Oleh:Tuan Victor Yeimo Juru Bicara KNPB Internasional KNPB Pusat

Kalau bangsa Papua hanya tersisa 2,5 jt penduduk, sementara PNG sudah 8,2 jt penduduk diatas pulau yang berbagi sama luasnya, maka itulah rasisme; yakni kejahatan genosida, ethnosida dan ekosida berdasarkan paradigma rasial.

Bukan ucapan rasis yang saya takutkan, tetapi tindakan/praktek rasial yang melembaga dalam struktur kolonialisme Indonesia di West Papua. Misalnya, Wiranto ke Jayapura perkuat ormas Barisan Nusantara yang menyerang warga Papua di Kamkey, Jayapura, saat aksi tolak rasis di seluruh West Papua.

Di Wamena, guru kelas SMU yang rasis tidak ditindak Polisi, akhirnya memicu protes damai siswa SMU tetapi diberondong peluru TNI/Polri, menyebabkan kerusuhan. Kapolri Tito Karnavian menuduh ULMWP dan KNPB dibalik kerusuhan itu. Menyebabkan petinggi KNPB dan ULMWP ditangkap hingga saat ini.

Tuduhan pada KNPB dan ULMWP ini menggunakan paradigma rasis; menganggap orang Papua yang rusuh itu tidak memiliki kesadaran sendiri. Hanya dianggap “suruan” KNPB dan ULMWP; menganggap orang Papua tidak akan memberontak ketika mendapat ujaran rasis. Orang Papua dianggap buta informasih tehnologi, yang tidak punya rasio dan naluri untuk sadar dan memberontak.

Kasus rasis Minneapolis di Amerika Serikat saat ini adalah contoh nyata; bahwa rasisme, dalam peradaban IT yang maju, memukul nurani kemanusiaan siapapun. Tanpa diorganisir, diprovokasi, dihasut, atau tanpa aktor intelektual, siapapun turun jalan bakar (hancur-hancuran) melawan rasis, persis West Papua pada Agustus-September 2019 lalu.

Polisi AS yang rasis itu mewakili paradikma struktural imperialisme yang rasis. Dilegalkan oleh ilmuan sosio-bilogis AS; yang menggolongkan kecerdasan seseorang melalui ciri genotip dan fenotip (antara gen dan warna kulit); menganggap gen kulit putih lebih cerdas, maju, manusiawi dari kulit hitam; ini menyebabkan segregasi, fetisisme atau komodifikasi rasial.

Itu sama persis dengan prasangka kolonialisme Indonesia di West Papua dibawa penetrasi modal kapitalis, militer, dan migrasi pendatang. Semua sektor produktif diambil alih, dilindungi warga pendatang negara kolonial; terjadi akumulasi primitif (mematikan corak produksi tradisional) untuk akumulasi kapitalis-birokrat, yakni segelintir penguasa Jakarta. Alasanya klise, “demi mendongkrak kejahteraan Papua”.

Jadi prasangka rasial itu jugalah yang mendasari kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Cap Papua primitif, pemabuk, monyet, pemalas, pengacau, dsb., sehingga pantas dikuasai, dijajah, dimusnahkan. Pernah anggota Polisi introgasi anggota KNPB yang berasal dari pesisir Papua di Polresta Jayapura katakan, “ko orang Pante baru kenapa ikut-ikut bicara Papua Merdeka?”

Dikotomi rasial itu tertanam begitu kuat dalam otak penguasa penjajah. Padahal, mereka tidak akan pernah jawab, “kenapa orang asli Port Numbay hanya tersisa 4% dari keseluruhan penduduk saat ini di Port Numbay”. Penjajah hanya peralat wakil 4% seperti rombongan Abisay Rollo ketemu Jokowi untuk tutupi aksi tolak rasisme di West Papua. Rasial menjadi komoditas politik dan ekonomi kolonial.

Kejahatan terhadap ras harus dilawan oleh perjungan semua manusia tanpa batas rasial. Penjajahan berbasis rasial terhadap orang Papua harus dilawan dengan memperjuangkan hak demokratik bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri; itu solusi untuk menyelamatkan 2,5 jt orang asli Papua yang terancam punah. Agar dalam kemerdekaan politiknya, orang Papua dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembebasan nasional dan dunia.

Semangat membebaskan bangsa Papua itulah yang membuat Surya Anta, Veronica Koman, dan banyak kawan-kawan dari negara penjajah yang rela dipukul, diteror, diburuh dan dipenjara oleh penjajah Indonesia. Sikap rasis aparat negara di AS, itulah yang dilawan semua ras manusia di dunia. Sikap rasis hukum Indonesia mengadili korban rasis orang Papua saat ini harus dilawan oleh semua manusia.

Warna tra pernah salah!

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *