Hutan adalah ibu kita” kata orang-orang Papua. Hutan bukan sekedar sumber hidup mereka, tapi juga ruma nenek moyang mereka, oleh karena itu mereka harus melindungi dan melestarikannya. Komunikasi dan hubungan dengan nenek moyang mereka bukan hanya soal masa lampau, tetapi lebih-lebih lagi untuk masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, merampas dan mengeksploitasi hutan berarti menghancurkan komunitas dan melenyapkan orang-orang Papua dari pusat kehidupan mereka. Model pembangunan ekonomi saat ini menghancurkan tanah, dan dengan demikian berdampak buruk pada lebih besar lagi penduduk Papua yang bergantung pada ibu dan ayah mereka, yaitu alam.

Orang-orang Papua telah hidup dalam keselarasan dengan tanah mereka selama puluhan ribu tahun lamanya, budaya mereka murupakan elemen yang mereka pegang sampai sekarang. Struktur-struktur kesukuan dan gereja, tidak serasih dengan pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia yang membagi pulau Papua menjadi dua provinsi.

Padahal struktur Papua terdiri dari tujuh wilayah berdasarkan 237 suku dengan tanah, wilayah, dan tradisi mereka masing-masing. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, rakyat Papua telah menentang integrasinya dengan Indonesia. Perjanjian New York tentang penentuan nasib sendiri tahun 1962 didukung oleh Amerika Serikat dan dilakukan oleh United Nations Temporary Executive (UNTEA) bulan Juli/Agustus 1963. Dalam proses pura-pura itu, sebanyak 1.009 orang Papua dari populasi penduduk sebesar 800.000, memilih bergabung dengan Indonesia. Tangan terhadap proses tersebut, terus berlanjut selama bertahun-tahun, namun tidak memperoleh hasil.

Dibawah pemerintah Indonesia, rakyat Papua tidak merasa damai dan tidak merasa dirumah sendiri. Sebaliknya, mereka telah menjadi orang asing di tanah sendiri, karena kehidupan ekonomi dan politik mereka telah didominasi dan dikendalikan oleh orang-orang non Papua sertah pemerintah pusat. Eksploitasi terhadap tanah-tanah dan lautan milik mereka oleh korporasi-korporasi multinasional dan nasional yang disokong oleh pasukan keamanan Indonesia (TNI-Polri).

Lebih-lebih lagi meminggirkan mereka. Penangkapan ikan ilegal, penambangan, dan pembabatan hutan, terus berlanjut menghancurkan sumber-sumber pangan dan rumah-rumah mereka.

Pemerintah pusat menanggapi sebuah laporan baru-baru ini tentang pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan-penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan-penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pengusiran, dengan mengirimkan lebih banyak tentara sertah mungucurkan kepada orang Papua uang yang lebih banyak.

Ketika undang-undang Otonomi Daerah dan berbagai program dilaksanakan, sejumlah pemimpin Papua menuntut adanya dialog dengan Jakarta karena undang-undang baru itu telah gagal dalam mengakhiri kekerasan, bahkan dalam kenyataannya meningkatkan “pembangunan” di pulau itu.

Sejumlah laporan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, sekedar tersimpan di rak beberapa kementrian.

Rakyat Papua masih tetap menjerit untuk kedamaian dan keadilan di tanah mereka: “Papua Barat”.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *