Jayapura, Suara Mee– Pemerintah Provinsi Papua, pada tahun 2008, telah mengesahkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.

Hal ini dijelaskan Sekertaris II Dewan Adat Papua Jhon NR Gobai kepada Suara Mee dari Jayapura Senin (30/11/2020)

“Keduanya mengatur perizinan pemanfaatan kayu oleh masyarakat hukum adat, yang disebut HPH adat, namun sampai hari ini Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap pemberian Ijin oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap 18 HPH Adat yang diberikan dengan dasar Perdasus Papua No 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Kehutanan berkelanjutan sehingga 18 HPH Adat ini tidak dapat bekerja,” katanya.

Kemudian kata Jhon, menjadi pertanyaan sampai kapan kami harus menunggu NSPK. Daripada menunggu NSPK yang tidak jelas kapan ditandatangani oleh Kementrian LHK maka perlu ada Regulasi baru diPapua yang merupakan Regulasi baru atau Revisi terhadap Perdasus No 21 Tahun 2008, tentang kewenangan Provinsi telah diatur dalam, UU No 23 tahun 2014 di bahwa kewenangan Provinsi dengan UU No 23 Tahun 2014, termasuk Provinsi Papua telah diberikan kewenangan Pengelolaan Hutan, yang mempunyai kemampuan produksi sampai dengan 6000M3,” ujarnya

Menurutnya perlu diatur sebuah regulasi di Provinsi Papua, karena tidak dapat disangkal bahwa masyarakat adat karena mengalami keterbatasan dalam permodalan dan peralatan untuk produksi, masyarakat bermitra dengan industri lokal sekunder di Papua sehingga keliru jika dikatakan mengadopsi pasal pasal yang tidak relevan dengan kewenangan pemerintah provinsi papua,” kata Jhon.

Ia mengatakan, ada juga Permen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Pasal 14 ayat (2) Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat penerbitan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, ” katanya.

Dengan dasar ini jelas bahwa Ijin Usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah Kewenangan Gubernur Papua Sebagai masyarakat yang selama ini berdiskusi dengan Masyarakat yang mengelola hutan dan juga orang yang pernah mengusulkan Draf Raperdasi tentang Pengelolaan Kehutanan di Papua.

Demi memberikan ruang kelola kepada masyarakat Papua, saya berharap Pemprov Papua dan DPRP agar melanjutkan pembahasan Draf Pengelolaan Kehutanan Kehutanan di Papua, jangan kita terus menghantar masyarakat yang mau kelola hutan kedalam ranah abu abu dan membuat masyarakat disebut ilegal dan menjadi sasaran pungutan liar oleh oknum tertentu,” pungkasnya.

Reporter : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *