Jayapura,Suara Mee-Mahasiswa pegunungan bintang menegaskan bahwa hukum indoneisa adalah rasis terhadap orang papua.

Hal tersebut terlihat jelas pada putusan 7 tapol korban rasisme di pengadilan negeri balik papan di mana mereka di tuntut dengan tuntutan yang tidak masuk di akal oleh jaksa penuntut umum(JPU) kepada terdakwa yang nyatanya mereka bagian dari korban rasisme berbeda di bandingkan dengan pelaku rasisme.

Hal itu di tegaskan Frans Wasini salah satu Mahasiswa saat mengelar jumpa pers di Asrama pegunungan bintang buper waena Rabu ,(10/6/2020) siang.

Wasini mengatakan 7 tapol papua semenjak di tahan pada tahun 2019,menjalani proses hukum sampai saat ini tahun 2020 tidak terlihat titik terang untuk membebaskan ke 7 tapol papua di Kalimantan timur,dengan tegas kami meminta kepada jaksa penuntut umum lakukan hukum secara adil sebab setiap manusia memiliki hak yang sama untuk meraskan keadilan itu,”tegasnya

“Dengan melihat hukum yang tidak adil ini maka mahasiswa pegunungan bintang menyatakan sikap kepada presiden Indonesia joko widodo segera membebaskan semua tahanan politik korban rasisme di Indonesia tanpa syarat,”tegasnya.

Mahasiswa dengan tegas menolak upaya kriminalisasi terhadap tapol korban rasisme dengan stigma makar sehinga menggiring mereka ke pidana hukum yang berat ,“katanya.

Kami juga menilai bahwa tuntutan yang berikan terhadap 7 tapol terdakwa dalam tuntutan 5-17 tahun penjarah merupakan bentuk diskriminasi terhadap 7 tapol karena tidak sesuai fakta persidangan yang terjadi di balik papan.

Jika pernyataan sikap kami tidak di indahkan,maka mahasiswa bersama seluruh rakyat papua siap gelar aksi besar besaran di Tanah Papua untuk meminta kepada negera Indonesia untuk di berlakukan hukum secara adil,dan membebaskan 7 tapol papua tanpa syarat sebab mereka adalah korban rasisme,”tutupnya.

Reporter :Benedict Agapa/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *