Oleh : Albert Gobai

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdiri sejak tahun 1945 tepat pada 17 Agustus dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Tetapi, pada tahun 1949 diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara demokrasi, maka warga negaranya pasti dijamin sebagaimana mestinya. Ruang demokrasi diberikan kepada rakyat kecil seluas-luasnya, seperti bebas berbicara di depan publik, bebas berekspresi, bebas berkumpul untuk berbincang tentang masa depan bangsa dan negara.

Penjajahan dan penindasan pun tidak diberlakukan namun di atas negeri bangsa lain. Kolonialisme dan militerisme kompromi di atas teritorial West Papua adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Bangsa Papua Barat adalah bangsa yang merdeka, tetapi demi kepentingan ekonomi kombatan kapitalisme melakukan aneksasi negara Papua Barat secara semata-mata. Negara kapitalis seperti Belanda, Amerika dan Indonesia kepentingan bilateral dianeksasi.

Negara Indonesia terlebih dahulu melakukan dan menjalankan kepentingan kapitalisme di tanah Papua. Namun, petinggi Negara Indonesia dan TNI-PORLI bahkan BIN-BAIS tidak menghormati dan menghargai semua peraturan dan undang-undang sebagai pagar dan pondasi negara. Semua itu dianggap sebagai suatu komedi dan lelucon.

Kebebasan dan ruang demokrasi pun tidak diberlakukan di negara demokrasi. Rakyat kecil diancam, diteror bahkan dibunuh habis-habisan. Rakyat Papua justifikasi sebagai sampah, tikus dan monyet. Rakyat Papua hidup aman, damai dan sejahtera ketika bangsa Papua Merdeka sebagai salah negara yang berdaulat sendiri secara keseluruhan dan utuh.

Ketidakadilan di negara demokrasi laju drastis. Hukum dan undang-undang yang dibuat oleh petinggi negara berlipat ganda, justru menjadi ancaman rakyat yang tidak bersalah. Selalu tumpul bagi rakyat yang bukan orang kaya serta pejabat negara. Orang kaya dan pejabat negara yang pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme dibiarkan begitu saja.

Penindasan terhadap rakyat Papua sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh kolonialisme dan kapitalisme serta militerisme. Kebebasan didefinisikan sebagai kekerasan terhadap orang Papua. Air mata dan darah menjadi jaminan hidup. Penindasan tidak berujung di negeri surga yang terlantar.

Kebebasan adalah solusi bagi kaum tertindas. Di mana kaum jelata keluar dari bingkai penindasan. Penindasan yang memicu pada pemusnahan kaum lemah yang mengayomi kehidupan di tengah kolonialisme, militerisme dan kapitalisme Solusi yang profesional adalah memberikan ruang demokrasi untuk pembebasan bangsa.

Bangsa Papua dalam bingkai kolonial Indonesia ilegal dalam hukum internasional. Bangsa Papua akan menemukan bangsa Papua yang sejatinya, ketika keluar dari bingkai kolonial Indonesia sebagai negara Rasisme. Negara Rasisme dan penindasan yang terstruktur demi memusnahkan bagi bangsa Papua selama orang Papua bersama Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *