Mahasiswa Meepago Usai Rapat Tuntut Kejaksaan
PU dan para penegak hukum Bebaskan 7 Korban Rasisme di Balikpapan Kaltim(Benedict Agapa)

Jayapura,Suara Mee-Solidaritas mahasiswa anti rasisme meepago(Nabire,Dogiyai,Deiyai,Paniai,Intan jaya) di kota study jayapura ,sangat tidak menerima keputusan jaksa penuntut umum (jpu) papua terhadap 7 tahanan korban rasisme papua di balikpapan kalimantan timur, dituntut 5-17 tahun penjara sedangkan pelaku rasisme (ormas reaksioner, hanya di tuntut 7 bulan dan oknum aparat militer yang mengucapkan ujaran rasis terhadap mahasiswa papua tidak di tindak, sama sekali

Direktur eksekutif yayasan keadilan dan keutuhan manusia papua theo hesegem kepada
reporter tirto, minggu 7/6/2020. “ pelaku rasisme di tuntut minim, tetapi pemrotes rasisme
dituntut 5-17 tahun”. Tambahnya”direktur lembaga bantuan hukum papua emanuel gobay
mengatakan ini adalah bentuk “ketidakadilan dan diskriminasih dari aparat penegak hukum.
Dan itu melanggar surat edaran jaksa agung tentang pedoman penyusunan tuntutan yang
menyebutkan jangan ada disparitas tuntutan.”Dilansir dari tirto: rasisme di indonesia terlihat lewat putusan
putusan pengadilan.

Pasal tindak pidana makar yang di kenakan kepada terdakwa buchktar tabuni, stevanus itlay, alexander gobay, hengky hilapok, agus kossay, fery kombo, dan irwanus uropmabin dalam kasus dengan nomor register perkara no. 30/pis.b/2020/pn bpp, no.31/pid.b/2020/pn bpp, no. 32/pid.b/2020/pn bpp, no. 33/pid.b/2020/pn bpp, no. 34/pid.b/2020/pn bpp, no. 35/pid.b/2020/pn bpp no. 36/pid.b/2020/pn bpp. Bukanlah merupakan hal yang tepat.

Hal ini dikarenakan dalam menangani terutama perkara yang diduga suatu tindak pidana makar, aparat penegak hukum masih cenderung dilandasi oleh bias rasial. Selain itu segala perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa dalam aksi demonstrasi jayapura papua bukanlah merupakan suatu bentuk tindak makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain sebagaimana di atur dalam pasal 106 kuhp karena bukan merupakan suatu bentuk serangan atau perbuatan yang menimbulkan konsekuensi logis dengan tujuan untuk membuat seluruhnya atau sebagian jatu ke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisakan sebagian wilayah negara dari yang lain.

Selain itu tuntutan akan referendum yang di lakukan oleh para terdakwa, sudah sesuai dengan praktik ketatanegaraan dan juga sesuai dengan prinsip hukum internasional. Sehingga segalah tindakan para terdakwa yang dilakukan dalam aksi merupakan suatu bentuk ekspresi politik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang keberadaannya di jamin oleh uud 1945 dan instrumen ham internasional lainnya.

Ekspresi politik yang sah harus di lindunggi oleh negara dan segalah bentuk pembatasan terhadapnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa dengan demikian, perbuatan agus kossay, alexander gobay, buchktar tabuni, fery kombo, hengky hilapok, irwanus uropmabin, dan stevanus itlay merupakan suatu bentuk tindakan yang di lakukan untuk menyampaikan suatu ekspresi politiknya sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang di lindungi dan tidak dapat di pidana dengan makar sehingga ke-7 korban rasisme harus dinyatakan tidak terbukti melakuakan perbuatan makar sebagaimana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum (jpu) dan di bebaskan dari segala tuntutan hukum. (Dilansir dari: bem ui-bem fh ui, bebaskan belenggu suara papua, amicus curiae).

Tindak pidana pasal makar di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana kuhp dalam bab i buku ke-ii wetboek van strafrecht(wv s), ketentuan mengenai makar ini termasuk ke dalam beberapa pasal di dalam buku ke-ii kuhp, yaitu pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 139a, pasal 139b, dan pasal 140. Pasal-pasal tersebut mengolongkan jenis makar ke dalam tiga bentuk, yaitu makar terhadap kepala negara yang diatur dalam pasal 104 kuhp, makar untuk memasukkan indonesia dalam penguasahan asing yang di atur dalam pasal 106 kuhp, dan makar untuk mengulinghkan pemerintahan yang di atur dalam pasal 107.

 ketentuan-ketentuan mengenai makar yang tertera dalam buku ke-ii tidak dapat dibaca terpisah dengan pasal 87 kuhp, yang berbunyi; ada makar untuk di lakukan suatu perbuatan, apabilah niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti di maksud dalam pasal 53. Sehingga bedasarkan fakta lapangan tidak perna ada yang namanya rencana anarkis di demonstrasi saat aksi jilid ii jayapura papua pada tanggal 29 agustus 2019 yang terjadi sebagaimana mestinya, aksi saat itu murni dari mahasiswa dan masayarakat menuntut ketidakadilan rasial, diskriminasi rasisme terhadap mahasiswa papua di surabaya.

Buchtar tabuni saat pembelahan diri sebagai terdakwa di pengadilan negeri balikpapan kaltim pada hari selasa tanggal 9 juni 2020 melalui video live streaming di langsir dari canel suara perempuan papua, jaga keamanan di papua, saat konfrensi pers saya sampaikan hal itu dan suda muat semua, sama sekali saya mobilisasi masa, tapi bagaimana rakyat tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan, mengangu, dan juga membahayakan kerusuhan yang lebih meluas, sebenarnya niat baik untuk bagaimana menjaga kondisi keamanan di papua yang saya lakukan itu pihak kepolisihan dalam hal ini polda papua tidak menagapi hal itu, justru mereka balik menudu saya dan itu saya sanggat menyesal karena niat baik yang saya lakukan itu menjadi sia-sia pembalasan yang mereka lakukan justru balik mehukum saya seperti ini.

Yang mulia hakim juga bisa mengetahui pasal makar yang di buat oleh pihak kepolisian dan kejaksaan papua, saya mau bilang intinya bahwa kami tidak punya niat untuk melakukan anarkis dan lain sebagainya yang di tudu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan papua kepada saya dank ke-6 teman”saya sebagai korban rasisme bukan pelaku rasisme, ada empat poin penting yang di perjuangakan oleh kami rakyat papua yaitu; 1. Marginalisasi dan rasisme, 2. Pembangunan, 3. Pelanggaran ham, dan 4. Pelangaran hak politik sejarah. 4 poin ini yang selalu di tuntut makar dan saya kira ini penerapan pasal makar yang di lakukan oleh kepolisian polda papua dan jaksa pu papua adalah tidak professional.

Berdasarkan beberapa alasan diatas kami solidaritas mahasiswa meepago di jayapura. Meminta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian polda papua dan kejaksaan papua, untuk mengeluarkan, membebaskan 7 korban rasisme di balikpapan dan di seluruh indonesia, pasal makar sangat tidak sesuaia justru sudah korban malahan di jadikan sebagai korban, sehingga kami menyatakan sikap tuntut keadialan bebaskan 7 korban rasisme.

 Pernyataan Sikap

1. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum yang berasaskan pancasila, maka kami mahasiswa solidariotas anti rasiswa meepago meminta kepada penegak hukum supaya tidak menunjukan rasisme dalam hukum.

 2. Aksi rasisme di papua merupakan spontanitas yang dukung oleh masyarakat sipil dam semua elemen” yang menolak terjadinya rasisme di asrama papua di Surabaya,dengan tegas kami meminta  segera di bebaskan 7 tahanan korban rasisme

3. Kami meminta kepada presiden, kejaksaan tinggi ri, kejati papua, gubernur papua, dan aparat penegak hukum, untuk bebaskan tahanan korban rasis tanpa syarat

4. Tuntutan hukum tidak akan perna menyelesaikan masalah rasisme diskriminasi ketidakadilan di papua

5. Apabilah mereka tidak di bebaskan tanpa syarat secepat, maka rakyat papua dan non papua yang pedulii akan menindaklanjuti sesuai prosesi dan keputusan selanjudnya

Reporter :Benedict Agapa/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *