Menkopolhukam RI Tidak Berwenang Menyatakan Orang Ataupun Organisasi Sebagai Teroris

Siaran Pers
Nomor : 010/SP-LBH-Papua/V/2021

“Pernyataan Menkopolhukam Republik Tentang KKB Sebagai Teroris Melanggara Asas Kepastian Hukum Dan Secara Terang-Terang Lahirkan Tindakan Diskriminasi Ras dam Etnis Kepada Orang Asli Papua Mengunakan Isu Terorisme”

Pernyataan Menkopolhukam bahwa “label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara masaal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.” Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris”. Untuk itu, Mahfud meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum” (Baca : https://nasional.tempo.co/read/1457523/pemerintah-resmi-labeli-kkb-di-papua-sebagai-teroris/full&view=ok) secara langsung mengundang berbagai pandangan dari berbabagai pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah Negara hukum maka selanjutnya akan dikaji penyataan menkopolhukam diatas mengunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah telah diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Agar dipahami oleh khalayak publik maka selanjutnya akan dijelaskan mekanismenya sebagai berikut :

Awalnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (Pasal 27 ayat (1) UU No 9 Tahun 2013). Dalam mengajukan permohonan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyertakan :
a. Identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
b. Alasan permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari instansi pemerintah terkait;
c. Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau Korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisme; dan
d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam hal Dokumen berasal dari negara, organisasi internasional, dan/atau subjek hukum internasional lain (Pasal 27 ayat (2) UU No 9 Tahun 2013).

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan (Pasal 27 ayat (3) UU No 9 Tahun 2013). Jika dalam pemeriksaan alasan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau Korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris (Pasal 27 ayat (4) UU No 9 Tahun 2013).

Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (Pasal 27 ayat (5) UU No 9 Tahun 2013). Daftar terduga teroris dan organisasi teroris dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 27 ayat (6) UU No 9 Tahun 2013). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara tertulis kepada orang atau Korporasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 27 ayat (7) UU No 9 Tahun 2013).

Berdasarkan uraian Pasal 27, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatas secara jelas menunjukan subjek hukum Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja tanpa menyebutkan salah satu dari institusi dalam Lembaga Eksekutif (Pemerintah) termasuk Menkopolhukam Republik Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Menkopolhukam Republik Indonesia ataupun Lembaga Eksekutif (Pemerintah) lainnya Tidak Berwenang Menyatakan Orang Ataupun Organisasi Sebagai Teroris. Atas fakta itu, secara terang-terang membuktikan bahwa Menkopolhukam Republik Indonesia secara terang-terang melakukan tindakan pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya ASAS KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 3, UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Terlepas dari fakta pelanggaran Asas Kepastian Hukum, rupanya atas pernyataan Menkopolhukam Republik Indonesia khususnya pada kalimat “Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris” melahirkan pertanyaan tersendiri terkait segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi yang dimaksudkan oleh Menkopolhukam Republik Indonesia itu orang yang mana organisasi apa ?. Terlepas dari fakta ambiguitas itu mengingat istilah KKB selama ini ditujukan kepada Orang Asli Papua yang memiliki pandangan politik berbeda yang memperjuangkan pandangan politiknya mengunakan pendekatan perang gerilya maka dapat dimungkinkan bahwa orang yang dimaksudkan adalah orang asli papua dan organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi yang dibentuk ataupun yang digerakan oleh orang asli papua.

Apabila kemungkinan tersebut benar maka jelas pernyataan Menkopolhukam Republik Indonesia khususnya pada kalimat “Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris” merupakan pernyataan yang tergolong sebagai Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnik sesuai dengan pengertian Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya berupa : “Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya” sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf a, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Untuk diketahui bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” sebagaimana diatur pada Pasal 15, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Berdasarkan pengertian Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnik serta tindakannya diatas secara langsung melalui pernyataan menkopolhukam Republik Indonesia khususnya pada kalimat “Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris” telah membuktikan Menkopolhukam Republik Indonesia melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan pasal 4 huruf a, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis kepada orang asli papua. Atas dasar itu, Menkopolhukam Republik Indonesia dapat dikenai sangksi sebagaimana diatur pada Pasal 15, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atas dasar uraian diatas, Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menyimpulkan bahwa “MENKOPOLHUKAM TIDAK BERWENANG MENYATAKAN ORANG ATAUPUN ORGANISASI SEBAGAI TERORIS SEHINGGA MELALUI PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS YANG DILAKUKAN MENKOPOLHUKAM RI BEBERAPA WAKTU LALU MERUPAKAN TINDAKAN YANG ILLEGAL SEBAB TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013. ATAS DASAR ITU, MEMBUKTIKAN BAHWA MENKOPOLHUKAM REPUBLIK INDONESIA LANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SECARA TERANG-TERANG MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS KEPADA ORANG ASLI PAPUA DENGAN MENGUNAKAN ISU TERORISME”. Dengan demikian Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan segera menegur Menkopolhukam Republik Indonesia yang telah melanggar Asas Kepastian Hukum (Pasal 3, UU Nomor 28 Tahun 1999) dan telah mengatasnamakan pemerintah melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnik (pasal 4 huruf a, UU Nomor 40 Tahun 2008) kepada orang asli papua dengan mengunakan isu teroris;

2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia segera memangil dan memeriksa Menkopolhukam Republik Indonesia atas tindakan pelanggaran Asas Kepastian Hukum (Pasal 3, UU Nomor 28 Tahun 1999) dalam penetapan KKB menjadi Teroris;

3. Ketua Komnas HAM RI segera memangil dan memeriksa Menkopolhukam Republik Indonesia atas tindakan diskriminasi ras dan etnik (pasal 4 huruf a, UU Nomor 40 Tahun 2008) kepada orang asli papua dengan mengunakan isu teroris.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 8 Mei 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lapago

Berita Polhukam

Panglima TPNPB Pimpin Upacara Peringatan HUT Embrio West Papua Ke-60 Tahun

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati HUT ke-60 lahirnya embrio bangsa West Papua, panglima tertinggi TPNPB Sorong-Samarai, Gen. Demianus Magay Yogi Rimba Ribut memimpin upacara serentak yang berlangsung di Dokoge, Paniai, Rabu, (1/12/202). Pada perayaan embrio bangsa Papua Barat ini, Yogi mengatakan, “setiap perwakilan dari masing-masing Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di West Papua dan […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

IPPMMAPI Memperingati 60 Tahun Kemerdekaan Papua Barat

Jayapura, Suara Mee – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Piyayita (IPPMMAPI) Jayapura, Memperingati Kemerdekaan Papua Barat ke 60 Tahun, 1 Desember 2021 di Sekretariat Kota Raja dalam, Rabu, (01/12/2021) Mewakili Badan Pengurus IPPMMAPI Agustinus Yumai mengatakan, “kami mahasiswa Piyaiyita merayakan Embrio West Papua. Dan, Hari ini menjadi hari spesial bagi bangsa West Papua,” katanya. Sejak […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam Tanah Papua

Bintang Kejora Berkibar Di GOR Cenderawasih,6 Orang Masa Aksinya Di Tahan

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua yang ke-60 tahun, enam Orang asli Papua yang tergabung antara Mahasiswa dan pemuda Papua menggelar aksi Long March. Aksi tersebut berlangsung di GOR Cenderawasih Jayapura Kota dan di lanjutkan di Polda Papua, Rabu, (01/12/2021) Hal ini di sampaikan oleh Chris Dogopia kepada wartawan @Suara […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More