Oleh: Jhon F Tebai

Mapia adalah salah satu wilayah yang terletak di kabupaten Dogiyai Papua yang memiliki 5 distrik dengan penduduk yang jumlahnya tidak begitu banyak kehidupan masyarakat disana berkebun dan bertani sebab masyarakat yang mendiami di pegunungan mapia mayoritas petani.

Kehidupan Mereka disana sangat merasakan keharmonisan sebab kehidupan mereka sangat bersahabat bersahabat dengan alam di sekitarnya bahkan keutuhan alam disana mereka lestikan, sebab mereka menyadari bahwa hidup mereka sangat bergantung pada Alam itu, dan alam banyak memberi banyak manfaat untuk mereka.

Mereka juga cukup di kenal ramah, saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain, dalam kehidupan mereka disana. Hasil tani mereka cukup di kenal masyarakat luas di wilayah meepago, yakni kacang tanah. Letak wilayah mapia yang di kenal gunung gunung,hal ini membuat masyarakat disana kebanyakan memilih untuk menanam kacang, hasilnya banyak di nikmati masyarakat luas, baik itu masyarakat mapia itu sendiri,bahkan masyarakat lain di wilayah meepago.

Dengan berjalan waktu beberapa elit politik di kabupaten dogiyai berinisiatif menghadirkan sebuah kabupaten baru di wilayah mapia dengan nama Mapia raya. Perjuangan untuk menghadirkan sebuah DOB sudah di mulai dari dulu secara diam-diam untuk memekarkan satu kabupaten baru dari induknya kabupaten Dogiyai.

Pemekaran Kabupaten Mapia raya tersebut sudah lama diwacanakan oleh elit politik Papua (khususnya elit politik Dogiyai/Mapia) dan Elit politik Jakarta sehingga para elit politik ini sudah berhasil kasih rekomendasi/SK dari Kemendagri untuk membentuk team penggerak pemekaran kabupaten baru tersebut.

Di tahun 2020 dalam masa Pandemi COVID-19 ini tanpa diketahui masyarakat setempat dan DPRD kab Dogiyai dikagetkan dengan rekomendasi yang diberikan kepada team penggerak percepatan perjuangan pemekaran kabupaten mapia raya.

Pembentukan daerah otonom tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh. Pembentukan daerah otonom, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti di bawah ini.

Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom

Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu :

Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya.
Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan gubernur, antara lain, mencakup ;

Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten / kota atau nama dan lokasi calon provinsi
Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten / kota
Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan.
Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru

Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota.
Persetujuan penyerahan semua saran dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk

Menurut UU dan PP yang menjadi dasar hukum desentralisasi, syarat pembentukan daerah otonom adalah hal-hal di atas. Namun, nantinya dalam rapat DPRD setiap fraksi, setiap anggota, dan bupati atau walikota atau gubernur berhak mengeluarkan pendapat masing-masing sebelum pembentukan daerah baru menjadi sah sebagai keputusan. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 23 tahun 2014 juga tidak menutup kemungkinan untuk penggabungan dua wilayah menjadi satu wilayah apabila dianggap kedua wilayah juga sudah tidak memenuhi syarat. Meskipun dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada penggabungan dua wilayah. Syarat penggabungan hampir sama dengan syarat pembentukan wilayah baru.

Semua hal di atas juga berlaku apabila yang akan dibentuk adalah provinsi baru. Syarat administratif biasanya dipenuhi apabila syarat teknis dan syarat fisik sudah dipenuhi dan diberi penilaian oleh tim yang ditunjuk. Hasil dari penilaian mengenai syarat teknis dan syarat fisik kemudian disampaikan saat sidang sebagai bahan pertimbangan persetujuan syarat administratif.

Pemekaran kabupaten Mapia raya ini sangat cacat hukum (tidak sesuai dengan prosedur) yang ada jadi Pemekaran ini tidak bisa dilanjutkan.Kemudian pada dasarnya bahwa Indonesia adalah negara demokrasi jadi kedaulatan harus di berikan sepenuhnya kepada rakyat apakah rakyat terima dengan hadirnya pemekaran daerah baru atau tidak.
Pemerintah pusat dan daerah juga harus mendengarkan suara rakyat yang dipimpinnya bukan hanya sekedar memimpin dan mencari berbagai kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Penulis adalah Mahasiswa Dogiyai yang tinggal di Papua.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *