Oleh: Oktopianus K. Apintamon*

Setelah terjadi ujaran kata Rasis di Surabaya dengan sebutan Monyet bagi mahasiswa Papua yang bertempat tinggal di asarama Kamasan Surabaya, maka terjadi aksi menentang tindakan rasis itu di kota Jayapura dan sejumlah kota lainnya di Papua dan luar Papua.

Tindakan menentang rasisme merupakan anti seluruh dunia bukan hanya di Indonesia dan di Papua. Orang Papua mengambil sikap bahwa ujaran rasis tersebut merupakan merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang mempunyai akal budi.

Juga secara tidak langsung menginjak kaum sebangsa dan setanah air yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang sama. Pertanyaanya adalah apakah menentang rasisme itu melanggar hukum? Apakah menentang rasisme adalah bentuk ideologi “Papua Merdeka” sehingga ada penangkapan? Mengapa tidak menangkap saja semua yang turun jalan karena menentang ujaran rasisme pada Agustus 2019?

Rasisme merupakan anti bagi bangsa manusia, sehingga menanggapi ujaran rasis dengan sebutan monyet bagi orang Papua merupakan sebuah diskriminasi yang berujung pada tidak menghargai sesama manusia.

Menentang rasisme yang dilakukan oleh orang Papua ataupun saudara-saudara non Papua yang mendukung dalam menentang anti rasisme tersebut adalah bagian dari hak untuk memberi pendapat juga menyuarakan sebagai makhluk sosial yang berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu manusia dan hal ini dijamin oleh hukum. Sebearnya menentang rasisme dengan memberi respon apapun itu wajarlah, karena ini demi harga diri dan identitas orang Papua sebagai kulit hitam, rambut keriting. Melihat dan menghargai keperbedaan itu hukum alamiah.

Menurut Usman Hamid (dalam Siaran Pers, 03 Juni 2020), mengatakan bahwa “banyak pembela HAM dan masyarakat sipil yang ikut melakukan aksi protes damai, ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar.

Pada hal apa yang dilakukan tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur pidananya. Sudah banyak contoh di mana aparat keamanan melakukan perbuatan rasis terhadap masyarakat Papua. Contoh paling terlihat adalah insiden di Surabaya pada tahun 2019. Aparat justru merespon protes para mahasiswa dengan brutal, sama sekali tidak menunjukan sikap penegakan HAM untuk ukuran aparat negara.

Sikap rasisme itulah yang akhirnya memicu pada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Pada hal negaralah yang menjadi contoh anti rasisme”.
Saya pikir sudah jelas bahwa menentang rasis yang dilakukan orang Papua dengan aksi turun jalan sampai jilid dua pada Agustus 2019 merupakan reaksi secara spontan. Mengapa disebut monyet pada hal orang Papua adalah manusia bukan binatang monyet. Karena itu seharusnya tidak perlu ada sikap pelanggaran hukum sekali dalam menentang rasis tersebut.

Penting bgi kita untuk melihat bersama soal rasis ini, agar supaya kita semua tahu dan sadar akan persoalan rasisme yang dialami oleh orang Papua. Kalau kita melihat manusia sebagai manusia maka seharusnya kita menghargai, menghormati dan membantu sesama sebagaimana mestinya. Bukan kita menjadikan sesama sebagai objek lalu mendiskreditkan dan merendahkan harkat dan martabatnya.

Tujuh tahanan di Kalimantan Timur bukan tahanan politik (tapol) melainkan tahanan akibat ujaran rasis pada bulan Agustus 2019, di Surabaya. Saya dan kita semua sudah tahu bahwa ketujuh tahanan di Balikpapan adalah korban rasis dan bukan tahanan politik. Karena memang akibat dari ujaran rasis itulah maka mereka ditangkap dan ditahan. Oleh karena itu, ketujuh tahanan rasis adalah tanpa adanya melanggar hukum.

Saya secara pribadi merasa heran bahwa dengan menentang rasisme bisa dapat menahan tujuh orang dengan beralasan karena mereka itulah “otak-otak” menentang rasisme tersebut.
Saya pikir aparat penegak hukum dalam hal ini JPU keliru atas memberi hukuman bagi para menentang rasis bahkan sampai dengan hukuman makar. Dalam hal ini aparat penegak hukum perlu memperhatikan dengan baik supaya tidak asal tahu dan mau mengambil keputusan sepihak atau menyalahtafsirkan hukum yang berlaku.

Sebaiknya aparat penegak hukum (keamanan, JPU dll) mesti tahu dan sadar serta perlu belajar banyak supaya mengerti apa itu hukum dan bagaimana peneggakan hukuman bagi yang melanggar hukum atau menentang negara.
Penahanan untuk tujuh orang di Balikpapan sudah diambil keputusannya oleh JPU, namun saya mau mengatakan bahwa kedepannya perlu dilihat secara baik agar tidak lagi dilakukan penahanan bagi penentang rasis dengan hukuman makar dan sebagainya.

Membebaskan tanpa syarat adalah pilihan yang lebih baik, karena memang tidak ada bukti yang mendasar, hanya saja pengrusakan material serta kehilangan laptop, dan peralatan lainnya. Kalau alasan mendasar untuk itu jadi bukti saya pikir tidak masuk akal. Tidak masuk akal lagi mengapa menentang rasisme tetapi aparat dan JPU bahwa sampai pada politik ini sudah sangat keliru dalam keputusan dan kebijakan yang ambil oleh JPU dan juga pihak keamanan. Dari kejadian ini mengingatkan kita untuk belajar hukum dan belajar menghargai harkat dan martabat manusia.

*Penulis adalah mahasiswa STFT “Fajar Timur” dan Anggota Aplim Apom Research Group (AARG)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *