Olen Victor Yeimo (Jubir Internasional KNPB)

Sudah pasti Presiden Jokowi dan Menkominfo Johnny G. Plate tidak akan meminta maaf kepada rakyat Papua setelah divonis bersalah oleh PTUN atas pelanggaran pemblokiran internet di Papua saat aksi tolak rasis pada Agustus dan September 2019.

Watak rasis, totaliter, fasis yang ada dalam otak penguasa di Jakarta itu tidak akan tunduk pada putusan hukum PTUN. Bakal ada pembenaran diri, sebab mereka memang elit pengendali hukum yang kebal hukum. Toh, Polisi Jaksa Hakim saja diperintah Jakarta untuk vonis 17 tahun kepada Buchtar Tabuni,cs di Balikpapan.

Itulah bukti rasisme yang sistemik dan terstruktur. Semua perangkat NKRI ini dikerahkan untuk hantam orang Papua dari semua sisi. Bukti bahwa orang Papua sudah dianggap bukan subjek hukum dalam negara Indonesia yang pantas mendapat keadilan; orang Papua hanya pantas dipenjara, diburuh dan dibunuh.

Jadi akankah Presiden dan Menkoinfo meminta maaf terbuka kepada rakyat Papua? Jangankan minta maaf membayar denda perkara Rp. 457.000 saja tidak akan mau. Lantas, apakah kami rakyat West Papua menuntut maaf dari Presiden dan Menteri negara penjajah? Tentu tidak.

Satu kata maaf tidak akan merubah penderitaan bangsa Papua. Kata maaf tidak membersihkan penyakit rasis yang ada dalam warga negara Indonesia. Kata maaf tidak akan menghentikan pendropan TNI/Polri ke Papua. Kata maaf tidak akan hentikan eksploitasi SDA di Papua. Singkatnya, kata maaf tidak akan membebaskan bangsa Papua dari penindasan.

Maka, segeralah meminta maaf, bebaskan Tapol korban rasisme, dan penuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Lalu, kami akan memaafkan segala kejahatanmu. Ayolah!

Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan !

Hormat kami!

Victor F. Yeimo

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *