Oleh: Benyamin Yawalka*

Eskalasi Pengangguran Di Pegunungan Bintang.

Pada era globalisasi ini tak terlepas dari persoalan pengangguran. Pengangguran adalah peristiwa dimana para pencari kerja lebih banyak terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan akan berpengaruh terhadap perekonomian rakyat atau menciptakan kemiskinan. Pengangguran juga tak terlepas dari inflasi yang akan dan terus terjadi di Indonesia terlebih khusus di Papua. Jumlah penduduk yang tinggi sangat mempengaruhi untuk memperoleh pekerjaan. Negara Indonesia juga merupakan populasi penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah Amerika Serikat.

Pemikiran dasar untuk mengatasi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja bagi warga negara sudah diatur dalam UUD 1945, pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adalah tugas negara melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten pada tiap wilayah.
Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat banyak jumlah para pencari kerja (pencaker) tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebagian dari pencaker sedang bekerja sebagai honorer di lingkungan pemerintahan Pegunungan Bintang.

Sebagian mengajar di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun faktanya sebagian besar pencaker yang honorer belum terbayarkan oleh pemerintah. Sehingga akhir-akhir ini para pencaker mengundurkan diri untuk membantu di kantor maupun sekolah. Hal tersebut terjadi karena persoalan kesejahteraan dan manajemen keuangan yang tidak diatur dengan benar. Akhirnya eskalasi pengangguran pun meningkat di wilayah ini.

Berdasarkan peraturan mentri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, terdapat sebanyak 6 jalur khusus. Enam jalur khusus tersebut diuraikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertama, putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude) dari Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri (Strata satu). Kedua, penyandang disabilitas (tamatan doctor).

Ketiga, putra-putri Papua dan Papua Barat dengan ketentuan calon pelamar merupakan orang asli Papua dibuktikan berdasarkan kartu keluarga, akte kelahiran. Keempat, Diaspora dengan ketentuan WNI yang menetap di luar Indonesia dengan berpassport Indonesia, formasi jabatan peneliti, dosen, pendidikan sekurang-kurangnya S2, dengan usia maximal 35-40. Kelima, olahragawan-olahragawati berprestasi internasional minimal medali perak pada Asia Games tahun 2014. Keenam, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori -II. Tentu masing-masing daerah memiliki peraturannya sendiri lagi untuk penetapan kebutuhan berdasarkan kriteria-kriteria yang diraihnya.

Satu kesempatan yang bisa meminimalisir pengangguran adalah tes Pegawai Negeri Sipil (PNS). Misalnya, perihal tes CPNS di tahun 2017 belum pernah diumumkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten hingga memasuki tahun 2020. Sebagian pencaker yang telah mengikuti tes pun merasa kecewa penundaan tersebut. Hal tersebut bukan hanya di Pegunungan Bintang saja melainkan seluruh tanah Papua dan Papua Barat, bahkan seluruh nusantara. Persoalan ini membuat eskalasi pengangguran pun meningkat drastis.

Untuk meminimalisir pengangguran pemerintah Pegunungan Bintang sebaiknya mengambil kebijakan untuk menyediakan lapangan kerja sesuai potensi daerah dengan mengacuh pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP melalui keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/369/2019 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral provinsi Papua tahun 2020 dan peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. UMP Papua tahun 2020 resmi ditetapkan sebesar Rp. 3.516.700 dari sebelumnya Rp. 3.240.900. Para honorer yang ada Di Pegunungan Bintang harus memberikan upah sesuai anjuran UMP dari Gubernur atau pemerintah Pegunungan Bintang mempunyai aturan tersendiri dalam memberi upah?
Dalam hal ini penulis hanyalah pemuda biasa yang tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sehingga mekanisme yang berlaku di Pegunungan Bintang tidak begitu mengetahui.

Namun faktanya beberapa mahasiswa Pegunungan Bintang yang telah selesai studi dari tahun 2014 hingga saat ini ada sebagian besar yang belum mendapatkan pekerjaan tetap maupun sebagai honorer. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah mencari solusi kepada para pencaker.
Minimnya SDM Pegunungan Bintang
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.
Mondy, R.Wyne, dkk. (1993), mengatakan pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan.

Armstrong, Michael (2004), pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut.
Pengelolaan SDM bersifat unik, karena manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan sebuh organisasi atau perusahaan bisnis,karena fungsi manusia sebagai pelaku, pengelola, dan sebagai pengelola dalam proses produksi dalam bisnis (usaha, kerja). Mengelola manusia tidak semudah mengelola benda mati yang dapat diletakan, diatur, sedemikian rupa sesuai kehendak manajer.

Manusia diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan berbagai cara supaya masing-masing individu tersebut mau dan mampu melaksanakan pekerjaan, aturan dan perintah yang ada dalam organisasi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan perusahaan atau individu sebagai karyawan dalam perusahaan. Orang yang mengatur disebut manajer personalia atau manajer Sumber Daya Manusia.

Kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, S.IP dan wakilnya Decky Deal, S.Ip selama 5 tahun memimpin Pegunungan Bintang dinilai gagal karena tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama gagal menyiapkan SDM, gagal dalam mengkaderkan SDM dibidang birokrasi maupun politik, gagal dalam menyiapkan pemuda dan Olahraga serta sejumlah aspek penting yang mendobrak peningkatan kesejahteraan rakyat(bdk. tribunpapua.id. 09 Januari 2020).
Minimnya SDM yang dimaksud adalah 5 tahun terakhir masa kepemimpinan Costan dan wakilnya Decky Deal. Dalam lima tahun ini SDM Pegunungan Bintang belum terlalu nampak secara menyeluruh hanya bisa terbilang jumlahnya.

Bisa dapat dibuktikan untuk memastikan seberapa besar SDM yang dipersiapkan oleh masa pemerintahan ini. Buktinya adalah banyak mahasiswa yang kuliah di setiap kota studi di Indonesia tidak melanjutkan perkuliahan. Sehingga SDM di Pegunungan Bintang selama 5 tahun ini bisa dibilang gagal dan dampaknya membuka peluang kerja bagi pendatang yang notabene bukan orang Pegunungan Bintang asli.

Dilain sisi Bupati dan wakilnya melalui BPSDM Pegubin mempersiapkan SDM jangka panjang dengan mengirimkan sejumlah siswa, siswi SMP ke pulau Dewata (Denpasar). Jumlah siswa SMP yang dikirim mulai dari tahun 2017-2019 sebanyak 65 siswa. Dari 65 siswa tersebut ada 19 siswa di SMP kelas VII, 25 siswa di kelas VIII, dan 21 siswa yang telah menamatkan SMP. Namun bagi para siswa yang telah lulus masih menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah daerah. Ada sebagian siswa SD, SMP, dan SMA telah dikirim ke sekolah Genius di Jakarta. Jumlahnya siswa yang dikirim diperkirakan jauh lebih banyak dibanding siswa yang saya dampingi disini (Denpasar). Siswa yang ada di Denpasar bukan hanya belajar di sekolah tetapi mereka mengikuti training Bahasa Inggris di Indonesian Australian Languages Foundation (IALF) Bali.

Hal ini disampaikan oleh guru Pembina mereka (siswa) Rudolfus Djama melalu telepon seluler (10/06/2020, pukul 20:25pm).
Dengan demikian ada hubungan yang erat antara eskalasi pengangguran dan minimnya persiapan SDM Pegunungan Bintang yaitu: dengan ketidaktersediaan lapangan kerja bagi para pencaker dan tidak mempersiapkan kualitas SDM di segala lini yang memadai melahirkan kemiskinan kelas. Untuk itu harapannya adalah pemerintah harus memerhatikan SDM Pegunungan Bintang tidak hanya dari SD sampai SMA melainkan termasuk perguruan tinggi. Bila perlu fokus perhatiannya dari strata satu sampai doktoral. Sebab SDM adalah hal yang sangat fundamental sehingga perlu ada perhatian serius secara totalitas dari pemerintah daerah supaya bisa bersaing dengan saudara-saudara lain di Indonesia. Kemudian masalah pengangguran Pemerintah Daerah segera menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencaker yang belum mendapatkan pekerjaan agar mereka dapat menghidupi diri dan keluarganya.

Referensi
Fatma Sari Fahma. 2005.
Tesis.Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: UI.
Bukit Benjamin dkk. 2017. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Zehir publishing
Bdk. www.bisnis.tempo.co/amp/1127831/ada-6-jalur-khusus-cpns-2018

*Penulis adalah Anggota Aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ST.Efreim Cabang Jayapura.


(Editor: O.B Uropmabin)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *