Jayapura Suara Mee-Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak awal menilai adanya ujaran rasis di surabaya oleh oknum aparat dan masyarakat Indonesia terhadap mahasiswa Papua di asrama kamasan-surabaya. Situasi dan konflik rasisme di Indonesia dan papua merupakan upaya konspirasi politik oleh elit pejabat jakarta untuk mengamankan kepentingan pribadi dan negaranya. Maka, Dampak dari itu Mahasiswa bersama Rakyat West Papua secara spontanitas melakukan aksi demo damai di seluruh Tanah Air Papua Barat dan juga Indonesia sebagai wujud penolakan ujaran rasis yang di lontarkan oleh masyarakat

Indonesia sejak 16 agustus 2019 di asrama kamasan papua – surabaya – Indonesia. Aksi demo damai Anti rasisme secara spontant dan besar-besaran terjadi di tanah air papua barat dari sorong –Almasuh sejak tanggal 18 -21 dilanjutkan 26 dan 29 agustus 2019 tanpa ada upaya konsolidasi oleh organisasi tertentu maupun oknum siapapun, melainkan terjadi aksi spontanitas masa.

Paskah terjadinya aksi masa , Komplotan elit Negara colonial Indonesia di Jakarta melalui Kapolri Sdr. Tito karnavian mengeluarkan pernyataan sepihak/sesat atas nama Negara dan memvonis, bahwa pelaku rasisme bukanlah masyarakat Indonesia yang jelas-jelas menghujat seperti yang tertangkap kamera lalu viral di seluruh media sosial, tetapi justru dituduh kepada orang Papua barat yang jelas-jelas korban dari ujaran rasisme tersebut.

Sejak penangkapan sampai hari ini, proses hukum terhadap tahana politik korban rasisme ini tidak berjalan dengan baik. Negara telah berupaya mengkiriminalisasi terhadap para penjuang kemanusiaan dan aktifis mahasiswa yang sedang bersuara menolak rasisme dan juga terhadap mereka yang menjalani proses hukum di seluruh pengadilan Indonesia. Negara Indonesia sedang berupaya mengiring pejuang dan aktifis Mahasiswa dengan tuduhan pasal makar seolah aksi demo di papua barat itu menuntut kemerdekaan papua Barat. Dan hal itu sudah terbukti bahwa, pada saat sidang putusan 7 Tapol korban rasisme di Pengadilan negeri balik papan mereka dituntut oleh jaksa penutut Umum JPU kepada terdakwa yang merasakan bagian korban Rasisme berbedan dibandingkan dengan pelaku Rasisme, karena pelaku rasisme hanya 5, 7 dan 10 bulan penjarah tetatapi korban rasisme dituntut 5, 10, 15, dan 17 tahun penjarah itu bukti bahwa, hukum indonesia itu RASIS bagi rakyat papua barat.

Dengan melihat proses hukum demikian komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat papua barat menyatakan sikap kepada pemerintah kolonial indonesia sebagai berikut:

  1. Menutut kepada Presiden Kolonial Indonesia Joko Widodo segera bebaskan semua Tahanan Politik Korban rasisme diseluruh indonesia tanpa syarat.
  2. Dengan tegas menolak upaya kriminalisasi terhadap Tapol korban rasisme dengan stikma makar dan menggiring ke pidana hukum yang berat.
  3. Dengan tegas kami sampaikan kepada Presiden Kolonial Indonesia bahwa, sesuai dengan arahan Dewan Komite HAM PBB untuk bebaskan seluruh Tahanan di belahan dunia akibat pandemik covid 19 maka, Indonesia salah satu Negara mengalami Pandemic Covid-19 sehingga segera bebaskan semua Tapol korban rasisme papua tanpa syarat.
  4. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan solidaritas masyarakat internasional mendesak indonesia agar membebaskan seluruh Tahanan politik korban rasisme.
  5. Mendesak kepada Kejaksan Tinggi Negeri Papua untuk stop diskriminasi terhadap 7 Tapol korban rasisme di Balikpapan dengan mengiring ke kasus Makar sebab mereka adalah murni korban rasisme.
  6. Kami menilai bahwa, tuntutan yang diberikan terhadap 7 Tapol terdakwa dalam tuntutan 5-17 Tahun penjara merupakan diskriminasi terhadap 7 Tapol karena tidak sesuai Fakta persidangan yang terjadi di Balikpapan.
  7. Kami dengan tegas menolak segala macam bentuk diskriminasi rasis dalam apapun.
  8. Kami mendesak kepada Presiden Kolonial Indonesia Joko widodo untuk segera mengusut tuntas pelaku Rasisme seorang oknum TNI
  9. Kami menolak Tim 100 yang telah dibentuk oleh elit-elit Papua untuk kepentingan perpanjangan Otsus, Pemekaran, dll
  10. Kami mendukung Koalisi Advokad guna mendampingi proses Hukum 7 Tapol Rasisme di Balikpapan.

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan,kami berharap kepada jaksa penuntut umum(JPU) dalam memutuskan tuntutan kepada 7 Tahanan Korban Rasisme di Kalimantan timur,harus di tuntut seadil adilnya,jangan ada rasis dalam hukum itu.dan segera di bebaskan,sebab Mereka adalah korban Rasis ,”Tegas Hosea Yeimo.

Reporter : Benedict Agapa/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *