Dogiyai, Suara Mee – Rakyat Dogiyai yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Dogiyai [SRPD] menolak dengan tegas adanya isu pemekaran Polres Dogiyai dan DOB [Daerah Otonom Baru] Propinsi Papua Tengah di Wilayah adat Meepago, Senin 22 Februari 2021. Bertempat di halaman sekretariat Dewan Perwakilan Daerah [DPRD] Dogiyai, Papua

SRPD dengan Tegas menolak dan melontarkan isu yang dibangun akan adanya pembangunan dan pengadaan polres di Dogiyai adalah ilegal.

Penanggung jawab Srdp, Benny Goo mengatakan, dalam orasi bahwa, “pemekaran Polres Dogiyai itu ilegal, karena salah satu point kriteria itu persetujuan dari masyarakat setempat. Dan juga, tiga tahun terakhir ini tidak ada kecelakaan lalu lintas. Hanya saja di kecelakaan lalu lintas Odeekomo, Ekimani toh,” katanya.

Srpd juga menyatakan Soal pemekaran Propinsi Papua Tengah. Hanya segelintir orang yang berjuang akan adanya pemekaran DOB tersebut.

Goo lebih lanjut mengatakan, “Pemekaran Propinsi Papua Tengah itu yang berjuang adalah Asosiasi Bupati Meepago. Sehingga kami akan tanyakan ketika Bupati Dogiyai ada di Daerah, karena Bupati Dogiyai sekjenya ABM,” ujar Goo.

Soal lain, didesak SRPD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten [PemKab] Dogiyai, dibukanya kemah Pengungsi Masyarakat Intan Jaya.

“Pemerintah bersama DPRD tolong membuka posko pengungsian masyarakat Intan Jaya. Karena masyarakat lari kehutan, takut karena ada TPN-OPM. Lari ke kota, ada TNI-PolRi, sehingga masyarakat bingung, mau lari ke mana.

Soal polres dan Pengungsian masyarakat, langsung dijawab, ketua I DPRD Kab. Dogiyai, Simon Petrus Pekey.
“Soal akan dibukanya Polres itu kami dewan tidak pernah diundang untuk membahasnya. Memang beberapa waktu lalu rombongan yang diutus Polri datang ke Dogiyai. Rupanya dengan ‘Pemda’ sudah ada kesepakatan, karena kami dewan kaget,” katanya.

Lanjut Pekey, tentang akan adanya isu pemekaran Daerah Otonomi baru (DOB) Propinsi Papua Tengah, juga disampaikan belum adanya kerja sama antara tim yang berkepentingan tersebut dengan Dewan.

“Soal adanya pemekaran propinsi, kami dewan tidak pernah membahas akan dimekarkan propinsi Papua Tengah itu.

Hal lain tentang akan dibukanya posko pengunsian masyarakat Intan Jaya, “Kami akan buka di Dogiya, dan saya bersama teman-teman dewan akan membicarakan,” tuturnya.

Dari berbagai elemen masyarakat, organisasi gereja, organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainya menyampaikan hal yang sama, yakni penolakan isu dimekarkannya Polres Dogiyai dan Propinsi Papua Tengah, di wilayah adat Meepago. Yang tersebar di beberapa kabupaten, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Mimika.

“Apa bila dimekarkan Polres di Dogiyai, Pemekaran Propinsi Papua Tengah, maka kami bersama rakyat siap menggelar Mogok Sipil Nasional di Dogiyai dan ini sebagai pernyataan sikap aksi kali ini.” Demikian disampaikan Benny Goo.

Hal terkait MSN, beberapa waktu kalau, dalam pertemuan pimpinan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] membahas soal MSN, bila penolakan Otsus Jilid II yang digelar di seluruh kabupaten kota teritori West Papua, yang sekaligus dibuat dalam petisi [permohonan resmi kepada ‘pemerintah’] tidak diindahkan pemerintah Pusat, maka kami bersama rakyat siap menyambut Mogok Sipil Nasional. Demikian disampaikan Saugas Goo, dalam orasi politik menegaskan.

Reporter : Iso Tebai

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *