Jayapura, Suara Mee – Ratusan mahasiswa meepago, yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan masyarakat wilayah meepago, gelar aksi mimbar bebas menyikapi pemekaran provinsi papua tengah yang sedang diupayakan oleh para bupati wilayah meepago, berlangsung di halaman asrama mimika, perumnas 1 waena, selasa (09/02/2021).

“Mekanisme yang sedang di tempuh pemerintah pusat dalam hal pemekaran Provinsi papua tengah, tidak sesuai dengan UU pasal 23 tahun 2014. tidak memenuhi syaratnya, letak geografisnya, minimnya SDM serta, jumlah penduduknya sangat minim, dan juga tidak ada sosialisasi yang baik. Maka itu, kepada pemerintah pusat dan para elit politik papua, stop mengatasnamakan rakyat, dan mengambil kebijakan secara sepihak,” Hal ini ditegaskan oleh Gerson Pigai selaku Korlap umum kepada Suara Mee.

Lanjutnya, “Kesepakatan apapun yang diambil oleh pemerintah pusat, mustinya harus dikembalikan dulu kepada rakyat, biarkan rakyat menentukan apa maunya lalu kemudian di lanjutkan kepada lembaga berwenang guna menindaklanjuti, tapi hal ini sangat keliru,” Ujarnya.

Pigai mengatakan, “seharusnya, pemerintah pusat sadar dalam hal eksploitasi SDA yang ilegal, pendropan militer besar besaran, penculikan, pembunuhan dan seluruh pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi diatas tanah papua, yang mana hingga hari belum dituntaskan, harusnya selesaikan dulu semua itu, bukannya memekarkan provinsi dan lain sebagainya,”
Imbunya.

Ia menambahkan, “jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan semua hal yang sudah kami sebutkan diatas, maka kembalikan saja kedaulatan kami untuk menentukan nasib sendiri ,” katanya.

Menurut Pantauan Suara Mee, Aksi mimbar bebas ini turut dihadiri oleh Anggota komisi I DPRP, Alfred Fredy Anou S.ip dan Nioluen Kotouki S.ip untuk menerima aspirasi rakyat Papua yang disampaikan oleh Mahasiswa Meepago.

Sementara itu DPR Provinsi Papua Nioluen Kotouki S.ip mengatakan, “UU No 23 tahun 2014 pada pasal 33 dan seterusnya mengamanatkan kepada masyarakat dalam hal pembentukan daerah otonomi baru. Dalam tahapannya, kami Pemerintah provinsi diberikan kepercayaan untuk memberikan pertimbangan, namun sampai detik ini berkas pembentukan daerah otonom belum ada dimeja kami. Namun secara mengejutkan, berkas tersebut tiba tiba muncul di Jakarta,” katanya.

Kotouki mengatakan, yang memberikan persetujuan atau rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru adalàh bupati. Maka hari ini para bupati harus terbuka menyampaikan kepada rakyat papua agar masyarakat tidak korban seketika pengesahan berjalan.

” Hari ini pembahasan sudah berjalan dan agenda ini sudah ada dimejanya komisi II DPR RI. Kami DPR papua sangat kecewa karena, UU memberikan kewenangan kepada kami untuk pertimbangan namun gagal. Kalaupun pengajuan itu ada pastinya kami turun memastikan soal letak georgrafisnya, SDM, dan SDA,” ujarnya.

Ia mengatakan, “terkait revisi transkhusus , dalam waktu dekat kami komisi I akan panggil pansus otsus yang dibentuk oleh DPRP agar presentasikan kinerja mereka sejauh ini sampai dimana dan kami minta dan akan kami untuk segera umumkan kepada rakyat papua,” Ujarnya.

Ia menambahkan, ” saat ini Pemekaran Provinsi yang layak untuk dimekarkan adalah pulau besar seperti jawa yang jumlah penduduknya hampir sekian 40 jutaan yang sebenarnya masih membutuhkan, sedangkan papua hanya berkisar 3 jutaan, sangat tidak pantat Papua di mekarkan Provinsi.

” Aspirasi ini akan kami bahwa sebagai aspirasi murni rakyat papua, untuk teruskan kepada pimpinan untuk mereview dan dilanjutkan lagi kepada pemerintah pusat ” pungkasnya.

Reporter : Jheffry Y Badii
Editor      : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *