Oleh: Hendrikus Gobai Kadepa

Papua dalam stigma kolonial indonesia adalah pengaruh bersifat segala berbagai kejahatan terhadap OAP supaya akan memusnahkan keinginan-keingina rakyat Papua yang untuk menjadi hidup tersendiri tanpa sistim kekerasan yang sangat kejam ini.

Stigma kolonial terhadap rakyat papua bukan menurut UUD RI secara sistematika karena di papua sedang terus dalam menindas dan pembunuhan terhadap kehidupan rayat serta perjuangan papua atas kebenaran untuk menentukan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Sistim itu, di terkonek dalam aspek apapun baik itu terhadap pemimpin-pemimpin daerah maupun dalam pengusaha provinsi dan besifat itu mendorong pula bagi tertentu rakyat yang selalu membangun sistim bagian dari kolonial indonesia.
Dengan tujuan untuk mengugatkan aspek ekonomi kepentingan rakyat papua yang sesungguhnya demi memenuhi kehidupan.

Unsur-unsur kebutuhan bagi rakyat papua dapat intervensi oleh borjuis itu bukan sesuai peraturan NKRI terhadap OAP, selain dari peraturan ini adalah mencari kepentingan nafkah hidup tersendiri, bukan untuk keseluruhan Provinsi papua dan Papua Barat

Sehingga dalam kehidupan papua tetap bersubur atas dinamakan Papua dalam kekerasan TNI & POLRI tanpa respon dari kepimpinan siapapun
Munginkah uang merupakan anak kita yang disyangi selalu dalam situasi apapun baik dan
buruk terhadapa orang asli papua lebih khususnya borjuis.

Mana yang lebih penting! Manusia atau Uang?
Uang hanya sekejap mata ketika uang ada ditangan manusia tapi manusia adalah makhluk sosial merubahkan pelbagai aspek kehidupan itu menguatkan kepentingan apapuan bagi semua orang demi memenuhi kehidupan secara indivual di Papua

Manusia ada, tentunya pula uang ada di tangan manusia dan karena manusia ada menjadi sebagai kepemimpinan di suatu daerah untuk menghadapi dan menerima segala persoalan apapun terjadi di lingkungan rakyat.

Untuk mengayomi, mengatasi, bersama secara damai tapi atasi sesuai harapan rakyat yang diinginkan harus di capai, sebab itu adalah harapan demi semua orang yang tertindas dalam stigma oleh sistim kolonial indonesia terhadap OAP.

Refleksi kejadian aksi damai penolakan otsus jilid II 2021, pada hari 27/10/2020.
Mahasiswa uncen jayapura turun jalan tanpa mundur kebelakang karena demi kehidupan latar belakang oleh rakyat papua. Terus rakyat papua adalah sebagai anaknya kepemimpinan dan ada rakyat sehingga menjadi pemimpin terhadap rakyat di daerah dan provinsi. Supaya intervensi yang pantasan akan mengamankan segala tawaran dari pihak keamanan TNI & POLRI untuk tuntaskan harapan mahasiswa dan rakyat terhadap pada tujuan ke MRP, Gubernur, dan Pusat.

Tetapi, setiap pemimpinan dalam provinsi Papua dari Gubernur hingga kebawah MRP tidak menghargai dan tak ada berkerja sama dalam aksi mahasiswa dan rakyat penolakan otsus jilid II 2020. Sehingga terjadi kekerasan yang sangat kejam dilakukan oleh TNI dan POLRI terhadap mahasiswa dan rakyat, dengan data mahasiswa dapat korbang dan luka-luka maupun juga di tahan kapolres Abepura (Keseluruhan) sebagai berikut;

Zaking Sukuniap, Rprien Zool, Anace Degei, Namar Bayage, Abraham Heluka, Erson Bayo, Serogo mumpo, Paus Bayage, Apniel Doo, [korlap Abepura], Yanias Mirin, Charle Siep, Arkilaus Lakon, Laban Hiluka, Orgenes Kabak, Mariko Kabak, Rafael Mere, Ones Sama, Donny Pekei, Alusilius Magai, Jhon Fredi Tebai, Yabet Lukas Degei dan Kristianus Degei (selaku penanggungjawab) dan ada juga banyak dari belakang yamg culik sembarangan tanpa di ketahui siapapu secara dalam.

Kemaring, TNI dan POLRI Melanggar UUD RI terhadap mahasiswa dan rakyat pada saat dalam aksi damai penolakan otsus jilid II 2021
Melanggar UUD RI adalah melalui Pak Rektor Dr.Ri. Apolo Safanpo, Uncen Jayapura yang di perintahkan kepada pihak keamanan bahwa bubarkan mahasiswa karena tidak ada berhak menyuarakan aspirasi harapan rakyat, itu perkataan lidah ular nyata yang di keluarkan oleh Pak Rektor Dr.Ri. Apolo Safanpo. Uncen Jayapura.

Dari MRP juga pernah di sampaikan melalui mediah sosial bahwa, Mahasiswa tidak terlibat dalam kajian Otonomi khusus jilid II 2021, itu di langgar UUD RI karena mahasiswa adalah agen perubahan sosial dan berhak mengatasi segalah persoalan pandangan kehidupan masyarakat yang di anggap bukan sesuai harapan kami.

Menjadi sebagai sarankan kepada Pak Rektor Uncen Dr. Apolo Safanpo, dan MRP bahwa, mahasiswa sebagai berhak untuk tindakan apapun akan mengatasi dan mangamankan pandangan kehidupan rakyat yang di anggap bukan semaunya. Jadi, selainkali jangan ungkapkan bahwa mahasiswa tidak ada berhak dalam tindakan apapun sebelum terjadi apa-apa di lingkungan uncen jayapura dan MRP.

Menjadi kesimpulan, pemimpin-pimimpin daerah maupun provinsi pentingnya bekerja sama dalam tindakan apapun yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat papua. Mereka tindakan di lapangan secara terbuka karena tidak disetujui atas sistim pemerintah indonesia yang dilakukan untuk kepentingan kehidupan rakyat papua. Bila tidak sesuai harapan dan kepentingan masyarakat, tetap akan ditolak.

Oleh karena itu, di Papua banyak mahasiswa dan rakyat dapat di tembak mati, di luka, maupun di tahan pertahanan atas kebenaran hanya karena Pemimpin Papua tidak adanya bekerja bersama dalam tindakannya tersebut untuk menuntaskan harapan yang akan melanjuti kedepan manusia dan di Tanah Papua

Penulis: adalah aktivis mahasiswa Papua
Kuliah di Fisip, uncen Jayapura

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *