Oleh: Damoye Nori Douw

West Papua adalah wilayah teritorial penjajahan Indonesia, banyak praktek kriminal negara terhadap Orang Asli Papua (OAP) terus masih lakukan sampai saat ini. Kasus rasisme yang terjadi pada Agustus 2019 di Surabaya dan Malang terhadap Masiswa Papua, Kini tahun 2020 kembali memanas karena adanya ketidakadilan dalam tuntutan terhadap 7 Tapol oleh Jaksa Penunut Umum (JPU) Papua.

Akibat Putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Papua tidak adil mengambil keputusan kepada 7 Tahanan Politik (Tapol) Papua korban rasisme yang sedang berada di Jeruji besi di Kalimantan Timur akhir membesarkan. Saat persidangan hukum tak berlaku dan terbukti bahwa hukum Indonesia adalah hukum rasis dan hukum Indonesia berlaku bagi pelaku. Anehnya, pelaku dituntut hanya 5 bulan sedangkan korban dampak dari rasis dituntut belasan hingga puluhan tahun penjara, pemberian hukuman terbalik di dunia Indonesia.

Tuntutan yang di berikan Jaksa Penuntut Umum kepada 7 tapol di nilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau hukuman yang diberi adalah tidak setimpal“ Hari ini melalui kejaksaan negara terbukti kalau hukum Indonesia itu rasis kepada orang Papua, untuk itu kami meminta kepada jaksa dan hakim untuk segera membebaskan 7 tapol tanpa syarat.”

Adalagi, diskriminasi dalam pemberian hukum tidak setimpal atau seimbang antara pelaku dan korban. Dalam teks pancasila urutan kelima berbunyi ” Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” ini tidak berlaku terhadap Orang Asli Papua dan bunyi sila kelima ini terbalik menjadi pembelaan atau memihak (Keadilan sosial bagi orang dalam). Coba kita lihat fakta-fakta di Indonesia dalam pemberian hukum tidak adil, seperti kita saksikan, kita melihat, kita rasakan saat ini. Orang yang menentang atau melawan ujaran tidak manusiawi dengan cara damai menuntut pertanggung jawaban malah ditangkap dan dipenjarakan sedangkan pelaku biasa-biasa saja tidak memberikan hukuman apapun. Tidak beran, hukum indonesia dicap sebagai rasis dan kriminal sejak lama dan dunia pun sudah mengetahui bahwa hukum indonesia adalah hukum tidak adil dan memihak kepada pelaku.

Tujuh Tahanan Politik (Tapol) yang terkena dampak Rasis, Bucthar Tabuni, Steven Itlay, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobai, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin. Ketujuh tahanan politik rasis dituntut belasan tahun hingga puluhan tahun penjara sedangkan pelaku rasis dituntut 5 bulan dan suda bebaskan sejak 2019 Dan ketujuh Tapol masih berada dalam rumah tahanan, Balik Papan, Kalimantan Timur.

Hari ini tanggal (15/06) pukul 08 : 00 WP pagi dikabarkan 4 Mahasiswa ditangkap polisi diarea Kampus USTJ, Jayapura, Papua.
Penangkapan 4 mahasiswa tersebut, hendak buka posko anti rasisme untuk mendesak pembebasan terhadap 7 (tujuh) tahanan pejuang anti rasis di Kalimantan Timur.

Negara dan Hukum Indonesia telah terbukti Perlakuan Rasis dan kriminal. Perlakuan Negara ini memancing amarah orang Papua karna pemberian Hukuman dan tidak terima perlakuan ketidakadilan hati orang Papua. Akibat tersebut Mahasiswa hendak membuka posko di area Ustj tetapi malah terjadi mengepun dan penangkapan terhadap Mahasiswa oleh aparat keamanan negara rebuplik Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih terpeliara soal tragedi kekerasan di Papua dan sampai saat ini belum mengakui diri negara hukum satu-satunya di dunia. Negara ini benar “Gila” akibat kegilaan mengorbankan orang tak berdosa. Negara dan hukum yang pastinya terbuka dan bijak dalam segala tindakan-tindakan namun hal itu di Indonesia tidak ada sama sekali terhadap warga Negaranya, ada hanya menciptakan kerusuhan-kerusahan dan tindakan kekerasan itu terus terpelihara dan lebih anehnya adalah pelanggaran- pelanggaran HAM berat sampai perampasan hasil bumi masih tertumpuk tetapi tindakan kriminal terhadap orang Papua masih mengalir terus tiada berhenti.

Kepada yang terhormat bapak Presiden RI, Menteri Menkopolhukam, Menteri Mendgri, serta seluruh pejabat Negara tertinggi di Indonesia. Dimana hati nurani kalian? Didepan mata kalian Rakyat diintimidasi, diskriminatif, dan perbudakan tetapi kalian duduk, dengar dan diam seperti manusia bisu dan mono. Bukankah pemerintah adalah wakil Allah untuk Rakyat yang bersedia menerima aspirasi dan memberi permintaan. Percuma kata pemerintah kuat karena adanya Rakyat, kalau Rakyat selalu korban hebatnya keganasan negara terhadap Rakyat kecil. Sungguh Aneh tapi Nyata.

Penulis adalah Generasi Emas Papua yang terlantar jauh dari perhatian Pemerintah pusat tinggal di Nabire, West Papua.

Penulis adalah Anak Muda Papua tingal di kabupaten Nabire.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *