Tampak Pemimpin lintas agama Se Provinsi Papua, melakukan jumpa pers, meyeruhkan peryataan moral terhadapa proses hukum tuju terdakwa dalam persidangan di Pengadilan negeri balik papan di Kantor Sekertariat Bersama, APO Kota Jayapura, Jumat, (12/6).

Jayapura Suara Mee – Pemimpin lintas agama Se Provinsi Papua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membebaskan 7 terdakwa Buktar Cs agar dibebaskan tanpa syarat.

hal ini dikatakana para tokoh anagama dalam meyeruhkan peryataan moral terhadapa proses hukum tuju terdakwa dalam persidangan di Pengadilan negeri balik papan.

Turut serta hadir dan menandatangani peryataan itu, Ketua Umum PGGP Papua Pendeta Lipiyus Biniluk M.Th, Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu M.Th, Presiden GIDI Dorman Wandikbo, Presiden Gereja Baptis Papua, Pendeta Dr. Socrates Sofya Yoman, Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Dr Benny Giay, Ketua Persekutuan Gereja – Gereja se Kota Jayapura(PGGS). Yan Pieth Wambrauw M.Th, Ketua Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia Pendeta Hiskia Rollo S.Th., MM. Ketua Satu Sinode Gereja Pantekosta di Papua (GPDP) Pendeta Ferry Y Ayomi S.Th, Ketua MUI Papua K.H Saiful Islam Al Payage, Ketua BPD GBI Wilayah Papua, Pendeta Yohanes Sumiran M.Th, Ketua Sinode GKO Papua, Pendeta Jalahan Sianturi M.Th, Ketua PGLII Wilayah Papua, Pendeta Kornelius Sutriyono M.Th, Ketua API Kota Jayapura, Pendeta Jerry Rahakbauw M.Th, Wakil Ketua Persatuan Umat Budah Indonesia Papua, Ponco Sampoerna Winata, Ketua Sinode GKKK Papua, Pendeta Yeremia Suebu M.Div, Ketua Asosiasi Pendeta Se Indonesia API Papua, Pendeta Jimmy Koirewoa S.Th dan Ketua Wilayah GKN Papua, Pendeta George Sorontou M.Th, Sekertaris Gereja GPDP Pendeta Mathab Ayorbaba M.Th, Ketua Gereja Patekosta Haleluya Indonesia/GPHI, Ketua Sinode Gereja Betel Papua di Tanah Papua, Yones N Arobaya, SE.,MM

Mewakili Lintas Agama Se Papua Ketua MUI Papua K.H Saiful Islam Al Payage dalam membacakan peryataan itu, Ia mengatakan Presiden Republik Indonesia Jokowidodo Sebagai Pimpinan Lintas Agama Se-Papua, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kepedulian yang tinggi bagi kami di Provinsi Papua. belum pernah ada yang mempunyal hati dan kerja nyata untuk Papua seperti Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko widodo nemun sayangnya, pembangunan intrastruktur hanya membuka isolasi antar daerah tetapi hati dan kehidupan masyarakat asli Papua belum tersentuh.

“Kami pun berterima kasih atas kebijaksanaan Bapak Presiden Republik Indonesia sehingga OTSUS telah berjalan dan sebentar lagi akan berakhir. OTSUS yang sebentar lagi akan berakhir inl, masih menyisakan berbagai problem yang di dalamnya termasuk persoalan hukum. Persoalan ini tentu meninggalkan luka dan kekecewaan dibatin
orang Papua. Saat ini, berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terjadi di tanah Papua ternyata tidak pernah dapat terselesaikan, sebagai contoh; kasus Wasior, Wamena, Paniai, Nduga dan Surabaya belum mendapatkan kejelasan dan keadilan secara hukum,” katanya di Kantor Sekertariat Bersama, APO Kota Jayapura, Jumat, (12/6).

Ia mengatakan selama ini dalam persidangan di pengadilan, berbagai keputusan hukum tidak berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Fakta-fakta hukum yang terbukti di pengadilan tidak dihormati dan keputusan hakim lebih banyak berpihak kepada kebijakan pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki modal.

“Fakta dilapangan, kasus ujaran kebencian dan tindakan rasis yang justru terjadi diluar
tanah Papua yang ditujukan kepada para mahasiswa Papua, namun faktanya pelaku ujaran rasis dihukum sangat rendah sedangkan mereka yang menolak perlakuan rasis justru dihuku berat. Hal seperti ini dikhawatirkan akan menghasilkan gejolak yang lebih besar ditengan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagal pimpinan lintas agama kami menyatakann menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dengan tegas menolak berbagal bentuk ketidakadilan dan rasisme. Menurut kami, manusia dalam eksistensinya dihadapan TUHAN dan Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang setara dalam hak, kewajiban, harkat dan martabat. Semua umat manusia
memiliki nilal yang sama sebagai makhluk ciptakan TUHAN yang setara, mulia dan tidak ada perbedaan,” katanya.

Dikatakan berawal dari kasus rasisme di Surabaya yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Semarang pada tanggal 15-17 Agustus 2019 oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI dan Forum Komunikasi Putra – Putri Purnawirawan TNI (FKKPI) telah memicu aksi protes anti
rasisme oleh masyarakat Papua dan berbagai kelompok yang bersolidaritas di seluruh Tanah Papua dan di seluruh Indonesia sejak tanggal 19 Agustus hingga awal September 2019.

” Persoalan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua telah menciderai kehidupan berbangsa dan benegara sehingga Negara harus serius dalam menyelesaikan persoalan rasisme ini. Menurut pengamatan kami sebagai pemimpin umat beragama yang harus berdiri secara obyektif, independent dan dalam kapasitas menyuarakan keadilan dan
kebenaran; bahwa ke – 7 (tujuh) terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri
Balikpapan perlakuan rasis. Tetapi dalam dakwaan dan tuntutan di persidangan sangatlah jauh berbeda dengan data dan fakta dilapangan. Mereka korban rasisme tetapi justru dituduh melakukan gerakan makar mereka murni melakukan demonstrasi karena menolak rasis,” katanya.

Dikatakam tokoh agama di papua mengamati bahwa proses hukum terhadap ke
persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan – Kalimantan Timur tidaklah prosedural
mulai dari penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan yang terjadi sejak proses penangkapan dan pemeriksaan yang tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemindahan para terdakwa yang dilakukan diluar Papua dimana tidak sesuai
dengan tempat terjadinya peristiwa dan tanpa memberitahukan kepada keluarga serta penasihat hukumnya.

” Pemindahan ini jelas membuat Jarak antara tempat kejadian perkara sehingga keluarga terdakwa juga semakin Jauh sehingga konsekuensinya berdampak bagi tidak terdapatnya akses bagi keluarga terdakwa lainya dan seluruh rakyat Papua untuk melihat persidangan secara terbuka. Walaupun secara hukum persidangan harus di lakukan secara terbuka 7 (tujuh) terdakwa dalam dan Proses hukum ini juga bertambah sulit dengan situasi Pandemi Covid-19 sehingga membuat persidangan dilakukan secara online terhitung mulal awal bulan April 2020. Persidangan secara online ini membuat proses pembuktian tidak dapat dilakukan secara optimal dan obvektif, mulal dari sinyal terganggu, waktu yang tidak tepat,” katanya.

Selain itu, masyarakat umum yang tidak dapat mengakses persidangan secara terbuka- tentu
melanggar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta terbuka untuk umum.

“Tidak masuk akal Karna jauh dari fakta persidangan. Saksi yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum 6 (enam diantaranya adalah angota kepolisian daerah Papua dan (satu) dari Kesbangpol Provinsi Papua. Saksi-saksi dari kepolistan bukan merupakan

“Kami melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa sangat tidak masuk akal karena jauh dari fakta persidangan..saksi yang menjelaskan fakta fakta sebagaimana tuduhan makar, melainkan saksi yang melakukan pemataian dan pengamanan terhadap aksi demo anti rasisme
tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019. Sedangkan sakst dari Kesbangpol sama
sekali tidak mengetahut terdakwa dan dugaan perkara yang dilakukan termasuk tidak
mengetahul organisasi mereka terdaftar di Kesbangpol atau tidak karena pendaftaran
di Kesbangpol bukan merupakan kewajiban tetapi sukarela. Disamping itu, tiga ahl
yang diajukan laksa Penuntut Umum yakni ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli HTN
keterangannya tidak mempunyai korelasi dugaan perbuatan makar yang dilakukan
oleh terdakwa. Disamping Itu, Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghadirkan ahli pidana untuk mendukung pembuktiannya terhadap dakwaan tersebut.

Lajudnya, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya memutar video demo anti rasisme dan sama sekali tidak ditunjukkan barang bukti yang mendukung pembuktiannya bahwa terdakwa melakukan makar. Terdakwa melaluil penasihat hukum dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) saksi fakta dan lima ahli yang terdiri dari ahli HTN, Ahl Pidana, Ahli Filsafat Hukum.

“Ahli Politik dan Resolusi Konflik, Ahli Rasisme. Dari pengamatan kami berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan saksi fakta bahwa terdakwa Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok, Irwanus Uropmabin dan Agus Kossay bukan melakukan makar tetapi Ikut dalam aksi demo anti rasisme di Jayapura sebagal reaksi atas tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019. Sedangkan Buchtar Tabuni dan Steven Itlay sama sekali tidak terlibat dalam demo anti rasisme, maupun pertemuan kaitan dengan gerakan Papua Merdeka,” katanya.

Ahli juga menjelaskan bahwa demo menentang rasisme adalah merupakan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Sipol, UUD 1945, UU HAM dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Untuk itu agama sebagai wadah untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung
tinggi nilai-nilai keadilan di negara ini meminta agar negara hadir dan berperan serius untuk menyelesaikan masalah rasisme serta menegakkan hukum secara adil dan bermartabat

” Apabila suara keagamaan tidak disampaikan kami kuatir sekali bangsa ini kedepan gejolak sehingga sangat berbahaya karena memicu disintegrasi akan mengalami bangsa serta hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Terhadap realitas dan kondistitersebut, kaml PARA PEMIMPIN UMAT BERAGAM SE-PAPUA meminta Presiden Republik Indonesia untuk serius menyelesaikan masalah
rasisme di Papua. Kami meiyampaikan hal ini guna membantu pemerintah agar terjadi
stabilitas politik dan kestmanan Jangka panjang secara khusus di Papua dan Indonesia,” katanya.

pada umumnya Lanjut Payage pemimpin umat beragama yang selalu berdampingan dengan umat maka jika Rasisme kalau dibiarkan akan sangat berbahaya.

“Kami meminta agar proses hukum terhadap ke-7 (tujuh) terdakwa yang sedang menjalani
persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan- Kalimantan Timur dilakukan secara lebih
adil. Kasus berawal dari rasisme di Surabaya dan bukan makar. Negara harus bisa
membedakan antara gerakan makar dan reaksi terhadap rasisme,” katanya.

Lebih lanjud, ditengah situasi Pandemic Covid-19 dan situasi politik kedepan, pada 7 tahun yang dapat dibebaskan tanpa syarat karena mereka korban rasis.

” kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar terdakwa di bebaskan tanpa syarat dan kami minta agar putusan yang dibacakan oleh yang mulia Majelis Hakim mencerminkan proses hukum yang tidak rasis dan hakim harus menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa masih ada keadilan bagi rakyat Papua dalam proses hukum di negara ini seperti yang ermaktub dalam UU RI dan Peraturan Pemerintah RI No. 40 dan 56 tentang pengawasan dan penghapusan diskriminasi, ras dan etnis tahun 2011-2012.syarat,” Tegasnya.

Reporter :Admin

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *