Nabire,Suara Mee-Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Dob) Mapia Raya dari Kabupaten Induk Dogiyai, Papua dinilai hanya mengejar uang dan jabatan.

Tokoh pemuda Mapia Yulianus Pugiye mengatakan, sejumlah oknum yang sedang memperjuangkan akan hadirnya kabupaten Mapia Raya tersebut itu mereka yang gagal membagun Kabupaten induk Dogiyai.Mereka yang sedang berjuang keras hadirnya Kabupaten Mapia Raya itu hanya karena haus uang, haus jabatan dan haus darah masyarakat setempat lebih khusus darah masyarakat meeuwodide

Lanjut Pugiye, dengan tegas menolak pemekaran Mapia Raya. Sejauh ini kabupaten induk (Kabupaten Dogiyai) pun belum berjalan baik serta pembangunanya belum terisi beres padahal Kabupaten induk Dogiyai sudah berumur mencapai 13 tahun . Untuk itu, setidaknya harus benahi pemekaran induk dulu. Mengapa harus memekarkan Kabupaten Mapia Raya tanya dia ? Sedangkan instruksi dari Bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe sendiri pun ada batasan-batasan pemekaran

 “Saat ini bapak bupati Dogiyai Yakobus Dumupa S.IP, dan Wakil Bupati Dogiyai Oskar Makai SH dan kawan-kawannya sedang berjuang keras dengan harapan besar untuk merebut posisi jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Mapia Raya itu, bahkan sampai sudah buat struktur pemerintahan atas nama dan versi mereka yang sedang mereka berjuang.
dan kami yang menolak akan hadirnya (DOB) Kabupaten Mapia Raya itu merasa menghalangi usaha keras kalian yang sudah lama kalian berjuang dan berjalan sampai saat ini Sabtu 23 Juni 2020 Sudah bakar batu babi 20 ekor di lapangan Gerardus Tigi Bomomani di Distrik Mapia, Kab Dogiyai.

Tapi, langkah ini kami tetap lakukan terus untuk menolak akan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya,” ujar Yulianus Pugiye kepada media Suara Mee dari Timika, rabu (24/06/2020).

Menurut Pugiye, oknum-onum itu diminta untuk harus buka mata besar-besar, lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang sedang dan dialami oleh warga Mapia dan lebih khusus daerah Meeuwodide saat ini. “Kami sudah dan sedang jadi dikorbankan termasuk keluarga dan orang-orang okunum-oknum pejuang Kabupaten Mapia Raya itu juga,” katanya.

Ia menyebut, daerah Tota Mapia sangat paham para pejuang tersebut melancarkan berbagai cara yang baru untuk menggeserkan warga pribumi.

“Jadi, kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara pemerkosaan terhadap pria & wanita, perampokan harta benda, pembunuhan brutal, penganiayaan. perampasan dan lainnya,” katanya.

“Semua ini kami sudah alami, tapi mereka para pejuang pemekaran tetap selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang saya kemukakan di atas ini,” ucapnya.

Lanjut Pugiye, pihaknya ikut mendukung atas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai prosedur yang ada.

“Kami mendukung keputusan dari Bapak Gubernur ini. Mudah-mudahan tidak ada pemekaran kabupaten dan sejenisnya di Papua ini,” Kata Pugiye.

Lanjut , berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut di atas ini, pihaknyapun dengan tegas menyikapi pemekaran DOB Mapia Raya yang tertuang dalam 3 poin berikut di bawah.

Yang pertama, mengapa Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa S.IP dan wakil Bupati Oskar Makai SH bisa keluarkan Surat Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Mapia Raya tanpa mengindahkan instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe?

Yang kedua, UUD No.129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3 tidak menjamin agar pemekaran DOB Mapia Raya yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu.

Ketiga, Pemekaran bukan solusi untuk merubah nasip segalanya, tetapi pemekaran merusak Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe berkeinginan untuk menjadi Warga Negara Australia “WNA” jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah Daerah Otonom Baru “ DOB” di Provinsi Papua.
Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura Hotel Aston, 15/04/15.

“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu.

Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan buruk yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di tanah Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,” pungkasnya Bapak Gubernur Papua.

Reporter ;M Boma/SM

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *