Oleh: John NR Gobai

Pengantar
Lembaga pendidikan swasta pendidikan di Papua, dapat dibedakan menjadi Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan swasta lainnya.
Lembaga Pelopor pendidikan di Papua seperti; YPPK, Yayasan pendidikan Advent, YAPIS, YPPGI dan YPK. Sementara lembaga pendidikan swasta lainnya banyak juga dibentuk di Papua, ada yang setelah dan sesudah adanya UU Otsus sasarannya adalah menjangkau pelayanan sadar untuk seluruh masyarakat papua.

Regulasi
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta telah mengatur Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan sekolah swasta dari Pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya kemudian diperkuat lagi dengan SKB tiga mentri, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Pendayagunaaan Aparatur Negara, Mentri Agama, itu dikeluarkan yaitu SKB Nomor 5/7/ PB/2014.

Untuk itu Yayasan pelopor pendidikan Papua yang dimaksudkan dalam Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sudah dimandatkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah namun aturan tekhnisnya belum disiapkan.

Pada bagian penjelasan Pasal 56 ayat 4 disebutkan Ayat (4) Pendidikan di Provinsi Papua telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan antara lain Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), dan yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat.

Jumlah sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pelopor pendidikan banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga peranan mereka dalam bidang pendidikan tetap dihormati dan terus ditingkatkan, sedangkan dunia usaha, terutama yang berskala besar, didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional dengan biaya dari perusahaan yang bersangkutan.

Pembiayaan terhadap yayasan pelopor pendidikan mesti dipertegas dengan prosentase penganggaran yang jelas dan tegas oleh pemerintah namun pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan.

Penutup
Berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat 4 UU Otsus Papua di provinsi Papua agar tidak menimbulkan multitafsir dan agar pemberian bantuan bersifat tetap sebagai pelaksanaan Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka perlu diatur teknisnya melalui Regulasi Papua tentang bantuan kepada Lembaga Pelopor Pendidikan di Provinsi Papua, agar bantuannya tetap bukan karena kebijakan.
Dan regulasinya sdh disiapkan oleh DPRP sebagai inisiatif DPRP

Selamat Hari Guru

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *