ist:kebijakan

Oleh : Mecky Tebai*

Asosiasi Bupati Mepago yang terdiri dari daerah Intan Jaya, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, dan Nabire yang di bentuk pada Rabu (06/03/2019) dan di koordinir langsung oleh Bupati Nabire “Isayas Douw” sendiri.

Tujuan terbentuknya asosiasi bupati se-wilayah Mepago ini adalah dengan menyatuhkan program-program yang ada dari Pemkab untuk menyatuhkan dan mengangkat soal Pendidikan, Ekonomi dan kesehatan. Banyak sekali harapan dan cita-cita masyarakat saat mengetahui terbentunya asosiasi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yag terjadi di Mepago. Bukan saja dari kalangan dari anak-anak mudah saja namun dari kaum awam juga dari tokoh agama untuk bisa mengangkat permasalahan yang terjadi. Tetapi realita yang terjadi di lapangan, secara kasat mata sangat “Nihil” dalam setiap alur pembicaraan yang terjadi.

Dinamika sosial dari hari ke hari sangat menantang kondisi sosial di wilayah Mepago. Banyak pula generasi yang tumbuh subur, ada banyak pula yang gugur dalam memperjuangkan hidup. Keadan sosial ini, Penulis ingin logika-kan Meepago layaknya negeri yang sedang di jajah oleh lima orang Pemabuk yang sedang di menjajah seluruh negerinya demi secerik air tuak. Mengikuti perkembangan yang ada, tahun 2020 atau tahun yang dikenal dengan tahun masa pandemi covid19 ini, banyak sekali ruang-ruang kapitalisme yang di bangun secara licik. Banyak hal yang bisa kita lihat dan menjadi bahan referensi tentang Bodoknya para pemimpin Mepago yang mengambil banyak kebijakan yang justru malah membunuh generasi-generasi mepago itu sendiri.

Kebijakan- kebijakan yang di ambil dari asosiasi bupati se- wilayah Meepago ini sangat tidak manusiawi dalam arti bahwa setiap kebijakan publik yang di ambil banyak sekali memberikan ruang-ruang kapitalisme, militerisme, nepotisme, pemusnahan, dan Imprealisme dalam kalangan masyarakat.

Berikut bebepara kebijakan yang palin terkenal fatal di ambil dari bupati se- wilayah Meepago

1.Pemekaran Mapia Raya
Ketika berbicara tentang pemekaran di Papua kita akan berbicara tentang pemusnahan, karena yang menjadi target utama pemekaran adalah perluasan hegemoni Daerah Operasi Militer (Dom) untuk membasmi manusia-manusia Papua seutuhnya. Ini realita, banyak juga yang menjadi pusat dom seperti Nduga dan beberapa kabupaten yang baru di hadirkan.
Kabupaten Dogiyai adalah kabupaten yang baru di mekarkan dari kabupaten Nabire pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2008, bersamaan dengan pembentukan lima kabupaten lainnya dan peresmian kabupaten dogiyai pada tanggal 28 Juni 2008. Melihat situasi kabupaten dogiyai yang baru di lahirkan dari kabupaetan Nabire, mengapa Dogiyai yang baru di hadirkan mau di bagi duakan lagi?. Banyak persyaratan-persyaratan yang sangat melanggar peraturan pemekaran itu sendiri. Contohnya:

A. Bidang Pendididkan. Dogiyai saat ini belum ada Pendidikan yang merata, Tidak ada sekolah berpola asrama, Internasional based scholl, tenaga pendidik hanya bisa di hitung dalam hitungan jari. Cuma hanya dua sekolah Menengah Atas yang ada dan beberapa sekolah menengah pertama yang masih fatal dalam demokrasi pendidikan itu sendiri. banyak ruang ruang kapitalisme yang muncul lalu membodohkan generasi. Ini permasalahan kemanusian yang harus di perhatikan namun pemerintah malah memilih jalan lain memekarkan daerah otomi baru yakni Mapia raya. Jika di tinjau, ini adalah tindakan ilegal yang di tindaklanjuti.

B. Bidang Ekonomi. Perkembangan sesuatu wilayah butuh ekonomi yang baik, ekonomi yang mampu memanusiakan manusia itu sendiri terutama manusia yang sangat membutuhkan dari kalangan orang tua yang ada di kampung. Namun realitanya perkembangan Ekonomi menjadi ruang-ruang tersendiri bagi militeris yang di jalankan dalam sistim nepotisme yang berlaku. Ketidakadilan dalam pemerintahan ini malahan sangat fatal, kurangnya kesadaran dari pemerintah terkait ini, hanya ada bahasa politik yang memaniskan suasana agarvtetap tenang. Ini bukti kegagalan pemerintah dalam menangani kasus-kasus berat kemanusaian. Tetapi demi kepentingan malah memberikan ruang kepada penjajah untuk perluas daerah operasi militer dan memberantas kaum mayoritas menjadi minoritas dalam bumi Papua ini.

C. Kesehatan. Ada berapa rumah sakit umum yang bisa di pakai?, Dogiyai Cuma hanya ada Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dokter-dokter orang Dogiyai sudah ada berapa? Kita bisa hitung Cuma dalam satuan jari. Ini bukti kegagalan pemeritah dalam menangani hal itu.
Banyak sekali kajian dan bukti sebagai bahan refrensi yang ada telah menyatakan bahwa Pemerintah Dogiyai gagal dalam menangani hal-hal yang menjadi indikator utama dalam aspek membanung manusia serta memberdayakan alamnya. Pemerintah seolah-olah berani mengonfirmasihkan kegagalannya dalam menangani permasalahan seperti ini. Jadi intinya Pemekaran “Mapia Raya” adalah kunci perluasaan hegemoni dom yang harus kita tutup dan tolak karena mengundang bauh kematian dan pemusnahan yang diskriminasi.

1.Penutupan Akses Jalur laut
Lagi-lagi ini permasalahan yang terjadi dalam sistim yang sangat kurang bijakasana dalam mengambil kebijakan. Yah, memang Covid19 ini menjadi masalah utama dalam penutupan akses jalur laut. Suatu kebijakan yang di ambil kesepakatan bersama dari Asosiasi Bupati Mepago ini sangat terlalu mengarah dalam satu kaca mata kepentingan yang mendasar.

Menilai kebijakan ini, penulis menganggap bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang mematikan generasi mendatang dalam bidang sumber daya manusia yang di butuhkan. Penulis menilai, Pemerintah malah dengan senang hati membunuh generasi emas mepago yang sedang tumbuh. Ini kenyataan dalam realita yang terjadi.

Tahun 2020 adalah tahun yang di sebut dengan tahun murka Tuhan lewat wabah Covid19. Di tengah wabah ini juga, banyak sekali para pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang telah lulus dan akan melanjutkan pendidikan di luar kabupaten dengan pendidikan yang layak. Tetapi apa saja kebijakan Bupati Asosiasi Mepago tentang ini?, bukannya mereka memprihatinkan namun membunuh generasi ini. Para pemangku kebijakan seolah-olah memberitahukan keadaan pemerintah itu adalah pemerintah yang gagal.

Para siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar di halang jalur aksesnya hingga Nabire menjadi salah satu kunci mereka bertahan di Nabire. Sedangkan Kabupaten Nabire hanya memiliki tiga (3) kampus yang masih belum terakreditasi sempurna. Mari kita pertimbangan, seluruh calon mahasiswa di bungkam dengan alasan tidak akurat. Banyak calon mahasiswa di di manipulasi oleh kaum kapitalis dalam pendidikan. Bagaimana tidak untuk mengambil satu formulir pendaftaran saja di suruh bayar rp 1.000.00 ( Satu juta rupia). Ini hanya formulir belum unag pendaftaran dan sebagainya.

Tiga kampus (Uswim, Akper, dan Fkip Jayapura cabang Nabire) yang di penuhi para kapitalis, nepotisme, dan neokolonialisme yang membunuh. Bayankan saja, berapa calon mahasiswa yang turung dari kabupaten Intan jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Nabire sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Banyak sekali. Ini masalah kemanusian yang harus di manusiakan oleh pemerintah namun di bunuh dalam kepentingan licik yang meraja.

Penulis meraguhkan dengan kondisi saat ini, kondisi sosial saat ini akan merugikan sumber daya manusia Papua khususnya wilayah adat Mepago dalam waktu rentang sepuluh, duah puluh tahun mendatang. Ancaman generasi yang di alami generasi saat ini akan berdampak besar dalam waktu yang akan datang. Ketika pemerintah mati dalam kebijakan, generasi akan terkocar-kacir dalam sistim kemanusian. Sayang generasi.

1.Solusi dan saran
Sebagai perkomaan dari tulisan, penulis ingin jabarkan solusi dan saran dalam beberapa hal yang telah di jabarkan di bawah. Hal- hal yang harus pemerintah pertimbangkan dalam mengambil kebijakan mengenai publik jika tidak akan ada konsekuensi yang akan pemerintah ambil sendiri.

a.Bubarkan Bupati Asosiasi Mepago. Jika tidak, tolong berikan ruang Pendidikan yang baik, hilangkan para kapitalis dalam pendidikan demi mewujudkan Para manusia yang berjiwa kemanusian, berdedikasi tinggi supaya ketika sudah waktunya mereka bisa kembali membangun daeranya sendiri.

b.Jangan bicara wacana pemekaran itu terjadi karena kepentingan para elit tapi bicarakanlah kemanusian karena manusianya seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang baik dan unggul.

c.Secara tegas dan transparan penulis meminta untuk segera membuka akses jalur laut untuk memberikan ruang kepada calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri ke kampus mana yang memang sesuai keinginan mereka demi mewujujdkan cita-cita kemanusian yang adil dan beradab. Karena, papua butuh generasi yang cerdasa dan kemanusian yang tinggi untuk membangun kampung halamannya sendiri.

d.Secara garis besar usahakanlah perubahan sistim Pemerintahan jakarta di ahlikan dalam kontek kepapuan lebih khusunya konteks wilayah adat Mepago dalam sistim pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

e.Berfikirlah sebagai seorang Pemimpin bukan berfikir sebagai seorang pejabat.

f.Pemerinta jangan menjadikan masyarakat sebagai alasan lahan bisnis demi kepentingan perut.

g.Inilah hati kecil yang di lampiaskan kepada orang tua kami dalam lingakaran asosiasi bupati mepago. “Kartu Kuning” untuk asosiasi bupati mepago dalam kebijakan yang membunuh karakter dan psikologis masyarakat.

Ketika menuliskan ini, penulis berfikir sebagai kepala daerah tentu-nya kalian sudah mengetahui ini semuanya. Penulis menharapkan adanya kebijakan yang bijak dalam menangani kasus kasus kemanusian yang terjadi. Salam “Kartu Kuning” dari masyarakat untuk kalian para penghiatan masyarakat mepago.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *