Jayapura, Suara Mee – Ketua Fraksi Gabungan Ninawi Abua. Girmin Wenda, SE.M.Si Mengatakan Kami Fraksi Gabungan Ninawi Abua, Optimis dan Konsisten Kawal hasil Penetapan Sidang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Kader Partai PBB ini mengatakan “Penetapan anggaran dalam sidang Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2020, untuk Kongres Prime di bahwa kepemimpinan Pdt. Titus Yikwa, Sebesar 3,5 Miliar namun saya melihat di Media sosial yang di keluarkan oleh Dujan Kogoya, SH. M.Hum, selaku Ketua Panitia Kongres, Wilayah Prime bahwa dana yang sudah di Anggarkan dan Realisasi kepada Panitia Kongres adalah 2 Milyar,” Katanya.

“Sehingga saya berharap yang belum anggarkan dan realisasi Dana sebesar 1,5 Miliar itu harus anggarkan dan realisasi” ungkap Wenda melalui Pesan Elektronik Kamis (19/10/2020)

“Karena kami menyampaikan dengan jujur dari hati nurani kepada Eksekutif bahwa apapun keputusan Lembaga dalam Penetapan Anggaran Sidang itu merupakan bagian dari iibawa lembaga pemerintahan dan pemimpin itu sendiri.” Katanya.

“Maka, saya Girmin Wenda, selaku Ketua Fraksi Ninawi Abua, mengatakan bahwa anggaran yang belum Realisasi 1,5 Miliar ini sesuai dengan Kewenangan kami. DPRD terus monitoring sampai Kongres selesai.”

“Jadi apabila dana 1,5 Miliar tidak akan di anggarkan dan realisasikan untuk Kongres, maka itu menjadi catatan bagi pandangan Fraksi pada saat LKPJ Bupati Tahun akan mendatang”

Hasil Keputusan hering berlangsung Eksekutif dan Legislatif setelah Pembukaan Sidang Raperda Perubahan tahun 2020 bahwa, Tahun ini kami anggarkan 3,5 Miliar untuk kongres di Prime di bawa Kepemimpinan Pdt. Titus Yikwa berarti Kongres yang akan mendatang di bawa Kepemimpinan Dr. Sofyan Yoman tahun 2022 Pemerintah anggarkan dengan nilai 3,5 Miliar yang sama karena hal ini keputusan Bersama.

“Yang menjadi Pertanyaan kami adalah dana yang sudah di Anggarkan dan di bantu oleh Pemerintah dalam hal ini saudara Bupati, Lanny Jaya sebesar 2 Miliar untuk Kongres di Prime, apakah anggaran yang sudah di tetapkan dalam sidang Raperda Perubahan yang direalisasi atau dari saudara Bupati sendiri yang memberikan bantuan, karena bantuan saudara Bupati Lanny Jaya adalah sebelum sidang Raperda Perubahan dan sebelum penetapan DPA.” Tanyanya.

Lebih lanjut saran dari Ketua Fraksi Ninawi Abua kepada “Pimpinan Eksekutif dan Legislatif perlunya ada keterbukaan transparan jadi kalau memang 2 miliar yang sudah realisasi merupakan bagian dari hasil penetapan Sidang Raperda perubahan berarti, sisa 1,5 miliar harus anggarkan seutuhnya kepada panitia pelaksana Kongres.” Tegas Wenda.

Reporter : Akia Wenda

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *