Oleh: Theo Hesegem

Hidup ini kita manfaatkan untuk mengungkapkan kebenaran di tanah Papua.

Mengapa Tuhan Allah menciptakan orang Papua sebagai Kulit hitam dan rambut keriting sebagai ras Melanesia? Pasti ada maksud-maksud dan tujuan tertentu dan itu sangat baik. Kalau Tuhan Allah tidak punya maksud yang baik, untuk apa orang Papua mau diciptakan sebagai orang kulit hitam dan rambut keriting? Apa lagi kita ditempati di tanah yang penuh dengan kaya raya dan penuh dengan madu dan susu? Mari kita renungkan masing-masing sendiri.

MENGUNGKAPKAN KEBENARAN TIDAK TERGANTUNG KEPADA ORANG LAIN

Untuk mengungkapkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, untuk apa kita hidup tergantung kepada orang lain, untuk mengungkapkan semua itu? Mengapa kita tidak mau kerja sesuai pikiran yang Tuhan berikan kepada kita? Saya yakin kalau pikiran dan tangan yang Tuhan berikan tetapi kita tidak kerja sesuai dengan harapan Tuhan Allah pasti kami akan bertangungjawab dihadapanNYA pada akhir penghakiman-Nya

UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN KITA HARUS BEKERJA DENGAN KEYAKINAN KITA SENDIRI KARENA KITA YANG TAHU

Orang Asli Papua selalu dihadapkan dengan berbagai nacam kasus dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, masyarakat Papua selalu hidup rasa tidak aman di negerinya sendiri seperti tamu, selalu di hadapkan dengan moncong senjata.

Apakah dari semua kasus ini kita harus diam dan selalu minta kepada orang lain, untuk mengerjakannya lalu kita tinggal menerima hasilnya ? Menurut saya sangat keliru, kalau orang yang selalu mengharapkan kepada orang lain, karena menurut saya Orang lain tidak pernah akan mengungkapkan kebenaran terkait masalah yang dialami oleh orang Papua.
Istilah yang saya biasa gunakan adalah orang lain itu orang lain. Kita adalah kita atau saya adalah saya.

Sehingga untuk mengungkapkan kebenaran saya harus kerja sendiri sesuai pikiran yang Tuhan kasih. Dan selalu membuktikan fakta dan data, untuk membuktikan itu saya selalu berada dilapangan atau Tempat Kejadian Perkara.

APAKAH SEMUA PEKERJAAN KITA HARUS MINTA KEPADA ORANG LAIN UNTUK KERJAKAN?

Jawabannya saya hanya singkat saja! Tidak? Karena orang lain akan kerja demi kepentingan uang dan nasip atau kepentingan pribadi, dan akan membangun kebohongan dan tipu muslihat, tetapi kalau kita bekerja sendiri kebenaran akan terungkap, tetapi bagi orang lain yang telah melakukan kesalahan, akan rasa panik, takut, mungkin juga rasa tidak aman dan pada akhirnya kita akan diteror dengan berbagai macam cara supaya kita bisa berhenti dari investigasi yang sedang kami lakukan.

Tetapi kerja kita akan diakui oleh orang lain, karena kita selalu membuktikan data fakta yang sangat kongrit dilapangan, kita tidak menggunakan mungkin, katanya, saya dengar dari orang lain. Sehingga tidak pernah akan ada kebohongan. Orang lain akan lebih percaya data dilapangan.

TUHAN MENCIPTAKAN ORANG ASLI PAPUA SANGAT LENGKAP

Tuhan Allah menciptakan orang Asli Papua, sangat lengkap tak ada kekurangan dan cela apapuan, namun kita sendiri yang tidak pernah memanfaatkan pikiran dengan baik.

Saya selalu mengatakan begini, pikiran yang Tuhan kasih saya harus kelola dengan baik, tangan yang Tuhan berikan Menulis fakta dan data yang benar, mata yang Tuhan berikan dapat melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar, telinga yang Tuhan berikan saya selalu mendengar mana yang baik dan mana yang jahat lalu menulis yang benar, kaki yang Tuhan berikan melangkah untuk mengungkapkan kebenaran dan kejujuran.

APAKAH ORANG PAPUA TIDAK MAMPU MENGERJAKAN SESUATU SENDIRI?

Jawabannya, Tidak. Orang Papua sangat mampu untuk melakukan sesuatu, kita bukan seperti benalu yang hidup dan tumbuh di atas kayu parasit, benalu itupun diciptakan oleh Tuhan Allah, sehingga bagimana rumput tersebut harus hidup di atas kayu.

Apa lagi Manusia orang Papua diciptakan secara khusus sebagai orang kulit hitam dan rambut keriting, dan Tuhan Allah berikan segala pikiran yang sehat dari napasnya sendiri. Secara pribadi saya yakin kalau kita selalu menyampaikan tentang fakta dan data kepada orang lain mereka sulit untuk membantah tulisan dan artikel kita. Kecuali kita menyampaikan berita bohong atau laporan palsu.

MENKOPOLHUKAM MENGGUNAKAN KATA “KEMUNGKINAN,” DALAM PERNYATAAN

Contoh pernyataan Menkopolhukan tentang TGPF Kabupaten Intan Jaya. Menyatakan dalam Pernyataan nomor ke Empat “Mengenai tertembaknya Pendeta Sanambani pada tanggal 19 September 2020, Informasi dan Fakta-fakta dilapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh Pihak ke tiga”. Kalau Menkopolhukam masih menggunakan kata-kata kemungkinan, menurut saya laporan TGPF belum bisa dikatakan laporanya valit, karena Menkopolhukam masih menggunakan kata-kata kemungkinan, berarti laporan belum bisa katakan sudah final.

Menurut pemahaman saya, seorang Menkopolhukam tidak perlu menggunakan kata mungkin, atau kemungkinan, kalau menggunakan kata mungkin berarti hasil investigasi TGPF perlu dipertanyakan. Karena belum jelas siapa pelakunya, dan keterlibatan pihak ke tiga itu siapa?

Menkopolhukam perlu ketahui bahwa investigasi sebuah kasus tidak boleh mengunakan dengan kata-kata mungkin dan kemungkinan, saya dengar dari orang lain, atau orang cerita. Kata-kata ini tidak boleh digunakan dalam investigasi kasus atau dalam penyelidikan sebuah kasus dalam proses penegakan hukum, oleh karena itu menurut saya MENKOPOLHUKAM sangat keliru dengan menggunakan kata kemungkinan.

Oleh karen itu menurut saya Laporan TGPF perlu dipertanyakan oleh Orang Asli Papua, dan bagi orang lain akan sangat sulit percaya laporan TGPF, karena dalam laporan masih terus menyebutkan Keterlibatan Oknum aparat, tetapi juga ada keterlibatan Pihak Ketiga, berarti pandangan saya laporan TGPF masih abu-abu, dan belum bisa dikatakan laporan sudah final.

Saya sangat heran juga dalam pernyataan Menkopolhukam mengatakan akan menempatkan anggota pasukan non organik di tempat-tempat yang kosong di Papua, kalau mau menempatkan Tentara tempatkan di hutan-hutan buat tenda disana, karena di Papua tidak ada tempat kosong, yang kosong hanya di hutan, sehingga MENKOPOLHUKAM mengatur waktu atau jadwal perang dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Kami harap jangan menempatkan anggota di kota karena masyarakat sipil yang akan mengalami banyak korban. Kalau mau perang terbuka di mana itu urusan kedua kelompok TPNBP/OPM dan TNI/ POLRI.

TIM TGPF datang ke Papua bukan untuk mencari tempat kosong untuk memetakan peta menempatkan pasukan, tim datang dalam rangka investigasi kasus tertembaknya Pendeta Yermias Sanambani, lalu MENKOPHUKAM langsung merespon untuk menempatkan pasukan di tempat-tempat kosong di tanah Papua, untuk menempatkan anggota di Papua siapa yang merekomendasikan kepada saudara? Kalau itu yang lakukan, saya yakin, sepertinya Mahfud mencoba meremehkan temuan investigasi TGPF terkait pembunuhan Pastor Yeremias.

Sedangkan masyarakat Papua, minta kepada Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non organik, justru Menkopolhukam memperkeruh masalah, apa lagi Menkopolhukam mengatakan di media masa bahwa orang yang meminta menarik pasukan adalah anggota OPM dan separatis inikan tidak masuk akal sama sekalai bagi saya, karena menurut saya diminta kepada Presiden Untuk menarik Pasukan non organik dari Papua adalah dilihat dari sisi kemanusiaan karena masyarakat sipil menjadi korban. Menkopolhukam tidak mengerti Masalah kemanusiaan yang sedang di hadapi Oleh Masyarakat Orang Asli Papua, diangap masalah di Papua biasa-biasa saja, sedangkan bangsa ini sedang disoroti oleh Internasional terkait isu dugaan pelanggaran HAM di Papua, Menkopolhukam masih saja gotot mengirim Pasukan ke Papua.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA?

Menurut saya, yang bertanggungjawab adalah Presiden Rebuplik Indonesia Ir. Joko Widodo, termasuk pembunuhan terhadap Pendeta Yeremias Sanambani pada tanggal 19 September 2020, dan penghilangan upaya paksa terhadap Pdt Geyimin Nirigi pada tanggal 20 Desember 2019, di Mapenduma.

Mengapa saya mengatakan Presiden bertanggung jawab, karena pengiriman pasukan Non organik adalah atas perintah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu Presiden lah yang bertanggung jawab. Terkait dugaan pelanggaran ham di Papua.

Wamena, 23/10/2020

Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham Sedunia)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *