Oleh Yames Makituma Pigai


Dalam Kasus: Gugat Penentuan Pendapat Rakyat 1969?

Prinsip dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antara Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 Nopember 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, diantaranya ada:
Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan-PBB.

Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
Prinsip kedaulatan negara.
Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
Prinsip keadilan dan hukum internasional.
Pasal 33 Piagam PBB, meminta (tidak mengharuskan) kepada negara-negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa mereka sambil menyebutkan bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa. Ada dua prosedur penyelesaian yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa, yaitu prosedur penyelesaian secara politik dan prosedur penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara politik lebih luwes, tidak mengikat dan mengutamakan kedaulatan masing-masing pihak sehingga akan lebih melindungi kedaulatan masing-masing negara. Sedangkan dari segi teknik yuridik, penyelesaian secara hukum akan lebih menjamin pelaksanaan yang efisien hukum internasional.

Jika suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik, maka ia dinamakan sengketa politik. Namun jika suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional, maka ia dinamakan sengketa hukum.
Penting untuk mengetahui perbedaan sengketa politik dan sengketa hukum. Ini untuk mendapatkan prosedur penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa politik, penyelesaiannya melalui prosedur politik. Sedangkan untuk sengketa hukum, penyelesaiannya melalui prosedur hukum.

Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara politik biasanya hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa karena usulan tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Sedangkan keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa, karena keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.
Pepera 1969: Sengketa Politik atau Sengketa Hukum?

Masalah Papua Barat dimasukan ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962, lalu dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah New York Agreement atau Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kemudian dalam teknisnya disiapkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker. Perjanjian ini mengandung “Act of Free Choice” disingkat AFC yang berarti Tindakan Pilihan Bebas. Perjanjian ini yang mengatur tatacara penyelesaian sengketa status politik di Papua Barat antara Belanda dan Indonesia melalui sebuah AFC yang saat itu akan dilaksanakan tahun 1969.

Artinya, proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional, yaitu melalui Tindakan Pilihan Bebas tahun 1969 yang dilaksanakan dengan penuh rekayasa demi kepentingan ekonomi dan politik Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat.
AFC yang kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan “Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969” , dilaksanakan di delapan (8) kabupaten pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969. Dari 809.337 penduduk Papua saat itu, hanya 1025 yang mengikuti PEPERA. Dari 1025 orang, hanya 175 orang yang memberikan pendapatnya. Itupun dilakukan dibawah teror dan intimidasi terhadap perwakilan orang Papua yang telah ditentukan untuk mengikuti PEPERA.
Benny Wenda dkk melalui ILWP, sedang mendorong agar persoalan penjajahan Indonesia di Papua diselesaikan dengan cara menggugat PEPERA 1969 di Mahkama Internasional karena PEPERA 1969 dianggap sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk menjajah Papua. Untuk itu, ILWP di Oxford telah mengadakan sebuah Konferensi pada tanggal 2 Agustus 2010 sebagai tahap awal menuju gugat PEPERA 1969 di Mahkamah Internasioanal.

Konferensi tersebut merupakan sebuah langkah awal bagi internal ILWP untuk mencapai tahap awal dari gugat PEPERA 1969 di Mahkamah Internasional. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan banyak tahap yang awal untuk menyelesaikan sebuah sengketa hukum di Mahkama Internasioanal.
Pertanyaannya adalah, apakah PEPERA 1969 merupakan sengketa politik ataukah sengketa hukum??? Karena, jika PEPERA 1969 adalah merupakan sengketa politik, maka otomatis harus diselesaikan melalui prosedur politik. Namun, jika PEPERA 1969 merupakan sengketa hukum, maka otomatis juga harus diselesaikan melalui prosedur hukum.
Jika kita simak kembali pada sejarah pelaksanaan PEPERA 1969, maka dasar hukum dari pelaksanaan AFC 1969 adalah Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 yang dibuat berdasarkan usulan Amerika Serikat. Di dalam Perjanjian ini terdapat tatacara penyelesaian sengketa status politik Papua, yaitu Act of Free Choice dengan sistem “One man one vote” atau “Satu orang satu suara”. Yang berarti bahwa setiap orang Papua harus memberikan suaranya untuk menentukan apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau ingin merdeka sendiri sebagai sebuah bangsa. Dalam prakteknya, sistem “One man one vote” diubah menjadi sistem perwakilan yaitu hanya 1025 orang mewakili sekitar 800 ribu orang Papua saat itu yang memiliki hak untuk memilih.

Artinya, pelaksanaan PEPERA 1969 adalah sebuah peristiwa hukum yang dilaksanakan sesuai dasar hukum yang jelas, pasti dan mengikat pihak Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Papua Barat yaitu berdasarkan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962.
Perjanjian New York merupakan sebuah Perjanjian Internasional yang berbentuk multilateral karena melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Papua Barat. Sementara itu, menurut Hukum Internasional, Perjanjian-Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional yang sifatnya mengikat negara-negara peserta dalam perjanjian tersebut. Negara-negara yang telah bersepakat merumuskan secara menyeluruh prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian, akan menjadi pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungannya satu sama lain. Ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus di bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan.

Dengan demikian, jelas bahwa jika ILWP harus menggugat keabsahan PEPERA 1969, maka penyelesaiannya harus melalui prosedur hukum. Karena melalui prosedur ini juga, pelaksanaan penyelesaiannya akan lebih efisien dan mengikat negara peserta.
Sehingga, jika pelaksanaan AFC 1969 tidak dilaksanakan sesuai Perjanjian New York dan dilakukan dengan teror, intimidasi dan kekerasan lainnya, maka PEPERA 1969 adalah cacat demi hukum karena Amerika, Belanda, Indonesia telah melanggar dan mengingkari sebuah perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional yang mengikat dan telah melanggar hak orang Papua untuk berdemokrasi dan mewujudkan Hak Menentukan Nasib Sendiri. Dengan demikian, keabsahan PEPERA 1969 layak digugat secara hukum. Dan negara peserta seperti Amerika, Belanda dan terutama Indonesia adalah para pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelesaian damai sengketa hukum ini.

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Internasional?

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum sebuah sengketa hukum yaitu gugat PEPERA 1969 diterima oleh Mahkamah Internasioanl untuk diselesaikan dan diputuskan, yaitu:
Mahkamah Internasional hanya menerima dan mengintervensi sengketa hukum, bukan sengketa politik.
Pihak yang mengajukan perkara atau pihak menggugat adalah harus Negara anggota PBB, bukan individu atau organisasi internasional (Pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional).
Mahkamah Internasional hanya akan menerima dan mengintervensi sebuah perkara atau sengketa, apabila negara-negara yang bersengketa telah menyetujui untuk membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional (wewenang fakultatif).
Jika kita mau menggugat PEPERA 1969 melalui Mahkamah Internasional, maka pertanyaannya apakah syarat-syarat di atas telah dipenuhi???

Coba kita lihat satu persatu:
Syarat pertama; PEPERA 1969 yang ingin digugat adalah merupakan sengketa hukum, inilah sebabnya Benny Wenda dan kawan-kawannya sedang mendorong penyelesaian melalui prosedur hukum internasional. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi.
Syarat kedua; Benny Wenda sebagai seorang individu, tidak dapat mengajukan perkara gugat PEPERA 1969 ke Mahkamah. Dan ILWP sebagai organisasi juga tidak dapat mengajukan perkara ini ke Mahkamah. Karena hanya negara yang dapat mengajukannya. Pertanyaannya, negara anggota PBB manakah yang akan mengajukan sengketa gugat PEPERA 1969 ke Mahkama Internasional??? Sejauh mana Benny Wenda,dkk melakukan loby-loby kepada negara-negara anggota PBB untuk membantu rakyat Papua menggugat PEPERA 1969??? Karena tanpa ada satu negara anggota PBB yang mengajukan perkara ini, pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum tidak akan pernah dapat dibuktikan di Mahkamah Internasional. Otomatis, menurut hukum internasional Papua akan tetap menjadi bagian dari NKRI.

Syarat ketiga; Apakah negara Amerika, Belanda dan terutama Indonesia sebagai negara peserta sengketa PEPERA 1969 telah menyetujui untuk bersama-sama membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional??? Sudah sejauh mana ILWP meloby Amerika, Belanda dan Indonesia untuk menyetujui hal ini??? Bagaimana caranya agar Indonesia mau menyetujui dan membawa perkara ini di Mahkamah???
Jika syarat-syarat di atas telah dipenuhi, maka tahap berikutnya adalah menyelesaikan sengketa hukum di Mahkamah Internasional, yaitu menggugat PEPERA 1969 di Mahkamah Internasional. Cara atau mekanismenya, adalah sebagai berikut:
Setelah negara-negara bersengketa menyetujui untuk membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional, tahap berikutnya adalah negara-negara yang bersengketa harus membuat kesepakatan tertulis berupa kompromi yang berisi ; persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkara mereka ke Mahkamah, penentuan hal-hal apa saja yang akan dipersengketakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Mahkamah. Kompromi ini harus diserahkan secara tertulis ke Panitera Mahkamah (Pasal 40 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional).

Setelah itu, Panitera harus mengkomunikasikan Kompromi tersebut ke semua pihak, terutama negara-negara anggota PBB melalui Sekertaris Jendral PBB dan negara lain yang bersengketa (Pasal 40 ayat 2 dan 3 Statuta).
Lalu, negara-negara sengketa mengajukan fakta-fakta dan argumentasi hukum tertulis kepada Panitera Mahkamah lalu dikomunikasikan dengan semua pihak.
Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi dan ahli
Negara sengketa mengajukan argumentasi balik secara tertulis untuk melawan argumentasi negara sengketa yang lain.
Mahkamah menganalisa fakta-fakta dan argumentasi hukum secara tertulis serta bukti-bukti dari pihak-pihak yang bersengketa.
Mahkamah mempertimbangkan keputusan dengan tetap menjaga kerahasiaan
Selama proses berlangsung, Mahkamah juga dapat membentuk angket, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh para ahli dan bahkan berkunjung ke tempat sumber sengketa untuk mengumpulkan bukti.

Lalu, penyampaian argumentasi secara lisan (hearing).
Jika ada fakta-fakta baru yang ditemukan, maka batas waktu revisinya adalah 6 (enam) bulan.
Setelah itu, penjelasan motivasi Mahkamah Internasional kepada negara-negara bersengketa.
Bila salah satu pihak bersengketa tidak muncul di Mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta Mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya (Pasal 53 Statuta Mahkamah Internasional).
Keputusan Mahkamah diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Dalam sidang, harus dihadiri oleh 15 anggota dan paling sedikit 9 orang. Jika suara seimbang, maka suara Ketua dan Wakil Ketua yang menentukan.
Pengumuman hasil keputusan Mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa dan menyebutkan jumlah suara yang diperoleh melalui keputusan tersebut.
Penyelesaian secara damai sengketa internasional dalam kasus menggugat PEPERA 1969 melalui Mahkamah Internasional, membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang berat. Proses hukum acara atau proses persidangan di Mahkamah Internasional yang dimulai dari pendaftaran perkara oleh negara-negara sengketa hingga penyampaian argumentasi hukum secara lisan, dapat menghabiskan waktu kurang lebih 6 (enam) tahun.

Untuk menggugat PEPERA 1969, tidak hanya dibutuhkan waktu yang lama, prosedur yang berat dan sumber daya yang banyak. Yang lebih penting dari semua hal itu adalah, persiapan materi gugatan berupa fakta-fakta, argumentasi hukum, bukti-bukti, saksi dan ahli-ahli.
Akhir dari penyelesaian sengketa melalui prosedur hukum adalah kalah atau menang. Setiap keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, harus dipatuhi dan dijalankan oleh negara-negara sengketa karena sifatnya yang mengikat.

Pertanyaan yang perlu direfleksikan, apakah selama kurang lebih 6 (enam) tahun waktu yang akan dihabiskan untuk gugat PEPERA 1969 ini rakyat Papua hanya akan duduk, menunggu dan berharap kepada Inggris dan Amerika untuk datang kasih merdeka Papua kah??? Bagaimana jika penyelesaian sengketa gugat PEPERA 1969 secara hukum ini berakhir dengan kekalahan???
Penyelesaian sengketa secara hukum, merupakan salah satu cara yang demokratis. Namun, berharap sepenuhnya kepada para diplomat di luar negeri dan berharap kepada Inggris atau Amerika atau Australia yang kasih merdeka Papua adalah sebuah bentuk penghianatan terhadap perjuangan suci rakyat Papua yang berlumuran darah, keringat dan air mata orang-orang Papua yang telah berkorban demi Tanah dan Rakyat Papua. Dan lebih dari pada itu, kita telah meremehkan dan menghianati prinsip Pembebasan Nasional Papua yang 100% berasal dari gerakan rakyat Papua di dalam negeri.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *