Oleh Otis Tabuni,

“Kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, diskriminasi Hukum, runtuhnya Kesetaraan, ketidakadilan,
rusaknya Multikultur, Diskriminasi Ras Dan Etnis dan Diskriminasi Rasial merupakan suatu tatanan Sebagai hasil konstruksi Sosial oleh akal sehat Manusia”. (Otis Tabuni)

Sebelum memberikan sedikit pandangan Penulis Soal Putusan Pengadilan 17 Tahun Penjara Yang Dijatuhkan Kepada Tuan Buchtar Tabuni, penulis memohon kepada semua pihak untuk memberikan tanggapan dan komentar Yang Dapat memberikan perbaikan atas artikel singkat ini.

Atas nama Kemanusiaan, Maka Hukum tidak bisa hanya melihat secara legalistik dan konsep Teori positivisme yang dihajarkan oleh Hans Kelsen. Perlu adanya keadilann yang hakiki dan Beradab sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi sebagai konstitusi HAM. Oleh karena itu, analisis hukum perlu dilakukan sebagai bentuk kesamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum tanpa adanya Diskriminasi Hukum.

Berdasarkan pandangan oleh Donald Black, ada beberapa dimensi yang diambil oleh penegak hukum dalam masyarakat. Dimensi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;

  1. Dimensi Vertikal
  2. Dimensi Horizontal
  3. Dimensi kebudayaan
  4. Dimensi berdasarkan struktur organisasi

Dari beberapa dimensinya diatas, penulis memilih Dimensi Vertikal sebagai upaya penguasa untuk intervensi hukum oleh pihak lainnya.
Menurutnya, jika dilihat dari dimensi vertikal, maka Hukum bervariasi secara langsung dengan stratifikasi sebagai jarak yang diambil oleh penguasa. Dalam artian bahwa secara tersirat, Hukum berperilaku atas nama korban yang merupakan seorang individu, kelompok, organisasi, atau negara itu sendiri. “Arah di mana hukum diterapkan adalah berlawanan dengan arah kejahatan itu sendiri”. Jadi jika kejahatan itu “bergerak” ke atas hukum akan bergerak ke arah yang berlawanan, ke bawah. Oleh karenanya, dihukum lebih untuk mendapatkan hukuman lebih lama karena arah hukumnya ke bawah.

Perspektif Sosiologi hukum,

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang
bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum dengan memberi pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, apa sebab-sebabnya? faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Sehingga dalam perakteknya membutuhkan uji keaslian empiris (Emprical Validity) dari sesuatu pernyataan hukum.

Jika suatu proses hukum itu dipengaruhi oleh Aspek morfologi, maka penulis sangat yakin bahwa putusannya sangat membuat publik kaget. Karena aspek ini merupakan salah satu aspek variable yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di dalam kehidupan sosial. Dari aspek ini kemudian muncul yang namanya Intervensi hukum. Intervensi Sebagai upaya campur
tangan pihak internal lembaga penegak hukum, oleh pihak lain agar kemauan mereka terlaksana dalam keputusan sidang putusan.

Perspektif Teori Diskriminasi Hukum

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan atau perlakuan yang tidak adil terhadap perorangan. Secara teoritis, diskriminasi
dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan,
memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan
mengasimilasi kelompok lain.
Diskriminasi lahir dari prasangka buruk dan itu merupakan tindakan bodoh.

Bentuk diskriminasi yang dihadapi saat ini adalah diskriminasi tidak langsung.
Diskriminasi tidak langsung adalah penciptaan kebijakan-
kebijakan oleh penguasa Berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya kemudian dijadikan sebagai alat dan peraktek dalam kebijakan hukum tertentu dan hasilnya menjustifikasi ketidakadilan Hukum diakui sebagai suatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pandangan Hukum Kodrati

Menurut Thomas Aquinas (dalam Denny, 2013: 7) hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui
penalaran manusia. Masing-masing orang dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang (apapun status dan latar belakang) juga tunduk pada otoritas Tuhan. Semua manusia dianugerahi
identitas individual yang unik oleh Tuhan, yang terpisah dari negara.
Sementara menurut Rousseau, hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai satu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan ada
pda warga negara sebagai satu kesatuan, yang dapat diidentifikasi melalui
kehendak umum.

Analisis
Buchtar Tabuni adalah seorang Pejuang Keadilan atas kemanusiaan bagi Papua. Persoalan Papua ini telah diketahui oleh dunia dan rakyat Nusantara sehingga bentuk perjuangan melalui gerakan sipil kota bagi Sang pendiri KNPB dan Konseptor lahirnya ULMWP dijatuhkan Pidana 17 tahun merupakan bentuk politisasi dengan manfaatkan aksi Rasisme.

Soal Rasisme Surabaya dan Malang tahun 2019 tidak ada kait mengkait dengan Buchtar Tabuni Karena Ia sadar bahwa tindakan rasisme dan Diskriminasi terhadap masyarakat Papua bukan hal baru. Bagi para pejuang keadilan di Papua sangat memahami bahwa Diskriminasi dan Rasisme Papua telah berlangsung sejak proses integrasi politik bangsa hingga saat ini. Pepera 1969 didiskriminasi dan Rasis, proses Integrasi Politik didiskriminasi & Rasis, peraktek Pemerintahan di Papua merupakan hasil Diskriminasi melalui manipulasi Politik dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perkatek Rasisme terus Subuh subur.

Aksi protes penolakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang berdampak pada seantero tanah Papua dan aksi bergantian secara berturut-turut berlangsung dari Sorong- Merauke bahkan di luar negeri. Rakyat Papua dan termasuk tuan Buchtar Tabuni adalah Korban Rasisme dan pelakunya telah diketahui umum ( Tri Susanti) Oknum aparat TNI dan Ibu di Surabaya merupakan oknum/ pelaku yang negara harus hukum mereka.

Pertanyaannya, mengapa korban Rasisme kok ditangkap, diproses, diadili dan dihukum hingga 17 tahun Penjara?

Bukannya aksi protes atas Rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang itu terjadi secara spontan? Bahkan wilayah dan manusia-manusia yang menjadi basis NKRI harga mati saja bergerak untuk berdemonstrasi hingga berteriak Papua Merdeka??

Kembali ke Teori Diskriminasi Hukum

padangan Donald Black, maka arah dimana peraktek hukumnya adalah berlawanan dengan kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu, secara hukum, aktor utama yang seharusnya diputus penjara seumur hidup adalah oknum sebagai aktor yang mengeluarkan kata-kata Rasisme di depan asrama Kalasan Surabaya. Kenapa penulis sebut dihukum seumur hidup? Karena dampaknya meluas, korban nyawa dan harta benda hingga pasilitas umum senilai triliunan rupiah telah hancur neram. Bahkan pendidikan pun jadi korban atas keputusan eksodus yang diambil oleh Mahasiswa Papua sebagai bentuk protes kepada negara.

Bagaimana muatan delik materil hukum sebenarnya terhadap tuan Buchtar Tabuni Sehingga dianggap Sebagai otak dibalik aksi protes yang dianggap oleh penguasa dengan sebutan aktor perusuh aksi!. Para pejuang keadilan ditanah Papua sesungguhnya bukanlah konseptor dan aktor perusuh aksi protes atas Rasisme tahun 2019.

Jika aksi rasisme secara spontan ini dianggap sebagai landasan hukum yang memiliki muatan delik materiil hukum, bagi penulis itu sesuatu yang tidak benar.

Secara subjektif

Secara subjektif, tidak ada unsur yang melekat kepada Buchtar Tabuni karena ia bukan merupakan pelaku Rasisme tetapi Dia adalah Korban Rasisme. Bagi Penulis, Ia tidak terbukti adanya berbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak memiliki dasar pembenar.

Secara objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar dari pelaku sehingga penangkapan, penahanan dan proses hingga penjatuhan hukum kepada B.T tidak ada kaitannya. Seperti halnya, kausalitas yang dapat mengkaitkan dengan aksi protes rasisme di Papua secara menyeluruh.

Berbicara soal delik Makar, Bagi Penulis delik Makar sesungguhnya Ancaman kejahatan terhadap keamanan negara dengan tekanan pada pembunuhan terhadap kepala negara,
konteks KUHP, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Singkat cerita, makar adalah niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP.

Sementara pasal 104 yang mengatur soal makar ini sesungguhnya ada tiga hal penting.

  1. Melakukan makar dengan niat membunuh Presiden
  2. Merampas kemerdekaan
    3.Mmenjadikan tidak cakap memerintah Presiden atau Wakil Presiden

Sementara tidak ada frasa pemisahan diri dari pemerintahan yang berkualitas.

Oleh sebab itu, kegaduhan negara, Ancaman keamanan negara, munculnya aksi protes rasisme dengan menyuarakan referendum dan lainnya Merupakan dampak dari aktor/ Oknum Rasisme Orang Jawa Timur ( Surabaya) atas nama TRI SUSANTI yang harusnya lahirkan kegaduhan dan kegelisahan negara atas perbuatannya dengan Rasis sehingga reaksinya orang Papua protes dengan demo damai.

Penulis menduganya, Buchtar Tabuni dan rekan- rekannya masuk dalam setingan pihak ketiga yang menyebutkan mereka sebagai pemimpin pro Papua mereka, mereka sangat populer dikalangan masyarakat Papua dan momentum Rasisme adalah pejuang menangkap dan memenjarakan mereka dengan manipulasi peraktek hukum yang Diskriminatif.

Kesimpulan

  1. Buchtar Tabuni dkk adalah korban Rasisme
  2. Putusan pengadilan Negeri Kalimantan Timur merupakan putusan yang diskriminatif
  3. Proses penangkapan, penahanan dan Putusan merupakan kriminalisasi dengan tunduhan aksi protes rasisme adalah otak mereka.
  4. Aksi demonstrasi rakyat Papua bulan Agustus – September 2019 merupakan aksi spontan dan bentuk protes keras kepada negara agar aktornya dihukum secara seadil-adilnya
  5. Putusannya segera ditinjau kembali dan bebas demi hukum karena sesungguhnya Buchtar Tabuni dan dkk merupakan korban rasisme, bukan pelaku Rasisme

Semoga bermanfaat

Otis Tabuni

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *