Perjuangan dan Sejarah Papua yang di Lupakan

Oleh: Yulvin Mote

Otsus itu ladang penjajah bagi orang Papua, otsus itu menguntungkan kepentingan negara Indonesia dan malapetaka dan kehancuran bagi orang Papua jadi kita tolak semua produk kolonial yang menghancurkan kehidupan dan masa depan orang Papua diatas tanah kita sendiri.

Pemekaran provinsi baru di tanah Papua adalah langkah awal pemusnahan lahan, hutang dan sumber daya alam dan manusia dalam kehidupan orang Papua, jadi itulah mengapa kita tolak semua bentuk tindakan yang menguntungkan tentara, polisi dan pemerintahnya diatas tanah Papua.

Kita bersuara bukan minta pemekaran atau otsus di Papua, kita bersuara minta merdeka jadi negara Indonesia jangan pura-pura tidak dan orang baik di hadapan muka mata internasional.

Kami harap negara Indonesia tolong jujur dan transparan atas kasus Paniai berdarah dan beberapa pelanggaran HAM berat yang tidak pernah tinjau kembali oleh lembaga kemanusiaan dunia PBB dan juga negara Indonesia di Papua.

Kami minta tinjau peristiwa pembungkaman hasil penentuan di tahun 1961- 1965 di tanah Papua yang tidak adil dan tidak demokratis sesuai pilihan orang Papua.

Pada masa sekertaris jendral PBB ortiz dalam misinya berhasil dan para imperialis, kapitalis dan kolonialisme menganggu masa penentuan yang di pilih oleh rakyat Papua dan ini perlu di tinjau kembali oleh pejabat PBB saat ini.

Kami ingin masalah Papua agar dapat proses di tingkat spesial komite di c24 general assembly di PBB.

Kami minta Indonesia buka agar peristiwa dan masalah dapat di selesaikan sesuai hukum kemanusiaan internasional sebab kasus pelanggaran HAM di Papua bukan lagi masalah dan issu lokal.

Kami bersuara minta untuk merdeka.

Kami sebagai manusia yang ada di tanah kami, negara Indonesia jangan menginjak harkat dan martabat orang Papua.

Negara Indonesia tidak menghargai ruang demokrasi di tanah Papua dan itu bagian dari pelanggaran Hukum intetnasional di tanah Papua.

Negara Indonesia tidak ingin orang Papua tapi negara indonesia ingin menguasai tanah Papua, dan hal ini tidak boleh terjadi terhadap orang Papua.

Orang Papua bersuara untuk PBB melihat dan memberi perhatian khusus kepada orang Papua agar teratasi semua masalah yang terjadi menjadi sebua solusi yang dapat menyelesaikan di tanah Papua.

Orang Papua sudah dewasa dalam sejarah politik Papua dan siap masuk penjara jika negara Indonesia dan PBB tidak memberikan tanggapan tentang hak politik orang Papua untuk memintah kebebasan diatas tanah Papua.

Kami relah berkorban, kami relah masuk penjarah, kami relah menderita hanya itu alasan pejuang untuk merebut kemenagan di tanah Papua.

Orang Papua akan tetap berjuang tanpa menyerah sampai titik darah berakhir sampai Papua harus berpisa dan merdeka tanpa negara Indonesia.

Hidup dalam derita ada cara untuk melahirkan sejarah ideologi negara sebab tanpa sejarah orang Papua pasti tidak lepas, tapi karena ada dasar sejarah perjuangan yang kuat maka orang Papua cepat atau lambat akan merdeka.

Penulis: The leader of nonviolant movement in west Papua.” PATAI BINTANG TIMUR”.
And west Papua human rights activist in west Papua.

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Opini Uncategorized

DPR RI dan DPD RI Perwakilan dari PAPUA dan PAPUA Barat, Gagal menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Senayan Jakarta

Oleh : Andy M Pakage Negara Indonesia adalah Negara berdaulat dan Negara yang berdemokrasi sehingga setiap warga Negara Indonesia wajib dan berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta di lindungi dengan undang-undang sebagai dasar dan pedoman untuk bebas berekspresi. Sejak Amandemen II UUD 1945, Negara kita adalah negara hokum dan sekaligus juga mengakui bahwa […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Opini Uncategorized

Pentingnya Menghargai Perbedaan Pendapat

Oleh: Ham Kadepa, S.H (Advokat Muda) Pentingnya menghargai perbedaan dalam berpendapat tidak bisa di hindarkan. Karena, berpendapat itu sendiri adalah kejadian yang mana telah diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disitu menuliskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Opini Tanah Papua

OTSUS: Apakah Neo –Kolonialis Indonesia Akan Membagi Papua ke dalam 7 Provinsi

Oleh: Cristoforus A. Dogopia Indonesia mempunyai pengalaman bersama Neo-Kolonialis Belanda. Belanda hanya mengakui Republik Indonesia Serikat, yang mana Indonesia terbagi dalam 7 Negara bagian, 9 Daerah Otonomi, yang mana sejatinya, total Negara bagian RIS adalah 16 Negara. Banyak negara bagian yang pro terhadap Belanda, bekerja sama dengan Pemerintahan Belanda waktu itu. Belanda juga pada waktu […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More