Oleh:Benedict Agapa

Otsus Papua sebagaimana janji Mendagri akan menjadi salah satu prolegnas prioritas karena masanya yang akan segera berakhir tahun 2021.
Meskipun sudah berjalan 18 tahun untuk Papua dan 13 tahun untuk Papua Barat, namun kritikan terhadap Otsus tetap saja tak ada henti-hentinya. Mulai dari dukungan agar tetap diperpanjang, hingga penolakan.

Lukas Enembe,menyampaikan keluhan soal Otsus dalam bukunya “Papua, antara uang dan kewenangan”. Ia menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tidak memberi kewenangan yang leluasa bagi pemerintah daerah.
“Tanpa kewenangan yang luas, kita hanya menjadi “peminta” dan “pengemis” yang setiap tahun mengiba dan mengharap kebaikan hati pemerintah mengasihani kita.” Tulis lukas dalam bukunya tersebut.
Dalam konteks ini Otsus di berlakukan di Papua untuk untuk memajukan ketertinggalan,mensejaterakan masyarakat Papua, namun nyatanya terbalik,kehadiran Otsus di Papua sangat merusak keharmonisan hidup orang Papua,sebab setelah Otsus mulai berlaku tahun 2000 di Papua banyak pelangaran HAM di Papua terus menerus terjadi,kekayaan Alam Papua terus di ekploitasi.

Inilah realita pelanggaran HAM terjadi di Papua!

Pelangaran HAM berat sudah terjadi banyak kali,di Papua,yang cukup di kenal banyak orang dan terus menerus terjadi sampai saat ini,diantaranya.

Peristiwa Wasior Berdarah

yang terjadi pada tahun 2001 merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar dari sekian banyak tragedi berdarah yang terjadi di tanah Papua. Peristiwa ini juga merupakan sebuah petunjuk yang nyata bagaimana pendekatan kekerasan di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan cenderung tidak proporsional dan kerap kali melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.Komnas HAM menyebutkan setidaknya terdapat jumlah korban yang banyak dengan perincian 4 warga tewas yakni Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Maran dan Guntur Samberi, 39 orang terluka akibat penyiksaan, 5 orang dihilangkan secara paksa dan satu orang mengalami kekerasan seksual.

Wamena berdarah 2003

Pada 4 April 2003 masyarakat sipil Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah namun, masyarakat setempat dikejutkan dengan penyisiran terhadap 25 kampung.
Komnas HAM melaporkan kasus ini menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat.
Selain itu pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Peristiwa Paniai berdarah.

Empat orang tewas ditempat,13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di rumah sakit Mahdi.
Kelima orang yang tewas adalah Simon Degei (18 tahun), Otianus Gobai (18 tahun), Alfius Youw (17 tahun), Yulian Yeimo (17 tahun), Abia Gobay (17 tahun). Kesemuanya pelajar di SMA Negeri 1 Paniai.
Wamena berdarah, Wasior berdarah,Dogiyai berdarah,Paniai berdarah ,Deiyai berdarah,intan jaya,Nduga ,timika dan Pegunungan bintang.semua ini banyak memakan korban.

Banyak orang Papua selalu bersuara meminta kepada negara Indonesia,untuk menyelesaikan semua palangaran HAM yang sudah terjadi untuk usut tuntaskan ,namun suara orang Papua tidak pernah di dengar oleh Indonesia.hal ini menandakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia,dan hal itu benar bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia.

Semua ini membuktikan bahwa otsus tidak mampu menjamin kesejaherintah pusat harus mencari apa yang menjadi harapan orang papua,dan memberikan itu bukan memaksa orang papua untuk minta perpanjangan otsus di papua Barat.

Di lihat dari perspektif Pemekaran DOB di Papua.

Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu :

Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya.
Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan gubernur, antara lain, mencakup ;
Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten / kota atau nama dan lokasi calon provinsi
Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten / kota
Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan.
Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota.

Persetujuan penyerahan semua saran dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk

Menurut UU dan PP yang menjadi dasar hukum desentralisasi, syarat pembentukan daerah otonom adalah hal-hal di atas. Namun, nantinya dalam rapat DPRD setiap fraksi, setiap anggota, dan bupati atau walikota atau gubernur berhak mengeluarkan pendapat masing-masing sebelum pembentukan daerah baru menjadi sah sebagai keputusan. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 23 tahun 2014 juga tidak menutup kemungkinan untuk penggabungan dua wilayah menjadi satu wilayah apabila dianggap kedua wilayah juga sudah tidak memenuhi syarat. Meskipun dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada penggabungan dua wilayah. Syarat penggabungan hampir sama dengan syarat pembentukan wilayah baru.

Semua hal di atas juga berlaku apabila yang akan dibentuk adalah provinsi baru. Syarat administratif biasanya dipenuhi apabila syarat teknis dan syarat fisik sudah dipenuhi dan diberi penilaian oleh tim yang ditunjuk. Hasil dari penilaian mengenai syarat teknis dan syarat fisik kemudian disampaikan saat sidang sebagai bahan pertimbangan persetujuan syarat administratif.

Sebagai masyarakat Papua kami melihat bahwa daerah otonom baru di Papua di perjuangan para elit politik Papua juga sebagai kepentingan jakarta,besar harapan demi keselamatan manusia dan Alam Papua yang tersisa kami menolak berbagai kebijakan yang sedang di lakukan oleh pemerintah Indonesia bersama para elit politik Papua untuk menghadirkan DOB baru baik itu provinsi maupun kabupaten.
Kami menyadari bahwa perpanjangan otsus dan pemekaran Daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan suatu malapetaka bagi kami dan itu pun bukan solusi bagi kami rakyat Papua.

Yang mampu membuat kehidupan kami orang Papua merasa Damai, nyaman dan sejahtera adalah “Kemerdekaan” Biarkan kami menentukan nasib hidup kami sendiri.

Penulis adalah:Anak Muda Papua.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *