Foto: saat Aksi Berlansung,Semarang, Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (KK-AMP) Semarang dan solidaritas rakyat Indonesia, menggalar aksi pada tanggal 20/06/2020(Dok -Arnol Dogomo)

Semarang, Suara Mee-Aksi yang dilakukan atas tututan seluruh tahana politik (tapol) dalam hal ini, yang mana JPU rencana naik banding terhadap 7 tahanan politik di Balikpapan dalam kurung waktu satu minggu, karena mereka divonis penjara atas aksi memprotes peristiwa tindakan kebencian rasial di Surabaya 16 dan 17 Agustus 2019 oleh satuan TNI,Polri, dan Ormas Reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Asrama kamasan Surabaya.

Aksi di mulai longmars dari jam 09.20 wib – 12.00 wib keliling simpan lima menuju ke Polda Jateng sambil berorasi sembari membentang spanduk bertulisan “Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua Tanpa Syarat” dengan caption “Papuan Lives Matter” dan “free tapol papua” massa aksi 67 orang.

Kordinator lapangan (Korlap) felix magai, menyatakan saat mahasiswa papua gelar aksi demonstrasi damai “Menolak New York Agreement”. Mereka diamankan oleh aparat kepolisian dengan alasan keamanan. tindakan represif aparat Negara terhadap mahasiswa Papua tersebut telah melanggar amanat UUD NKRI Pasal 28 D tentang jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya serta setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

Tindakan perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Papua juga telah mengkhianati UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, di sini menunjukan tidak adanya tanggungjawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia,”ujarnya.

Magai,menyampaikan, Peristiwa ini kemudian rakyat Papua,di tanah kononial Indonesia dan internasianal mekakukan aksi spontanitas memprotes insiden rasial. Aksi protes tersebut berujung dengan penangkapan aktivis Pro demokrasi, di Papua dan Indonesia hingga di dakwakan dengan pasal makar oleh Jaksa di Kalimatan Timur kepada 7 Orang, di Fak Fak 23 orang, wamena 2 0rang, sorong 11 orang dan di Jayapura 1 orang sementara pelaku kebencian rasial ibu Tri susanti hanya di vonis 7 bulan kurungan penjara,”kata Felix kepada wartawan Jumat (20/02020)

Di sela-sela itu,kordinator umum (korum) Simon Douw mengatakan,ujaran Rasisme terhadap orang Papua, bukan baru pertama kali dialami dan didengar, namun sudah ada sejak aneksasi Papua ke dalam Indonesia.
Kita juga dpat melihat bahwa, dimana jendral Ali Murtopa, mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh monyet-monyet seperti kalian, namun Indonesia hanya butuh pulau Papua. Jika orang papua mau hidup silahkan saja minta pada Tuhanmu dan pindah saja ke palanet. itu adalah kata rasialis sampai saat ini institusi Negara mengucapkan dalam Bahasa yang berbeda dan rasisme itu masih terpelihara oleh Negara kesatuan Republik Indonesia,”Ujar Simon.

Douw ,mengatakan bahwa hari ini kita melihat dengan saksama dalam menghadapi pandemi covid-19 ini bagimana Negara Indonesia membebaskan membebaskan ratusan narapida karena penyakit virus corona ketinggbang dengan tapol papua ini ? sebab tapol papua ini bagian dari pada korbang rasis sehingga, Negara harus membebaskan,”Tegasnya.

Karena hukum Negara tajam kebawah tumpul keatas dan hukum pun sangat rasis terhadap masyarakat papua. Setidaknya Negara tidak membedakan narapida dan tapol papua karena narapidana hukumannya lebih besar dari pada 37 tapol papua korban rasisme,”katanya.

Adapun tutuntan kami Aliansi Mashasiswa Papua dan solidaritas rakyat Indonesia pro demokrasi, menuntuk kepada rezim Jokowidodo dan Ma’ruf Amin untuk Segera :

  1. Segara bebaskan 7 Tapol Papua di Balik Papan dan seluruh Tapol Papua
  2. Menolak banding dari JPU kepada 7 TAPOL Papua di Balikpapan
  3. Hentikan keterlibatan militer dalam penanganan covid-19 di papua
  4. Hentikan tindakan Rasialisme terhadap orang Papua
  5. Menolak Tim 100an
  6. Menolak Otsus Plus dan berikan referendum
  7. Buka akses jurnalis internasional, nasional, dan local diseluruh tanah Papua
  8. Tarik Militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua
  9. Tangkap dan Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua
  10. Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di West papua
  11. Stop kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi, lingkungan dan jurnalis
  12. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua sebagai solusi demokratis.

Pada tanggal 19 Juni 2020 kasat intelkam poltabes Semarang mendatangi korlap dua kali diasramanya untuk meminta membatalkan aksi, kami mempertimbangkan hal itu, bahwa akan terjadi represif, persekusi dan kriminalisasi terhadap massa aksi,Namun pantuan media ini kegiatan aksi dilapangan berjalan lancar,aman dan tertip.

Reporter ; Boas Iyai
Editor : Benedict Agapa

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *