Nabire, Suara Mee- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua Se-Jateng gelar aksi demontrasi di Peleburan Universitas Diponegoro JL. Pahlawan Kota Semarang. Jumat (05/03/2021)

Aksi di ikuti oleh puluhan mahasiswa di mulai pukul 10.00 Wib namun akhirnya di bubarkan paksa oleh Aparat kepolisian.

Ketika massa aksi bergegas mempersiapak spanduk dan tali komando, aparat kepolisian yang sudah ada di lapangan lebih dahulu mencegak massa aksi. Negosiator aksi mengupaya melakukan negosiasi, namun tidak berhasil. Aparat kepolisian beralasan tidak boleh melakukan aksi demontrasi karena covid-19 dan tema bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian aparat kepolisian membuat lingkarang mengurung massa aksi. Akibatnya terjadi saling dorong dan pemukulan, serta merampas spanduk, poster dan berujung pada penangkapan tiga massa aksi antaranya Dektri, Ham dan Felix.

Dalam situasi itu, menjadi incaran aparat kepolisian terhadap kawan-kawan prodem, maka massa aksi berusaha melingdungi tetapi intelkam poltabes mendatangkan aparat kepolisian dengan jumlah massa yang lebih banyak dari polda Jateng, sehingga bentrokan semakin meningkat maka berhasil menarik keluar kawan-kawan prodem lalu melakukan pemukulan, interogasi, serta menyeret mereka diatas Aspal maka mengakibatkan luka-luka serta pakain mereka pun robek-robek.

Kemudian, aparat kepolisian mengangkut 20 orang massa aksi ke polrestabes Semarang, “sementara itu massa aksi lainnya di pukul mundur oleh aparat kepolisian ke arah Universitas Diponegoro.

Sekitar jam 12.50 WIB, sebanyak massa aksi 20 orang yang ditahan di bebaskan dari polrestabes Semarang lalu di angkut kembali peleburan UNDIP patung kuda, bergabung bersama kawan-kawan yang masih bertahan lalu melanjutkan orasi politik.

Dalam orasi politik salah satu kawan prodem yang tidak di sebutkan namanya mengatakan “dalam instansi permen tidak mematuhi protokol kesehatan namun ketika kita menyampaikan aspirasi tentang Papua, kita dianggap separatis, maka ruang demokrasi kita dibungkam tetapi itulah slogan Indonesia terhadap bangsa Papua,” Ungkapnya.

“Tolak otsus tidak lain hanya politik etnis untuk membungkam nasib orang asli itu sendiri serta segala bentuk persoalan yang ada di Papua antara seperti pembunuhan, perampasan, diskiriminasi, persekusi, perampasan tanah dan rasisme yang leluasanya dilakukan aparat kepolisan itu sendiri,” Jelasnya.

Juru bicara aksi, Ney Sobolim mengatakan “Demonstrasi tersebut menyuarakan penolakan pemberlakuan otonomi khusus Jilid II yang di bentuk tim pansus oleh pemerintah Indonesia tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Papua, penolakan daerah otonomi baru sebagai tawaran gula-gula manis Jakarta serta Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua.” Ujar dalam keterangan tertulis yang di terima media ini.

“Berkaitan dengan surat pemberitahuan aksi petisi rakyat Papua, kami telah mengantar kepada pihak berwenang ( Intelkam Polrestabes) Semarang, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun aparat ,mengklaim bahwa belum ada perijinan surat izin sehingga memperlakukan secara paksa untuk membubarkan massa Aksi,” jelasnya.

Dia juga menyayangkan tindakan represif apara kepolisan namun kontitusi undang-undang 1945 melindungi bahwa setiap warga Negara berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, namun kenyataannya membungkam kran demokrasi tersebut sebab negara Indonesia adalah negara demokrasi urutan ketiga di dunia” Jelasnya.

Sementara itu, Kordinator lapangan aksi petisi rakyat Papua, Felix Magai mengatakan sikapnya bahwa “tolak otonomi khusus jilid II, tuntaskan dan adili pelaku HAM di Papua, hentikan kriminalisasi aktivis prodem, hentikan operasi militer di kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, serta beberapa daerah lainnya di papua,” Tegasnya.

“Hari ini Indonesia mengklaim bahwa, daerah Papua daerah integrasi tetapi fakta sejarah membuktikan, Indonesia merdeka dari Sabang sampai Ambonea dan Papua adalah bangsa yang tidak berpemerintahan dan papua dianeksasi secara paksa dengan kepentingan ekonomi politik,” Jelasnya.

Dia juga menegaskan kepada bahwa “PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Bangsa West Papua yang telah menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 sesuai dengan hukum internasional dan Indonesia harus mengakui itu,” Pungkasnya.

Reporter : SK

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *