Dogiyai, Suara Mee– Saya, Simon Petrus Pekei, Wakil Ketua I DPR Kabupaten Dogiyai, mengatakan;
Sidang paripurna DPRD kabupaten Dogiyai dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun 2019 Bupati Dogiyai dan Sidang Paripurna ABT tahun 2020 yang digelar pada 19 Oktober 2020 lalu itu TIDAK SAH.

Ada sejumlah hal yang menjadi dasar kami untuk menolak sidang tersebut, diantaranya;

Pelaksanaan sidang LPj dan Sidang ABT tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya. Dimana dalam kesepakatan tersebut, sudah diatur jadwal sidang satu hari untuk penyerahan KUA PPAS dari Pemerintah ke DPR, satu hari Pembahasan LPj dan satu hari sidang ABT tahun 2020 untuk satu. Artinya, kami sepakati sebelumnya untuk lakukan sidang selama 3 hari.

Tetapi pada kenyataannya, Ketua DPR Dogiyai dan sekelompok DPR Dogiyai mengambil keputusan diam-diam dan dilakukan sidang hanya dalam satu hari saja untuk 3 Agenda besar.
Hal ini sangat memalukan dan merusak martabat lembaga DPR Dogiyai.

Dalam sidang paripurna tersebut, anggota DPR yang hadir hanya 13 anggota dari 25 anggota DPR Dogiyai. Padahal, sidang seperti itu harusnya dihadiri lebih dari 15 anggota. Dan, hal itu tidak memenuhi quorum. Karena, dalam Tatib DPR Dogiyai

Kami dua pimpinan DPR tidak hadir dalam sidang tersebut. Sehingga, sidang tersebut tidak sah. Ketidakhadiran pucuk pimpinan DPR Dogiyai dalam sidang-sidang juga telah diatur dalam Tatib DPR.

Sehingga, kami minta agar sidang LKPJ Bupati Dogiyai dan Sidang Perubahan/ABT kabupaten Dogiyai agar bisa ditinjau ulang sesuai tata cara dan mekanisme yang ada.

Kita lembaga DPR kabupaten Dogiyai punya harga diri dan martabat. Jangan korbankan nama baik lembaga dengan kepentingan sesaat dan sekelompok orang.

Sidang yang telah dilakukan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama dalam Tata Tertib DPR Dogiyai pada awal periode. Semua sudah diatur disana. Sehingga, siapapun (DPR/Pemerintah) wajib mengikuti aturan tersebut.

Saya bersama wakil ketua II DPR Dogiyai, Orgenes Kotouki telah sepakat untuk tidak akan menandatangi risalah sidang tersebut.

Kami juga meminta kepada Saudara Ketua DPR Dogiyai bisa menjelaskan alasan mengatakan sidang tersebut SAH. Karena, hingga saat ini tidak ada penjelasan yang baik terkait sidang itu.

Kami membantah, bahwa sidang kemarin itu anggota DPR bukan 15 anggota tapi yang hadir hanya 12 anggota DPR dan 1 unsur pimpinan. Dan, itu sidang TIDAK SAH.

Terkait hal itu, kami (Wakil ketua I dan II serta sejumlah anggota DPR lain) telah menyurati ke Biro Keuangan Provinsi Papua agar tidak melayani Pemda Dogiyai untuk melakukan evaluasi ditingkat provinsi. Dalam surat tersebut, kami telah lampirkan sejumlah alasan dan lampiran dibalik risalah yang tidak kami tandatangani.

Tapi, jika Keuangan provinsi indakan surat kami dan layani Pemda dan sekelompok DPR Dogiyai, maka;
Saya bersama wakil ketua II DPR Dogiyai akan jaga di Biro Keuangan Jayapura untuk tetap menolak dan meminta supaya tidak dilanjutkan sepanjang sidang sebelum disahkan oleh semua anggota DPR Dogiyai.
Kami akan surati kepada Gubernur Papua. Kami tidak akan diam untuk bicara demi rakyat Dogiyai.

Simon Petrus Pekei
Wakil Ketua I DPR Dogiyai

Orgenes Kotouki
Wakil Ketua II DPR Dogiyai

Reporter: Philemon Keiya

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *