagai jembatan dan jalan satu-satuhnya menuju harapan keselamatan manusia dan di sana ada kasih dan pengampunan, cinta dan damai, sukacita, keadilan antra kedua belah pihak (NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati). Kata “mati” pada ideologi kedua kubu ini sangat berkonotasi negatif. Keduanya secara radikal mempertahankan kebenaran masing-masing, tanpa memikirkan yang lain sehingga pada akhirnya juga mengorbankan orang lain, tanpa mempertimbangakan nilai-nilai keadilan.
Senada dengan Pastor Neles, Paskalis Kossay (2015) menegaskan bahwa sudah banyak konsep dan kerangka acuan perdamaian yang diusulkan oleh berbagai pihak. Tinggal kemauan politik dari pemerintah untuk segera meresponnya. Karena tidak cukup diambil kebijakan baru untuk perdamaian secara tiba-tiba, tetapi harus diletakan pada niat tulus dengan landas kajian yang sistematis dan komprhensif dengan pola dialogis, komunikatif, dan menemukan akar masalah sesungguhnya barulah bisa menyusun strategi mengembangkan kerangka konsep perdamaian yang diinginkan bersama


Ada empat indikator acuan yang mesti menjadi patokan bagi semua aktor sebelum dilaksanakannya dialog: menumbuhkan keinginan tiap warga untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran dan menanamkan sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdian tiap orang pada kepentingan masyarakat. Mekanisme perdamaian masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat partisipatif dari semua pihak yang mencintai terciptanya kedamaian di Tanah Papua.


Penulis adalah Mahasiswa STFT “fajar timur” dan Anggota Aplim Apom Research Group

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *