Dogiyai,Suara Mee-Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Dogiyai, bersama rakyat akar rumput dengan tegas menolak Otonomi Jilid Ke II dan Tuntut Referendum.

Pemerintah Indonesia secara konsisten selalu menyampaikan bahwa proses Referendum atau Act of Free Choice atau PEPERA berkaitan dengan status Politik Wilayah Papua telah selesai dilaksanakan di tahun 1969, dan secara internasional telah selesai dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 2504. Belum banyak informasi yang diketahui oleh publik mengapa Rakyat Melanesia di Papua diberi kesempatan untuk melewati proses referendum melalui Resolusi 1752 jika sejak 1945 benar Papua adalah bagian NKRI.

Membicarakan Resolusi 2504 tentunya tidak dapat dilepaskan dari Resolusi PBB 1752 tanggal 21 September 1962; Agreement between the Republic of Indonesia and The Kingdom of Netherlands concerning West New Guinea (West Irian) atau yang dikenal dengan New York Agreement yang mengadopsi Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang pengalian kedaulatan sementara (otonomi baru), terjadi di tanggal 15 Agustus 1962.

Resolusi 1752 sekaligus memastikan bahwa Papua adalah wilayah tidak berpemerintahan sendiri (Non Self Governing Tetritory) dan masuk dalam list Komisi Dekolonisasai (C-24). Bagian penting dari Resolusi 1752 ini adalah Pengalihan Kekuasaan Administrasi Pemerintahan dari Belanda ke PBB dilakukan melalui dua badan yang dibentuk, yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) dan kewenangan keamanan didukung oleh UNSF (United Nation Special Force).

UNTEA memastikan Transfer Administrasi Pemerintahan dari Belanda dari Tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 di mana selanjutnya urusan Administrasi Pemerintahan wilayah Papua diserahkan kepada Indonesia.

Penegasan ini juga dengan sendirinya mengklarifikasi bahwa Prinsip Hukum Uti Posidetis untuk wilayah Papua sudah tidak relvan dijadikan dasar klaim Teritorial Indonesia sejak wilayah ini masuk dalam daftar Komisi Dekolonisasi (C-24) sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri, memberi harapan palsu dengan pemberian daerah otonomi baru. Berbarengan dengan suatu perjanjian kedua belah pihak ini bahwa suatu kelak bangsa papua akan menentukan nasib hidup mereka sendiri.

Hal itu di jelaskan oleh Komite Nasional Papua barat (KNPB) wilayah Dogiyai, dalam Pers Rease yang di Terima Suara Mee,Kamis (9/07/2020)

Akhir dari fakta ini telah memancing rasa emosional disetiap anak bangsa papua barat untuk tetap melawan kepastian dari zaman ke zaman.

Maka kami Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Dogiyai menyatakan sikap sebagai berikut:Tolak Otonomi Khusus Jilid Ke II

Tuntut Referendum diteritorial west papua

1.Tolak Otonomi Khusus Jilid Ke II
2.Tuntut Referendum diteritorial west papua
3.Kontrak Pemerintahan indonesia dan belanda (otsus)selasai maka bangsa papua tuntut referendum.

Reporter :Benedict Agapa/SM.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *