Oleh: Simion Kotouki

Pengertian Daerah Otonomi secara garis besar adalah daerah yang berwenang mengatur rumahnya sendiri. Tetapi di lihat dari implementasi Otsus di Papua, Pada kenyataannya di atur oleh Pihak kedua Jakarta.

Indonesia itu di katakan Negara kesatuan, yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kenapa sampai Papua di berikan Otonomi Khusus oleh Negara yang sudah merdeka dan Demokrasi, pasti ada alasan tertentu yang membuat Negara harus berikan Otonomi Daerah di Papua. Hadirnya Otonomi tentu saja karena ” Papua sudah Merdeka,” tetapi di aneksasi ke dalam NKRI secara paksa dan otsus hanya sebuah gula-gula manis.

Sistem Pemerintah dengan Otonomi Daerah berarti segala kebijakan yang mengatur kepentingan orang banyak di atur oleh daerah masing-masing dan di awasi oleh pemerintah pusat. Segala kebijakan yang berlaku dalam otonomi daerah merupakan wewenang Pemerintah Provinsi. Di pandangan orang Papua otsus telah gagal mensejahterahkan rakyat.

Di Papua Otsus menjadi Gagal karena tujuan pemberian Otonomi daerah tidak berujung pada realisasinya. Ada hal-hal yang tidak memberikan dampak yang besar bagi masayarakat Papua di era Otonomi Khusus Daerah Papua adalah sebagai berikut:

1.Peningkatan Peran masyarakat yang Sangat Minim

Sebenarnya dengan adamya otonomi daerah memungkin terjadinya peningkatan peran masyarakat dalam memajukan daerah, tetapi sepanjang adanya otonomi daerah di Papua, pemerintah masih selalu mengikuti intruksi dan persetujuan dari Pusat. Pada hal pemerintah yang masih dalam era otonomi harus mengatur daerahnya sendiri, pemerintah pusat hanya mengawasi.

Pemerintah daerah menjadi tidak fleksibel dalam menentukan kebijakan yang di tetapkan yang harus di partisipasi oleh masyarakat agar kebijakan menjadi tepat guna, karena peningkatan peranan masyarakat juga di peruntukkan untuk memantapkan norma-norma dalam masyarakat dengan ciri khas daerah.

2.Pemerintah Gagal Menumbuhkan Kreativitas dan karakter Daerah

Daerah Otonomi, di berikan kebebasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Tetapi pemerintah tidak memanfaatkan waktu ini untuk memunculkan karakteristik daerahnya masing-masing, karena karakteristik daerah seringkali terlihat dari keberadaan sektor perekonomian.

Untuk memunculkan ke kahasan suatu daerah, pemerintah telah gagal untuk bekerja sama dengan masyarakat agar menciptakan kreativitas ke khasan daerah yang istimewa tidak di miliki oleh daerah lain. Ada tetapi paling 5% saja. Karena Tumbuhnya karakteristik daerah efek dari otonomi daerah merupakan salah satu penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multi kultural.

3.Tidak ada Daya Saing

Dengan adanya Otonomi daerah, pemerintah daerah setempat berkesempatan untuk memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Tetapi pemerintah tidak memaksimalkan potensi daerah sehingga tidak ada kualitas dan sektor tertentu yang menjadi ciri khas daerah tersebut yang di kenal masyarakat luas. Pada hal, seperti inilah yang akan mendorong pemerintah daerah beserta masyarakat untuk meningkatkan produk-produk unggulannya agar bersaing dengan daerah lain. Bukan pada sektor ekonomi saja, tetapi juga dalam SDM, Pengelolaan SDA dan lainnya.

4.Pemerataan Keadilan Nasional

Jika di Pikir, Otonomi daerah memungkin pemerintah daerah akan melakukan pemerataan keadilan bagi masyarakatnya. Tetapi pemerintah daerah tidak mewujudkan itu dalam kebijakan daerah yang di peruntukkan bagi masyarakat daerah demi terwujudnya keadilan dan Stabilitas daerah. Pada hal, jika di lakukan pemerataan keadilan ini, dia bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat yang selama ini sering terjadi.

Di Papua pemerataan Keadilan sangat tidak di rasakan oleh masyarakat, karena sudah banyak pelanggaran Ham yang tidak di selesaikan sampai tuntas dengan prosedural Hukum yang jelas.

5.Pendidikan Tidak Merata di Papua.

Apabila kita lihat hari ini bahwa pendidikan di masa Otonomi ini memberikan kelonggaran bagi anak-anak asli daerah, supaya dapat melanujutkan studi di Jurusan akademik yang langkah dan menyelesaikan pada tepat waktu dan biaya di tanggung pemerintah agar Sumber Daya manusia yang siap bersaing dengan sumber daya di daerah lain menjadi semakin bertambah. Tetapi dalam hal mencetak SDM, Tidak ada kebijakkan prioritas pro OAP yang di ambil sehingga masih banyak anak-anak yang studinya selalu berantakan.

Masih banyak tujuan yang sampai hari ini belum teraktualisasi di Tanah Papua dan belum di rasakan oleh masyarakat secara umum di Papua. Maka, masyarakat Papua berpikir bahwa Otonomi Khusus di Papua sudah gagal. Sehingga masyarakat dan Mahasiswa berteriak tolak Otonomi Khusus Jilid II, karena di era otonomi, pelanggaran Ham, masih terus terjadi sampai hari ini, Pada hal Papua adalah region yang punya wewenang cukup kuat untuk mengatur semua sektor di Papua oleh Pemerintah Papua sendiri.

Maka hari ini Pemerintah Pusat kembalikan kedaulatan kepada rakyat Papua untuk Otsus lanjut atau tidaknya. Sesuai dengan UUD No 23 Tahun 2001 Pasal 77. Karena itu hak masyarakat Papua bukan hak Jakarta dan para elitnya.

Jika harus di Lanjutkan maka, Tujuan dari Pada Otonomi pemerintah harus tegakkan, ambil kebijakkan yang berpihak pada orang asli Papua. Kemudian kewenangan jangan sepenuh oleh pusat. Gubernur saja berkata bahwa UUD Otsus di Papua tidak ada, Semua Perdasus tidak menjadi perdasus.

Penulis adalah Wartawan Suarameepago.com

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *