Oleh: Damoye Nor

Deklarasi petisi penolakan Otsus jilid II di Tanah Papua dari Rakyat terus mengalir dalam beberapa bulan ini dan didukung berbagai gerakan oraganisasi, lembaga adat, lembaga agama, gerakan perempuan, dan mahasiswa sebagai ujung tombak Rakyat. Menyampaikan orasi politik dengan yel-yel “Tolak Otsus” dan “Papua minta Referendum” secara terbuka.

Sejak adanya aksi penolakan Otonomi Khusus [Otsus] Jilid II Indonesia terus berupaya menbungkam dengan banyak cara kekerasan saat aksi yakni penangkapan massa aksi secara paksa, mengagetkan dengan tembakan, dihadang, ditodong senjata bahkan ditembak mati. Ini perlakuan yang amat kejam dan diluar hukum Indonesia. Dalam UUD 1945 ayat 3 Pasal 28E berbunyi “setiap orang berhak atas kebebesan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini pertanyaan besar bagi penguasa-penguasa bangsa Indonesia. Untuk siapa anda lahirkan UUD ayat 3 Pasal 28E?

Pemimpin Negara menyakiti hati Rakyat Indonesia terutama hati Rakyat Papua. Kapan serius membangun Indonesia yang aman, sejahtera, damai dan maju. Selama ini seperti abu-abu tak terlihat warna abadi.

Dalam konteks Undang-undang memberikan kebebasan untuk bebas menyampaikan hak asasi Manusia [HAM] sesuai dengan peran atau aspirasi yang ada sebagai pengakuan dan penghormatan. Sebagaimana disebutkan dalam UUD RI 28 Tahun 1945. Dimana negara menjamin konteks kebebasan atas dcmengeluarkan logika amat sederhana secara lisan maupun tertulis.

Apa fungsi daripada Hukum. Menurut penulis, Dalam sebuah negara demokratis, hak-hak itu seharusnya diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara bukan justru sebaliknya. Dalam UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Manusia telah menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan meyakini pilihan politiknya. Setiap orang hak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak kodrat sesuai hati nuraninya.

Rakyat Papua dituntut demi UUD tentang hak asasi Manusia bukan secara paksa. Rakyat Papua memiliki hak untuk “Tolak Otsus” dan hak pilihan “Minta Merdeka”.

Situasi Papua saat ini, memanas dengan deklarasi petisi penolakan Otsus Jilid II serta menyikapi berbagai persoalan HAM selama Otsus Jilid II dan telah terbukti bahwa Otsus gagal total. Kebelakangan ini, kami ikuti diberbagai media sosial [medsos] pemerintah pusat “kehilangan logika sehat”, bicara tanpa mengetahui fakta di lapangan. Oleh karena itu, kami tegaskan kepada pemerintah pusat di Jakarta bahwa “Datang ke Papua, jangan berkoar-koar di media sosial saja, jangan menyakiti hati Rakyat Papua terus. Praktek apa yang anda lakukan terhadap Rakyat Papua? Kami sakit sekali, jujur kami sakit hati, Rakyat kami dibunuh satu per satu seakan Nyawa Manusia Papua ibarat binatang”.

Perlu ingat! Martabat Manusia tidak bisa disamakan dengan insfrastruktur dan lainnya. Apalagi Nyawa dan darah manusia mau digantikan dengan Otsus. Kematian Nyawa tak berdosa di Papua suda mendunia, Dunia pun tahu kalau Indonesia menjajah Papua dengan praktek kekerasan fisik maupun psikis.

Rakyat dari 7 wilayah adat Papua tolak Otsus itu wajar dan tidak bisa dibantah oleh pihak manapun karena itu bagian dari hak penyampaian berpendapat atas dasar yang jelas dan fakta yang benar.

Pemerintah pusat [Pempus] stop menghukum Rakyat Papua, Kami peduli kemanusiaan meminta, segera hentikan segala praktek-praktek kekerasan dan segera gelar referendum sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua.

Penulis adalah Peduli Kemanusiaan asal Meepago

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *