Oleh: Yanto Pekei

Pemekaran wilayah sebagai pembagian atau pemecahan sebuah wilayah yang sebelumya utuh dan memiliki satu kesatuan menjadi beberapa wilayah, ini bukan hal baru untuk saat ini saja dibacakan dan dilakukan. Sejak dulu, ketika sebuah wilayah pemerintahan dianggap terlalu luas dan penduduk pun semakin bertambah, maka kehendak untuk memekarkan wilayah menjadi hal yang di anggap penting. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan publik, pengelolaan potensi daerah yang lebih efektif, serta meningkatkan hubungan pusat dan daerah yang lebih serasih dan efektif.

Namun demikian, sekalipun pentingnya pemekaran, pelaksanaan pemekaran daerah pun tidak serta merta di lakukan. Ada sekian banyak prasyarat yang harus di penuhi agar pemekaran itu benar-benar efektif dan tidak sekedar memenuhi kebutuhan sesaat. Semuanya butuh pertimbangan dan perhitungan yang matang.

Pada dasarnya, pemekaran daerah dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Dengan adanya pemekaran daerah di harapakan setiap kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi oleh pemerintah dapat diidentifikasi dan terkordinir dengan baik sesuai dengan potensi masing-masing.

Jika dilihat dari konsepnya peran pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan masyarakat, karena marupakan unik yang terdekat dengan masyarakat. Namun kenyataanya, kesalahan yang sering muncul bukan terletak dari kebijakan yang ada, namun lebih kepada kinerja para aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Jika tidak terkontrol dari pemerintah maka ia akan berdampak besar hanya untuk memenuhi kekuasaan yaitu, mendatangkan korem, kodam dan juga kantor kepolisian Daerah, puluhan bahkan ratusan Polres dan Polsek. Kemudian lokasi atau lahan yang kosong akan di bangun kios-kiosan oleh orang-orang tidak tau bertangun jawab.

Kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antara masyarakat, antara pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik harisontal dalam masyarakat.

Sengkata pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada Ketegangan antara masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, Jika tidak terkontrol dengan baik.

Dampak pemekaran tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa banyak dampak negatif dan positif akan muncul di tengah masyarakat dan perintah daerah.

Penulis adalah Mahasiswa UMP

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *